Garuda - Garba Rujukan Digital

Credit Agreement with Guaranteed Certificate of Ownership of Land Made with A Fake Sale and Purchase Deed Zein, Dâ€™ Adellia Dinnary; Manfaluthi, Agus; Hariyana, Trinas Dewi
UNISKA LAW REVIEW Vol 4 No 2 (2023): Uniska Law Review
Publisher : Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/ulr.v4i2.4902

Banks always use a certificate of ownership as collateral that accompanies the credit agreement, especially for mortgage credit agreements. Certificates of ownership that are obtained from the selling and buying process need sale and purchase deeds to make the certificates of ownership. The problem is when a fake sale and purchase deed is used to create a certificate of ownership and the certificate is used as collateral in a credit agreement. So the question is the legal status and implications of credit agreements that use title certificates made with fake sale and purchase deeds. To answer this question, this study uses normative research methods with a legal approach and a case approach. The result of his research is that in making a credit agreement, banks have their own rules and principles that must be followed before agreeing to the credit agreement included in the assessment of collateral. Based on the case related to this matter contained in decision number 65/Pdt. G/2018/PN.Gpr., the panel of judges of the Kediri Regency District Court ruled that credit agreements using title certificates made using fake sale and purchase deeds were valid. The ratio decidendi of the judges is because the bank has carried out procedures according to the law when making credit agreements. and the transfer of title certificates is considered non-existent because there is a legal defect in the transition process, namely by the existence of a fake sale and purchase agreement Deed.

Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Dokumen Pada Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Smn) Yusuf, Muchammad; Manfaluthi, Agus; Dewi H, Trinas
Jurnal Fundamental Justice Vol 5 No 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v5i1.2998

Penilitia ini bertujuan mengkaji bagaimana konsekuensi hukum bagi pelaku pemalsuan dokumen dalam perjanjian jaminan fidusia dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pemalsuan dokumen perjanjian jaminan fidusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang mengkaji putusan nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Smn. Kajian yuridis dari pelaku pemalsuan dokumen pada perjanjian jaminan fidusia. Salah satu dokumen yanang memeiliki peran penting dalam perjanjian fidusia adalah surat Verifikasi Unit yang merupakan persyaratan pada proses verifikasi dalam perjanjian multiguna. Apabila terjadi pemalsuan atas Surat Verifikasi Unit tersebut tentunya membawa akibat hukum pada perjanjian kredit pembiayaan multiguna maka dari itu keaslian dari surat-surat atau dokumen persayaratan Pengajuan Kredit Pembiayan Multiguna harus terjamin keasliannya. Bahwa penjatuhan hukuman pada pelaku pemalsuan dokumen pada perjanjian jaminan fidusia menggunakan dasar Pasal 35 Undang-undang Jaminan Fidusia. Dan pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pada para pelaku diberikan hukuman yang sama sebab pelaku melakukan secara kerjasama dan masing-masing mendapatkan keuntungan. .

PROBLEMATIKA PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI – TULUNGAGUNG TERHADAP PERMASALAHAN STATUS OBJEK TANAH YANG OBSCURI LIBELLI Al-Anshori, Huzaimah; Suharto; Manfaluthi, Agus; Lubis, Moh. Choirul Hanafi; Nabila, Nurul
Jurnal de Facto Vol 10 No 2 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v10i2.173

Pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung untuk kepentingan umum tentunya melalui tahapan-tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan diakhiri dengan penyerahan hasil dari pengadaan tanah oleh pelaksana pengadaan tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah. Problematika pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jalan tol kediri - tulungagung terhadap status objek tanah yang tidak jelas (obscuri libelli) terjadi di Dusun Sumberingin Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Permasalahan objek tanah yang tidak jelas (obscure libelli) mengenai riawayat tanah, atau asal usul tanah ini menjadi permasalahan antara ahli waris Ngali Murtinah dengan kepala desa Petok Kec. Mojo Kab. Kediri. dengan upaya penyelesaian secara non litigasi para pihak musyawarah (mediasi) dengan teori maslahah (kemaslahatan) dan nilai-nilai keadilan. Apabila tidak dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah maka secara normatif akan dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan akan dikonsinyasi oleh panitia pengadaan tanah. Tinjauan yuridis pengadaan tanah terhadap permasalahan status objek tanah yang tidak jelas (obscure libelli) secara yuridis normatif akan dilaksanakan eksekusi oleh panitia pengadaan tanah dalam rangka pengadaan tanah bagi Pembangunan jalan tol kediri tulungagung untuk kepentingan umum dengan mengajukan permohonan konsinyasi (penitipan uang) dan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARIS DALAM RANGKA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) MELALUI MEDIASI DI DESA PETOK KEC. MOJO KAB. KEDIRI Al-Anshori, Huzaimah; Manfaluthi, Agus; Handayani, Emi Puasa; Bayhaqi, Naufal Ghani; Ghiffania, Giza Fatimatus
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 2 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v13i2.6450

Penyelesaian sengketa oleh Panitia PTSL terhadap tanah waris yang tidak memiliki akses jalan dalam rangka program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Petok Kec. Mojo Kab. Kediri dipimpin oleh Ketua Panitia PTSL sebagai mediator atau penengah. Fokus kajian ini yaitu bagaimana penyelesaian sengketa tanah waris yang tidak memiliki akses jalan dalam rangka PTSL melalui mediasai di Desa Petok Kec. Mojo Kab. Kediri dan kendala atas proses mediasi yang dilakukan oleh Panitia PTSL Petok Kec. Mojo Kab. Kediri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris. Adapun pendekatan penenelitian ini dengan sosiolegal. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu : (1) Penyelesaian sengketa tanah waris terhadap akses jalan tertutup dengan pendekatan musyawarah dan mengutamakan asas kemaslahatan yang dipimpin oleh Panitia PTSL sebagai mediator dengan persetujuan para pihak yang bersangkutan baik pemohon dan para termohon dan tidak keberatan untuk melepaskan tanah untuk akses jalan dengan kesepakatan tukar guling (tanah pengganti), Akses jalan yang diberikan dikeluarkan dari sertifikat dan dibebaskan dari pembayaran pajak dengan tujuan untuk kemaslahatan bagi para pihak dimasa yang akan datang agar tidak terjadi konflik. (2) Kendala atas mediasi diantaranya kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penerapan aturan hukum positif. Para pihak pada awalnya tidak mempertimbangkan konsep kemaslahatan untuk kemanfaatan dimasa yang akan datang sehingga mediasi dilakukan berulang-ulang dan berpengaruh pada efisiensi waktu. Sikap atau watak para pihak yang sulit diberi pemahaman dan mengedepankan sikap egoisme.

LEGAL REVIEW OF THE MECHANISM OF ISSUANCE OF REPLACEMENT CERTIFICATES FOR DAMAGED LAND RIGHTS BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 24 OF 1997 CONCERNING LAND REGISTRATION Al-Anshori, Huzaimah; Chasanah, Nur; Setyawan, David Novan; Manfaluthi, Agus
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW Vol. 2 No. 5 (2021): October 2021
Publisher : INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8888/ijospl.v2i5.191

A replacement certificate is a copy of a damaged or lost certificate in terms of meaning and the contents contained therein are not much different from a land title certificate. The results of this study are (1) The mechanism for issuing replacement certificates due to loss, damage and old forms. This replacement certificate is intended for people who have lost their certificates, damaged, torn or missing parts and for those who have certificates with old and obsolete forms so that they need to register a replacement Land Title Certificate, that the mechanism for issuing replacement certificates has been regulated in Chapter IV Article 57-60 of Government Regulation Number 24 of 1997. (2) Implementation of Issuance of Replacement Land Title Certificates Due to Damage. An application can be submitted to the Land Office in its jurisdiction and with the requirements that have been determined by laws and regulations. (3) Legal Protection for Holders of Replacement Land Title Certificates. Legal protection for holders of replacement land title certificates is basically the same as legal protection for land titles in general, where the certificates are both proof of rights, which serve as strong evidence. This is regulated in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles, Article 19.

EXISTENCE OF ARTICLE 70 LETTER (C) OF LAW NUMBER 30 YEAR 1999 ON ARBITRATION AND ALTERNATIVES DISPUTE RESOLUTION AS A REASON FOR CANCELLATION ARBITRATION AWARD Al-Anshori, Huzaimah; Handayani, Emi Puasa; Chasanah, Nur; Manfaluthi, Agus
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW Vol. 6 No. 2 (2025): JUNI 2025
Publisher : INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8888/ijospl.v6i2.195

The existence of Article 70 letter (c) of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution is still being debated. In its development, the article provides legal implications that are actually negative for dispute resolution institutions outside the court, the reasons for the disputing parties in the Arbitration forum are trickery as a reason for requesting the cancellation of the Arbitration decision and so that trickery can be used as a reason to cancel an Arbitration decision as in the District Court decision Number: 54 / Pdt.G / 2015 / PN.Kdr. the method used in this study is the normative research method, the statute approach, the case approach, the conceptual approach , the philosophical approach. Based on the considerations used, it appears that the Kediri City District Court wants to find out when evidence of a legal event exists and is made by parties who have a legal relationship in order to create a belief as a basis for making a decision in a civil case. Legally, making a request to annul the Arbitration decision submitted by the disputing parties for the reasons as stipulated in Article 70 letter (c) of the Arbitration Law no longer requires a Court decision for the reasons in case Number: 54/Pdt.G/2015/PN.Kdr. The Kediri City District Court has suspected that there was a trick carried out by PT. Fajar Parahiyangan at the Indonesian National Arbitration Board (BANI) Surabaya case Reg. No. 13/ARB/BANI-SBY/I/2015. The Kediri City District Court in determining the existence of a trick at the Indonesian National Arbitration Board (BANI) Surabaya Reg. No. 13/ARB/BANI-SBY/I/2013. The evidence of the disputing parties in A Statement Letter is one of the pieces of evidence submitted by one of the parties to the Indonesian National Arbitration Board (BANI) Surabaya.

Law Enforcement of Cracking Criminal Actions from The Perspective of Special Criminal Law in Indonesia Salsabilla, Anggi Afrita; Hariyana, Trinas Dewi; Manfaluthi, Agus
UNISKA LAW REVIEW Vol 5 No 2 (2024): Uniska Law Review
Publisher : Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/ulr.v5i2.7047

The development of information technology has not only positive but also negative impacts in the form of the emergence of cracking crimes. Although in Indonesia there are provisions that accommodate cracking, there are still obstacles in enforcing the law. This study aims to analyze the legal regulations for cracking crimes and the effectiveness of legal protection regulations for victims of cracking crimes from the perspective of special criminal law in Indonesia. The type of research used is normative legal research. The results of this study indicate that first, related to cracking crimes in Indonesia, it has been accommodated through Article 30 paragraph (3) and Article 46 paragraph (3) of the ITE Law 19/2016. Meanwhile, the PDP Law does not explicitly accommodate cracking crimes. However, Article 65 paragraph (1) and Article 67 paragraph (1) of the PDP Law imply elements of cracking acts in the form of illegal access to personal data. The effectiveness of the ITE Law 19/2016 and the PDP Law is still not sufficient in combating cracking crimes and providing legal protection for victims. This is a challenge for the police. The challenges are classified into four aspects of obstacles, namely: the investigation aspect, the evidence aspect, the facilities aspect, and the jurisdiction aspect. Efforts to overcome these obstacles are: (1) Special training is needed to provide investigators with an understanding of the cyber world; (2) Expert skills are needed with the help of the latest technology to analyze evidence that is at risk of being easily modified, deleted, or hidden by the perpetrator; (3) Facilities are needed that can support police performance through optimizing digital forensic skills; and (4) More attention is needed to mapping places/physical areas related to the occurrence of cybercrime.

Regulation of the Waqif Heirs in the Law of Waqf in Indonesia and Malaysia Al-Anshori, Huzaimah; Ramadhita, Ramadhita; Manfaluthi, Agus
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2535

Indonesia and Malaysia, as developing countries, have similarities and differences regarding the heirs of the waqif, from their implementation, legal basis, and system, to the resolution of waqf disputes. This investigation scrutinizes the convergences and divergences within the waqf juridical frameworks of Indonesia and Malaysia, with implications that enrich the global dialogue on waqf jurisprudence. The study adopts a doctrinal, literature-oriented methodology, employing a normative juridical paradigm and relying on secondary data comprising primary, secondary, and tertiary legal sources. The analytical technique employed is comparative in nature. The outcomes of this inquiry elucidate that the legal configuration governing the heirs of a waqif in both Indonesia and Malaysia embodies distinct attributes reflective of their respective sociocultural typologies. The legislative treatment of waqif heirs in the two jurisdictions diverges; in Indonesia, their recognition is expressly articulated in Article 6, paragraphs (2) and (4) of Government Regulation No. 42 of 2006, which operationalizes the Waqf Law. The existing nazir informs the waqif or the waqif heirs, and the waqif heirs have the right to propose to the Indonesian Waqf Board (BWI) for the nazir‘s termination and replacement. In Malaysia, the waqif heirs are not specifically regulated, but there is legislation stipulating that in the waqf practice, the waqif must obtain approval from the King and the waqif heirs. The common point between these two countries lies in the framework of Islamic law, which follows the Shafi'i madhhab but is not absolute. However, in Malaysia, this only applies in certain states.

Regulation of the Waqif Heirs in the Law of Waqf in Indonesia and Malaysia Al-Anshori, Huzaimah; Ramadhita, Ramadhita; Manfaluthi, Agus
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2535

Indonesia and Malaysia, as developing countries, have similarities and differences regarding the heirs of the waqif, from their implementation, legal basis, and system, to the resolution of waqf disputes. This investigation scrutinizes the convergences and divergences within the waqf juridical frameworks of Indonesia and Malaysia, with implications that enrich the global dialogue on waqf jurisprudence. The study adopts a doctrinal, literature-oriented methodology, employing a normative juridical paradigm and relying on secondary data comprising primary, secondary, and tertiary legal sources. The analytical technique employed is comparative in nature. The outcomes of this inquiry elucidate that the legal configuration governing the heirs of a waqif in both Indonesia and Malaysia embodies distinct attributes reflective of their respective sociocultural typologies. The legislative treatment of waqif heirs in the two jurisdictions diverges; in Indonesia, their recognition is expressly articulated in Article 6, paragraphs (2) and (4) of Government Regulation No. 42 of 2006, which operationalizes the Waqf Law. The existing nazir informs the waqif or the waqif heirs, and the waqif heirs have the right to propose to the Indonesian Waqf Board (BWI) for the nazir‘s termination and replacement. In Malaysia, the waqif heirs are not specifically regulated, but there is legislation stipulating that in the waqf practice, the waqif must obtain approval from the King and the waqif heirs. The common point between these two countries lies in the framework of Islamic law, which follows the Shafi'i madhhab but is not absolute. However, in Malaysia, this only applies in certain states.

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search