Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

IDEOLOGI ISLAM POLITIK DALAM RUBRIK TAFSIR AL-QUR’AN SUARA ISLAM (Sebuah Analisis Wacana) Abdillah Halim
Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol 8 No 1 (2014): APRIL
Publisher : Institut Agama Islam Ngawi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56997/almabsut.v8i1.7

Abstract

Tulisan ini merupakan analisis wacana terhadap tema-tema di rubrik tafsir tabloid Suara Islam edisi 103-107. Analisis wacana yang dilakukan penulis terhadap tema-tema tafsir Al-Qur’an yang diketengahkan tabloid Suara Islam, menunjukkan bahwa Suara Islam membawa aspirasi dan ideologi Islam politik. Ciri menonjol dari ideologi Islam politik adalah menempatkan Islam pada posisi bermusuhan dengan keyakinan dan ideologi lain; penyatuan antara agama dan negara; model berpikir oposisi biner (benar-salah, muslim-kafir, taat-sesat, dan sebagainya) yang serba kaku dan hitam putih; kecenderungan untuk mengklaim bahwa pandangan keagamaan yang dimiliki merupakan kebenaran tunggal yang tidak terbantahkan. Sedangkan terkait dengan model penafsiran, ideologi Islam politik cenderung menafsirkan ayat secara harfiah dan tidak menggunakan konteks khusus sosio historis (asba>bun nuzu>l) yang melatari turunnya sebuah ayat sebagai faktor dan kriteria penting dalam menafsirkan ayat, karena yang dituju bukan bagaimana dan apa makna orisinil sebuah ayat melainkan kesesuaian makna sebuah ayat dengan ideologi yang diyakini Kata Kunci: Tafsir, Analisis Wacana, Islam Politik.    
KONSEP POLITIK SYI'AH IMAMIYAH TENTANG WILAYAT FAQIH Abdillah Halim
Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol 7 No 2 (2013): SEPTEMBER
Publisher : Institut Agama Islam Ngawi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56997/almabsut.v7i2.31

Abstract

Sejauh menyangkut sistem politik dan model pemerintahan, Syi'ah seringkali dikritik karena dianggap tidak demokratis. Kritik semacam ini memang dapat dimaklumi, karena sebagaimana diketahui, secara historis sistem pemerintahan Syi'ah mengacu pada sistem imamah, yaitu suatu doktrin politik yang menyebutkan bahwa pemerintahan Islam sepeninggal Nabi SAW adalah hak mutlak ahlul bait (keluarga Nabi SAW.) yakni Ali bin Abi Thalib dan sebelas keturunannya. Hal ini oleh banyak pengamat dianggap tidak memberikan peluang bagi pihak lain untuk  mendapat hak yang sama, yaitu hak untuk dipilih sebagai pemimpin negara
KEBEBASAN BERAGAMA DAN NORMA-NORMANYA Abdillah Halim
Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol 6 No 1 (2013): APRIL
Publisher : Institut Agama Islam Ngawi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56997/almabsut.v6i1.60

Abstract

KEBEBASAN BERAGAMA DAN NORMA-NORMANYAAbdillah HalimJurusan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ngawi Abstrak Perdebatan tidak berkesudahan terus mewarnai perbincangan dan praktek kebebasan beragama, terutama mengenai kata “kebebasan” yang dilekatkan pada agama dan kepercayaan. Jika “kebebasan” dimaknai sebagai kemerdekaan, apa lantas berarti tidak adanya batasan terhadap kemerdekaan tersebut, dalam arti bahwa kebebasan tersebut bersifat mutlak. Atau barangkali “kebebasan” di sini dimaknai sebagai kebebasan relatif yang membuka kemungkinan perumusan definisi dan ruang lingkup yang jelas. Penulis berpandangan bahwa kebebasan beragama bukan kebebasan mutlak yang tidak menuntut pendefinisian, perumusan ruang-lingkup serta norma norma, dan pengaturan. Kebebasan mutlak pada taraf yang demikian bukan kebebasan yang bermakna sebenarnya, namun dapat berarti sebuah keadaan anarki dan anomi. Kebebasan beragama adalah kebebasan relatif yang menuntut adanya penjelasan tentang definisi, ruang lingkup, norma-norma, dan batasan-batasannya.Â