Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

POLITIK HUKUM AMBANG BATAS PENCALONAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 Febriansah, Yefri
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menawarkan solusi atas kebuntuan sistem pemilihan kepala daerah serentak yang memberikan banyak keuntungan. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji dinamika hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan konsekuensinya terhadap pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengubah kriteria sebelumnya yang mensyaratkan perolehan kursi DPRD sekurang-kurangnya 20% atau 25% suara sah, agar sesuai dengan jumlah konstituen yang terdaftar sebagai pemilih tetap. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang secara khusus difokuskan pada ranah data kepustakaan atau analisis data sekunder. Dokumen hukum primer terdiri dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. 2) Dokumen hukum sekunder, meliputi karya tulis, laporan ilmiah, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Mulai dari Alasan Pemohon, Arah Politik Hukum Mahkamah Konstitusi, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 bertujuan untuk melindungi hak konstitusional warga negara dan partai politik peserta pemilu yang dapat dirugikan oleh ketentuan ketat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ketentuan tersebut memberikan ketentuan ambang batas yang tinggi bagi partai politik untuk dapat mengajukan kepala daerah dalam kontestasi demokrasi pemilihan kepala daerah serentak. Kata Kunci : Politik Hukum, Mahkamah Konstitusi,Pilkada
Implementasi Kebijakan Program Strategis Nasional pada PT. Waskita Karya Febriansah, Yefri; Akbar, Bahrullah; Suwanda, Dadang
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis Vol. 4 No. 2 (2024): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmeb.v4i2.750

Abstract

This research examines the implementation of PT's National Strategic Program. Waskita Karya specializes in the construction of the Depok-Antasari toll road. The purpose of this research is to find out and analyze how PT. Waskita Karya as the implementing agency for the construction of the Depok-Antasari toll road implements the policy, knows and analyzes the supporting and inhibiting factors for implementing the policy, as well as the efforts made to overcome the factors inhibiting implementation. This research was designed using 4 indicator dimensions, namely: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The method used is qualitative-descriptive which produces descriptive data in the form of speech or writing and behavior that can be observed from people or subjects. The techniques used to collect data are: observation, interviews, documents and audio-visual material by testing the validity of the data through the triangulation method based on sources, methods and theories. The informants in this research are: Secretary to the Minister of State-Owned Enterprises, Independent Commissioner of PT. Waskita Karya, Operational Director of PT. Waskita Karya, as well as Nur Afni and Novis Radhyan as community users of the Depok-Antasari toll road. Based on the results of this research, it can be concluded that the obstacle to implementing the National Strategic Program policy in the construction of the Depok-Antasari toll road is land acquisition, which apart from consuming a lot of budget, also wastes time. The problem of land acquisition specifically occurs because there is a lot of overlapping land ownership in the community, so they have to wait for a court decision to determine who actually owns the land rights. Researchers suggest that time space needs to be given to the Land Registration Agency (BPN) to disseminate information to the public about land ownership simultaneously so as not to waste time in implementing policies.