Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

UPAYA PENANGGULANGAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERMASALAHAN ANAK DI KOTA BENGKULU Helda Rahmasari
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 26, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.354 KB) | DOI: 10.33369/jsh.26.2.95-114

Abstract

Tingkat permasalahan anak di Indonesia sangat memprihatinkan, anak-anak menjadi korban kejahatan orang dewasa, mengalami perlakuan salah maupun anak-anak menjadi pelaku tindak pidana. Sebagai sebuah negara yang terus berkembang dan semakin maju, Indonesia menghadapi banyak permasalahan yang berkaitan dengan anak, termasuk Provinsi Bengkulu yang merupakan salah satu provinsi yang sedang berkembang tidak terlepas dari permasalahan anak yang marak saat ini.  Kota Bengkulu sebagai bagian dari provinsi Bengkulu tidak terlepas dari permasalahan anak yang terjadi akhir-akhir ini di mana potret permasalahan anak yang dominan terjadi di Kota Bengkulu adalah anak jalanan, anak yang bekerja, anak putus sekolah, dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi permasalahan anak di Kota Bengkulu sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif mengenai permasalahan anak di Kota Bengkulu. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun (2016) dilakukan melalui tahapan : Persiapan meliputi administrasi penelitian, pengumpulan data primer maupun sekunder, data primer diperoleh melalui  observasi, kuisioner, dan  Wawancara (indepth interview). Pengolahan data dilakukan dengan pengecekan dan validasi data menggunakan teknik coding dan editing data.  Hasil penelitian  dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif berupa pendeskripsian permasalahan anak di Kota Bengkulu dengan metode berpikir deduktif-induktif dan sebaliknya. Hasil penelitian menunjukkan terdapat permasalahan anak di Kota Bengkulu antara lain Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), anak jalanan, pekerja anak, anak-anak disabilitas, anak terlantar, anak gepeng, dan anak putus sekolah.  Upaya yang telah dilakukan oleh Dinsos kota bersama-sama dengan Satpol PP menjaring anak jalanan untuk kemudian dimasukkan ke dalam panti.  Untuk ABH, Dinas Sosial Kota dibantu dengan SAKTI PEKSOS yaitu Pekerja Sosial dari Kementerian Sosial RI. Saat ini Dinas Sosial Provinsi Bengkulu mengatasi anak terlantar bermitra dengan lembaga-lembaga yaitu LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak). Upaya yang dilakukan BPMPPAKB untuk ABH adalah dengan memberikan advokasi dan pendampingan.Kata Kunci : Upaya,Penanggulangan, Perlindungan Hukum, Permasalahan, anak
Kajian Yuridis Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 Helda Rahmasari; Stevri Iskandar; Lidia Br Karo
Wajah Hukum Vol 6, No 2 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v6i2.1014

Abstract

Assimilation is the process of fostering prisoners and children carried out by blending prisoners and children in community life, this is regulated in Article 1 number 4 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 03 of 2018. The focus of this research is on assimilation given to children. To break the chain of spread of Covid-19, the Minister of Law and Human Rights has also issued Minister of Law and Human Rights Regulation Number 10 of 2020 concerning Conditions for Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Context of Prevention and Control of the Spread of Covid-19 which was promulgated in dated March 30, 2020. The research approach uses normative legal research because it is carried out by researching library materials or secondary data in this case researching and analysing Minister of Law and Human Rights Regulation Number 10 of 2020 through a statutory approach, conceptual approach and philosophical approach by collecting data through document studies and qualitative analysis. The results of the study indicate that assimilation in the Covid-19 pandemic is not an appropriate policy, this is based on unstable social and economic conditions to support the implementation of this. Because as long as prisoners are still state-guided citizens, it should be the state's obligation to fulfilling the prisoners' rights as regulated in Article 14 of Law Number 12 of 1995.
Addressing Juvenile Protection Discrepancies: A Study on Legal Safeguards and Challenges against Sexual Abuse by Educators in Seluma Regency Pradityo, Randy; Rahmasari, Helda; Ramadhani, Susi; Suhertini, Sakinah; Lekattia, Kurnia
The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Vol 5 No 4 (2023): Sustainable Development and Legal Innovations: Exploring Environmental Conservati
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijicle.v5i4.76321

Abstract

Law Number 11 of 2012, commonly referred to as the Juvenile Criminal Justice System Law, stands as a legal framework designed to safeguard children entangled in legal conflicts. Its primary objective is to secure a promising future for these children, facilitating opportunities for identity development that fosters independence, responsibility, and constructive contributions to themselves, their families, society, and the nation. Despite the existence of these legal safeguards, their efficacy often encounters challenges within the intricate dynamics of social life. This disjunction is particularly conspicuous in institutional environments such as schools, where the assurance of safety is not guaranteed. Disturbingly, statistical data compiled by the PPA Unit of the Criminal Investigation Unit of the Seluma Police spanning from 2019 to 2021 reveals a disconcerting prevalence of eight cases of sexual abuse perpetrated by teachers against their students. A poignant instance unfolded in Talang Alai Village, Kec. Air Periukan District, wherein a child named RA became a victim of molestation by an individual identified by the initials AI on August 18, 2019. In response to these distressing occurrences, this research endeavors to formulate strategies for addressing criminal acts of sexual abuse committed by teaching staff in Seluma Regency. The study aims to meticulously scrutinize and analyze the prevalence of such crimes, providing scholarly insights into the harsh reality of sexual abuse committed by teaching staff in this specific region.
PERAN BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH Alawwiyah. USF, Raudhatul; Sari, Tiara Permata; Anissa, Nurul; Fahriansyah, Resadika Herlambang; Rahmasari, Helda
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bagian penting dari sistem demokrasi di Indonesia. Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan memiliki peran yang signifikan dalam menjamin kelancaran dan keadilan proses Pilkada. Salah satu unit yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan integritas dalam Pilkada adalah bidang intelijen Kejaksaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran bidang intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu dalam memantau dan menangani potensi penyalahgunaan kekuasaan, tindak pidana korupsi, dan pelanggaran hukum lainnya yang dapat merusak jalannya Pilkada. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini mengkaji peran, strategi, dan tantangan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu dalam menjaga keadilan dan integritas pada saat akan dilaksanakannya Pilkada.
PERAN KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU DALAM PEMUSNAHAN BARANG BUKTI YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM YANG TRANSPARAN Damutri, Lidia; Fadilah, Muhammad Rizky; Farras, Farid Makhluf; Rahmasari, Helda
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i11.4182

Abstract

Transparansi dalam penegakan hukum merupakan aspek fundamental dalam memperkuat sistem hukum di Indonesia, terutama dalam pengelolaan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Kejaksaan Negeri Bengkulu memainkan peran penting dalam proses pemusnahan barang bukti, yang tidak hanya mencerminkan keberhasilan penyelesaian perkara pidana, tetapi juga mencerminkan akuntabilitas lembaga penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran dan kewenangan Kejaksaan Negeri Bengkulu dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti, serta mengeksplorasi bagaimana mekanisme pemusnahan yang dilakukan mendukung terciptanya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat Kejaksaan Negeri Bengkulu, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Bengkulu memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pemusnahan barang bukti dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, serta memastikan bahwa proses tersebut terbuka untuk pengawasan publik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.
PENDAMPINGAN KELOMPOK PEREMPUAN RENAH SEMANEK KABUPATEN BENGKULU TENGAH MELALUI KETERAMPILAN HIDUP BATIK ECO PRINT Putra, Ari; Rahmasari, Helda; Ananda Pamungkas, Ela; Ajeng Pratiwi, Shofiya
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 10 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v7i10.3671-3684

Abstract

Program pelatihan keterampilan hidup melalui teknik eco-printing ini dirancang untuk meningkatkan ketahanan keluarga di Desa Renah Semanek, Kabupaten Bengkulu Tengah. Program ini diselenggarakan oleh tim dari SPNF-SKB Bengkulu Tengah, bekerja sama dengan LPPM Universitas Bengkulu. Tujuan utama program ini adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan baru kepada ibu-ibu rumah tangga agar dapat menghasilkan produk kreatif bernilai ekonomi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pelatihan eco-printing ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengenalan teknik dasar eco-printing, pemilihan dan persiapan bahan, hingga proses pembuatan produk akhir. Setiap tahapan pelatihan dirancang secara komprehensif dan praktis, dengan metode demonstrasi langsung dan praktik mandiri. Selain itu, program ini juga dilengkapi dengan sesi diskusi dan konsultasi untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi peserta selama proses pelatihan. Hasil dari pelatihan ini menunjukkan bahwa peserta mampu menguasai teknik eco-printing dengan baik dan menghasilkan produk yang berkualitas. Produk-produk yang dihasilkan memiliki nilai estetika tinggi dan potensi untuk dipasarkan. Selain itu, pelatihan ini juga meningkatkan rasa percaya diri dan kreativitas peserta, serta memperkuat ikatan sosial antar peserta melalui kegiatan kelompok yang kolaboratif. Secara keseluruhan, program pelatihan ini berhasil mencapai tujuannya dalam memberdayakan ibu-ibu rumah tangga dengan keterampilan baru yang berpotensi meningkatkan pendapatan keluarga. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi model bagi program pemberdayaan masyarakat lainnya di wilayah yang serupa
Optimizing Oversight: Developing an Ideal Framework for Supervision Prisoners’ Rights Allocation Widyawati, Anis; Latifiani, Dian; Rahmasari, Helda; Adhari, Ade
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 9, No 2 (2024): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2024)
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v9i2.50313

Abstract

This study analyzes the problem of a prosecutor’s procrastination in executing a court judgment that delays the prisoners’ serving their sentences and causes some irregularities in the correctional facilities regarding the prisoners’ rights trade. The introduction of many prisons without a specific body to supervise the execution of the sentence, particularly the warded people’s freedom in Indonesia, appeared to have unfulfilled justice in the society. In this regard, this research aims to define the validity of the need to enhance the Supervision of prisoners’ rights protection in Central Java. It describes an optimal system relevant to such Supervision. The type of research that was utilized in this study is sociological juridical. Sociological juridical research serves to be the opposite of normative legal research. It is revealed that there have been ongoing infringements of prisoners’ rights, highlighting the further need to set a more comprehensive mechanism that would include the Police, the Prosecutors, the Courts, and the Correctional Institutions in the system of oversight and other management functions. Every level in the hierarchy system of the Criminal Justice System has its limit on including the human rights of prisoners containing adequate risks of intrusion, where checks and balances must be exercised. Formally and horizontally, these rights must be assured and upheld both legally and in their spirit by Justice and the Law. This study’s findings are that appropriate measures need to be applied to implement better Supervision policies aimed at safeguarding the human rights of prisoners and ensuring the justice system in Indonesia is not compromised.
PEMBERDAYAAN IBU RUMAH TANGGA RESPONSIF GENDER: STRATEGI MENINGKATKAN FAMILY RESILIENCE MELALUI PROGRAM BATIK ECO PRINT Putra, Ari; Rahmasari, Helda; Safitri, Ani; Palenti, Citra Dwi
Jurnal Pendidikan Luar Sekolah Vol. 18 No. 2 (2024): NOVEMBER
Publisher : LPPM Universitas Ibn Khaldun, Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jpls.v18i2.18628

Abstract

Peran perempuan dalam pembangunan telah menjadi isu strategis, terutama dalam konteks ketahanan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pemberdayaan ibu rumah tangga di Desa Renah Semanek, Bengkulu Tengah sebagai strategi meningkatkan ketahanan keluarga melalui program kecakapan hidup batik eco print. Program ini merup kelanjutan dari pilot proyek tahun 2023 yang mengembangkan Posko Mitra Keluarga Responsif Gender dari wadah pengasuhan anak menjadi platform pemberdayaan ekonomi keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini diperoleh dengan pendekatan Pentahelix, melibatkan pemerintah, akademisi, masyarakat, NGO, dan media, program ini bertujuan untuk memberikan keterampilan ekonomi berkelanjutan kepada ibu rumah tangga. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan, dampak, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi program ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program batik eco print tidak hanya meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi ibu rumah tangga tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.
ANALISIS KEMAMPUAN SISWA DALAM MENGUASAI KOMPONEN CONTENT KETIKA MENYELESAIKAN SOAL LITERASI MATEMATIKA PISA DI SMPN 4 KOTA BENGKULU Stiadi, Elwan; Putra, Ari; Lestary, Ratnah; Rahmasari, Helda
JP2MS Vol 6 No 3 (2022): Desember
Publisher : Program Studi S1 Pendidikan Matematika FKIP Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jp2ms.6.3.440-449

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan siswa dan kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal literasi matematika PISA 2012. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (Descriptive Research). Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IX 1 dan IX 2 SMP Negeri 4 Kota Bengkulu semester ganjil tahun ajaran 2021/2022. Instrumen dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar tes dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kemampuan siswa dalam menguasai komponen content literasi matematika PISA terdiri dari empat jenis, yaitu sebagai berikut: terdapat sebanyak 45,67% siswa kelas IX SMP N 4 Kota Bengkulu mampu menguasai komponen content ruang dan bentuk, terdapat sebanyak 48,48% siswa IX SMP N 4 Kota Bengkulu mampu menguasai komponen content perubahan dan keterkaitan, terdapat sebanyak 53,25% siswa IX SMP N 4 Kota Bengkulu mampu menguasai komponen content probabilitas, ketidakpastian, dan data, terdapat sebanyak 92,8% siswa IX SMP N 4 Kota Bengkulu mampu menguasai komponen content kuantitas. Kata kunci : Kemampuan, Content, Literasi Matematika PISA
PENDAMPINGAN GURU MATEMATIKA SMPN 6 KOTA BENGKULU DALAM PENGEMBANGAN INSTRUMEN TES LITERASI NUMERASI BERBASIS HOTS BERBANTUAN APLIKASI QUIZIZZ Stiadi, Elwan; Maulidiya, Della; Rahmasari, Helda
Journal of Community Empowerment Vol. 2 No. 2 (2024): Transformasi Pendidikan dan Pemberdayaan Berbasis Komunitas untuk Masyarakat ya
Publisher : UPP FKIP UNIB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jacom.v2i2.38356

Abstract

Kegiatan pengabdian berjudul "Pendampingan Guru Matematika SMPN 6 Kota Bengkulu dalam Pengembangan Instrumen Tes Literasi Numerasi Berbasis HOTS Berbantuan Aplikasi Quizizz" bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun dan mengimplementasikan instrumen tes berbasis literasi numerasi dan kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS) dengan bantuan teknologi digital. Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka pada 17 September 2024, diikuti oleh 40 guru matematika. Pelatihan mencakup penyampaian materi tentang literasi numerasi berbasis HOTS, prinsip-prinsip penyusunan soal, dan penggunaan aplikasi Quizizz, serta diikuti dengan praktik langsung pembuatan soal. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian adalah metode ceramah dan demonstrasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa 75% peserta mampu menyelesaikan tugas pembuatan instrumen tes literasi numerasi berbasis HOTS dalam waktu dua minggu setelah pelatihan. Kendala utama yang dihadapi peserta adalah keterbatasan waktu akibat tugas rutin di sekolah, namun hal ini dapat diatasi melalui pendampingan intensif oleh tim pengabdi. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kompetensi guru, terutama dalam penguasaan teknologi pendidikan, serta diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pembelajaran matematika yang relevan dengan kebutuhan abad ke-21.