Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENGARUH REGULASI EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH Nursepti Soedarmo Putri; Nadia Laura W Sitorus; Rina Dwi Yanti Tampubolon; Charel Zhalsadilla Haqni; Salma Ghasani; Yusril Pandawa
Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Vol. 10 No. 3 (2024): Musytari : Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8734/musytari.v10i3.6976

Abstract

Penelitian ini membahas dampak regulasi ekonomi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dengan fokus pada sektor UMKM dan perbankan syariah. Regulasi syariah memberikan alternatif pembiayaan yang lebih inklusif, terutama bagi pelaku UMKM yang sering kali sulit mengakses modal dari perbankan konvensional. Perbankan syariah juga berperan penting dalam menyediakan akses keuangan yang adil dan berbasis prinsip bagi hasil. Namun, implementasi regulasi ini menghadapi berbagai tantangan hukum, khususnya dalam hal harmonisasi antara hukum syariah dan hukum positif di tingkat daerah. Kurangnya keselarasan kebijakan antara pusat dan daerah menjadi penghambat dalam penerapan regulasi syariah yang efektif. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi ekonomi syariah berpotensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat harmonisasi regulasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat serta pemerintah daerah terhadap prinsip-prinsip syariah.
TANTANGAN & HAMBATAN BAGI KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA NARKOBA DI INDONESIA Charel Zhalsadilla Haqni; Ratu Chintania Safa Putri H; Salma Ghasani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i11.12516

Abstract

Penanganan tindak pidana narkoba menjadi salah satu tantangan besar bagi institusi kepolisian di Indonesia. Kompleksitas jaringan kejahatan narkotika, keterbatasan regulasi, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta praktik penyalahgunaan wewenang di internal aparat, merupakan beberapa hambatan utama dalam proses penegakan hukum. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan hukum yang dihadapi kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dan analisis hukum, ditemukan bahwa tantangan tersebut mencakup aspek substansi, struktur, dan kultur hukum. Diperlukan reformasi kebijakan dan penguatan kapasitas institusional guna meningkatkan efektivitas pemberantasan narkotika di Indonesia.