Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mustashfa MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam
Wasman, Wasman
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Application of Mu'nah Rahn Tasjily in Land Collateral: Integration of DSN-MUI Fatwa and Sharia Economic Principles Wasman, Wasman; Elena, Sekar; Khoirudin, Ahmad; Fatakh, Abdul; Setiawan, Fajar
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v9i2.18549

Abstract

This study investigates the application of mu’nah rahn tasjily in land collateral financing at Pegadaian Syariah KC. Cipto Mangunkusumo Cirebon, integrating the DSN-MUI Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). Employing a qualitative approach with a normative-empirical methodology, the research combines literature reviews and field investigations. Primary data were collected through interviews with employees and managers, while secondary data included books, journals, and relevant documents. Data collection methods involved observation, structured interviews, and documentation, focusing on the implementation of mu’nah in land certificate financing for the year 2023. The findings reveal two types of rahn tasjily contracts, with one involving the determination of mu’nah based on the loan amount. In these contracts, the collateral submitted serves only as proof of ownership, while the pledger retains control over the physical collateral. However, an analysis of the DSN-MUI Fatwa indicates a deviation in practice at Pegadaian Syariah KC. Cipto Mangunkusumo, as mu’nah is calculated proportionally to the loan amount rather than independently. Furthermore, the KHES emphasizes time-based calculations for ijarah, suggesting the necessity of structured time limitations to prevent disputes and ensure compliance with Sharia principles. This study underscores the need for a more consistent application of Sharia guidelines in determining mu’nah to enhance transparency and fairness in Islamic financial practices.Keywords: Mu’nah Rahn Tasjily, Land Collateral, DSN-MUI Fatwa, Sharia Economic Law, Islamic Pawnshop Practices.
PERLINDUNGAN ANAK ANGKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 DALAM PERSPEKTIF HIFDZ AL-NASL AL-GHAZALI Heriyanto, M Anggi; Wasman, Wasman
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v10i1.20304

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan mengaitkannya pada pemikiran hifdz al-nasl menurut Imam Al-Ghazali. Pengangkatan anak di Indonesia diatur secara hukum untuk memastikan perlindungan hak-hak anak angkat, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan warisan. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi pengangkatan anak, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur yang sah dan adanya pengangkatan anak ilegal. Dalam konteks hukum keluarga Islam, pemikiran Imam Al-Ghazali tentang perlindungan anak angkat menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan kesejahteraan anak, meskipun tidak merubah status keturunan mereka. Perlindungan anak angkat menurut Al-Ghazali mencakup aspek fisik, sosial, dan emosional, serta mengedepankan prinsip hifdz al-nasl atau perlindungan terhadap keturunan. Studi ini menyarankan perlunya peningkatan penyuluhan hukum dan akses keadilan yang lebih luas untuk memperbaiki praktik pengangkatan anak di Indonesia, serta mengoptimalkan perlindungan terhadap anak angkat agar dapat tumbuh dengan hak-haknya yang terjamin. Penelitian ini mengintegrasikan pendekatan hukum positif dan pemikiran Islam untuk memberikan gambaran komprehensif tentang perlindungan anak angkat di Indonesia.
BEBAN IDDAH DAN MU’NAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Study kasus Iddah dan Mu’nah di Pengadilan Agama di Indramayu Berbasis UU No. 16 Tahun 2019) Hasbullah, Faiz; Wasman, Wasman; Kosim, Kosim
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v10i2.20308

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi beban iddah dan mu’nah dalam perspektif hukum islam (study kasus iddah dan mu’nah di Pengadilan Agama di Indramayu berbasis UU nomor 16 tahun 2019). Penelitian ini mengintegrasikan pendekatan hukum positif dan pemikiran Islam untuk memberikan gambaran komprehensif tentang perlindungan anak angkat di Indonesia. Iddah dan mu’nah memiliki landasan hukum yang kuat dalam Islam. Iddah adalah masa tunggu yang harus dilalui seorang wanita setelah perceraian atau kematian suami, sementara mu’nah adalah perjanjian sementara antara pria dan wanita yang melibatkan pembayaran materi seperti mahar atau tunjangan hidup untuk wanita. Kedua konsep ini memiliki peran yang penting dalam menegakkan kesejahteraan mantan istri setelah perceraian. Studi ini hanya mencakup analisis dari perspektif hukum Islam, tanpa membahas secara mendalam hukum positif lain (seperti Undang-Undang Perkawinan di Indonesia) kecuali yang terkait langsung dengan kewajiban iddah, mu'nah, dan nafkah anak. Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk menganalisis konsep pembayaran iddah dan mu’nah di Pengadilan indramayu,Untuk menginvestigasi implementasi praktik pembayaran beban iddah dan mu'nah dalam hukum Islam di pengadilan indramayu,dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi pembayaran beban iddah dan mu'nah. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh institusi yang bergelut di bidang hukum keluarga. Dapat menjadikan rekomendasi bahwa agar selalu waspada dan teliti ketika terjadi perceraian.
Co-Authors Elena, Sekar Fatakh, Abdul Hasbullah, Faiz Heriyanto, M Anggi Kosim, Kosim Setiawan, Fajar