Hasanah, Dewi Agustin
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Strategi Dan Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Digital Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Indramayu Nurwahyuni, Nur Wahyuni; Kusumah, Riva Rachmi; Hasanah, Dewi Agustin
Jurnal Suara Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v5n2.p32-54

Abstract

Anak masih bergantung pada orang dewasa yang ada disekitarnya untuk melindungi mereka. Berbagai upaya telah dilakukan, namun disadari sepenuhnya bahwa di dalam masyarakat masih banyak anak yang memerlukan upaya perlindungan khusus. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perempuan dan Anak di Kabupaten Indramayu disebabkan oleh kurangnya pemahaman keluarga anak yang menjadi korban untuk melaporkan dan meminta bantuan hukum terhadap permasalahan yang sedang dialaminya. Selain itu, rasa trauma yang dirasakan oleh anak korban terhadap permasalahan yang dialaminya sehingga anak korban malu untuk bercerita tentang kronologis kasus yang dialaminya. Oleh karena permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah memberikan strategi pengaduan hukum secara digital yang dapat di akses oleh semua orang di seluruh wilayah hukum Indonesia. Selain itu, penelitian penting untuk dilakukan karena strategi pemberian hukum secara digital bisa membantu korban untuk mengkonsultasikan dan melaporkan permasalahannya, sehingga dapat di atasi dengan cepat dan efesien. Pada penelitian ini, metode penelitian menggunakan penelitian kualitiatif. Adapun tahapan penelitian terdiri atas: (a) kajian pustaka; (b) observasi masalah; (c) identifikasi masalah; (d) penyusunan strategi; (e) implementasi strategi; (f) evaluasi strategi; (g) strategi final. Selain itu, objek penelitiannya adalah mekanisme pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Indramayu. Sedangkan alat pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Alat pengumpulan data yang digunakan yakni lembar observasi, pedoman wawancara, angket dan telaah dokumen. Adapun analisis data yang digunakan yakni analisis data kualitatif
Analisa hukum tentang konflik Uni Eropa yang secara sepihak menaikan Bea masuk imbalan kepada Indonesia dalam komoditas biodiesel dihubungkan dengan peraturan article vi anti-dumping and countervailing duty WTO Hasanah, Dewi Agustin; Sumartini, Siti; Setiady, Tri
Gema Wiralodra Vol. 14 No. 1 (2023): Gema Wiralodra
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/gw.v14i1.272

Abstract

Penelitian ini membahas tentang permasalahan yang muncul dari kebijakan sepihak UE yang menaikan Bea Masuk Imbalan (BMI) kepada komoditas biodiesel Indonesia sebesar 8%-18% yang berlaku secara provisional dari 6 September 2019 dan ditetapkan secara definitif pada 4 Januari 2020 dan berlaku selama 5 tahun. Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan meneliti data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti, kemudian mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak ada negara manapun yang dapat dikenakan BMI sesuai Paragraph 6(a) Article VI Anti Dumping and Countervailing Duty WTO sebelum adanya investigasi yang dilakukan oleh otoritas setempat untuk mendapatkan bukti meliputi: (1) subsidi; (2) kerugian materil; (3) hubungan sebab akibat antara subsidi dan kerugian. Serta negara pengimpor harus memastikan bahwa barang yang mengandung subsidi tersebut: (1) menyebabkan kerugian materil pada industri mapan; (2) mengancam kerugian material industri mapan; (3) menghambat pendirian industri dalam negeri. Pengenaan BMI secara sepihak diperbolehkan dalam keadaan luar biasa sesuai dengan ketentuan dalam Paragraph 6(b) Article VI Anti Dumping and Countervailing Duty WTO dengan mempertimbangkan bahwa keadaan tersebut memang sangat genting dan tetap memperhatikan syarat dalam pengenaan BMI. Kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia adalah kebijakan litigasi meliputi meminta hak untuk mendapatkan keterbukaan informasi, meminta dengar pendapat, meminta peninjauan kembali dan untuk mengadukan ke forum DSB WTO. Dan kebijakan non litigasi meliputi perbaikan tata kelola hilirisasi; memperluas cakupan ekspor biodiesel; peremajaan lahan sawit; memberikan perhatian serius dan tata kelola yang baik pada program mandatori biodiesel B-20, B-30 serta tujuan akhir B-100; perbaikan reputasi minyak kelapa sawit melalui penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan seluruh komponen masyarakat