Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Damutri, Lidia
Unknown Affiliation
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PERAN KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU DALAM PEMUSNAHAN BARANG BUKTI YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM YANG TRANSPARAN Damutri, Lidia; Fadilah, Muhammad Rizky; Farras, Farid Makhluf; Rahmasari, Helda
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i11.4182

Abstract

Transparansi dalam penegakan hukum merupakan aspek fundamental dalam memperkuat sistem hukum di Indonesia, terutama dalam pengelolaan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Kejaksaan Negeri Bengkulu memainkan peran penting dalam proses pemusnahan barang bukti, yang tidak hanya mencerminkan keberhasilan penyelesaian perkara pidana, tetapi juga mencerminkan akuntabilitas lembaga penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran dan kewenangan Kejaksaan Negeri Bengkulu dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti, serta mengeksplorasi bagaimana mekanisme pemusnahan yang dilakukan mendukung terciptanya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat Kejaksaan Negeri Bengkulu, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Bengkulu memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pemusnahan barang bukti dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, serta memastikan bahwa proses tersebut terbuka untuk pengawasan publik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.
Co-Authors Fadilah, Muhammad Rizky Farras, Farid Makhluf Helda Rahmasari