Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law and Legal Reform
Bayhaqi, Naufal Ghani
Unknown Affiliation
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARIS DALAM RANGKA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) MELALUI MEDIASI DI DESA PETOK KEC. MOJO KAB. KEDIRI Al-Anshori, Huzaimah; Manfaluthi, Agus; Handayani, Emi Puasa; Bayhaqi, Naufal Ghani; Ghiffania, Giza Fatimatus
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 2 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v13i2.6450

Abstract

Penyelesaian sengketa oleh Panitia PTSL terhadap tanah waris yang tidak memiliki akses jalan dalam rangka program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Petok Kec. Mojo Kab. Kediri dipimpin oleh Ketua Panitia PTSL sebagai mediator atau penengah. Fokus kajian ini yaitu bagaimana penyelesaian sengketa tanah waris yang tidak memiliki akses jalan dalam rangka PTSL melalui mediasai di Desa Petok Kec. Mojo Kab. Kediri dan kendala atas proses mediasi yang dilakukan oleh Panitia PTSL Petok Kec. Mojo Kab. Kediri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris. Adapun pendekatan penenelitian ini dengan sosiolegal. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu : (1) Penyelesaian sengketa tanah waris terhadap akses jalan tertutup dengan pendekatan musyawarah dan mengutamakan asas kemaslahatan yang dipimpin oleh Panitia PTSL sebagai mediator dengan persetujuan para pihak yang bersangkutan baik pemohon dan para termohon dan tidak keberatan untuk melepaskan tanah untuk akses jalan dengan kesepakatan tukar guling (tanah pengganti), Akses jalan yang diberikan dikeluarkan dari sertifikat dan dibebaskan dari pembayaran pajak dengan tujuan untuk kemaslahatan bagi para pihak dimasa yang akan datang agar tidak terjadi konflik. (2) Kendala atas mediasi diantaranya kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penerapan aturan hukum positif. Para pihak pada awalnya tidak mempertimbangkan konsep kemaslahatan untuk kemanfaatan dimasa yang akan datang sehingga mediasi dilakukan berulang-ulang dan berpengaruh pada efisiensi waktu. Sikap atau watak para pihak yang sulit diberi pemahaman dan mengedepankan sikap egoisme.
Urgency Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 in the Judicial Process of Interfaith Marriage Registration Arifin, Zainal; Bayhaqi, Naufal Ghani; Pradhan, David
Journal of Law and Legal Reform Vol. 5 No. 1 (2024): Contemporary Global Issues on Law Reform, Legal Certainty, and Justice
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.vol5i1.2101

Abstract

The Supreme Court of the Republic of Indonesia has issued Circular Letter Number 2 of 2023, stipulating that courts are not permitted to approve requests for the registration of interfaith marriages. However, it is crucial to highlight the principle that Indonesian judges must exercise their duties independently, devoid of external interference. Judges are expected to uphold qualities of independence, impartiality, fairness, and responsibility, refraining from influencing the provision of material to litigants to prevent moral distortion. This article aims to elucidate the role of the aforementioned circular letter concerning the judge's independence within the judicial process in Indonesia. The research methodology employed involves normative legal methods, coupled with a structured analysis of legal norms and principles. The findings of the research underscore two key points. Firstly, the urgency of regulating the determination of marriages involving different religions and beliefs in the judicial process is rooted in the objective of aligning court resolutions with the philosophical underpinnings of the Indonesian nation. Secondly, it is emphasized that the Circular Letter in question does not hold binding authority for judges in the adjudication of cases, particularly those involving interfaith marriages. The autonomy of judicial power, as enshrined in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and further detailed in Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, affords judges the freedom to independently decide on cases brought before them. This regulatory framework underscores the imperative of preserving the unfettered discretion of judges in their adjudicative functions.
Co-Authors Al-Anshori, Huzaimah Emi Puasa Handayani Ghiffania, Giza Fatimatus Manfaluthi, Agus Pradhan, David Zainal Arifin