Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Khaira Ummah Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Huda, Muhammad Al
Unknown Affiliation
Religion Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
TRANSFORMASI HUKUM DI ERA DIGITAL: MENGHADAPI TANTANGAN DAN MENCARI SOLUSI INOVATIF Wijaya, Rivalino Aji; Abyano, Rafi Aqila; Setiawan, Mahfudz Rizal; Wicaksono, Arif; Sandiva, Lucky; Huda, Muhammad Al
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi di era digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem hukum, dengan meningkatkan akses dan efisiensi pemrosesan data. Namun, tantangan baru seperti keamanan dan privasi data juga muncul. Oleh karena itu, solusi inovatif diperlukan untuk menyesuaikan hukum dengan kemajuan teknologi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengeksplanasikan tentang: (1) perkembangan era digital menimbulkan tantangan bagi sistem hukum yang ada; (2) solusi inovatif yang dapat diterapkan untuk menanggapi tantangan hukum di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif untuk menganalisis fenomena yang berkaitan dengan transformasi hukum di era digital, menggunakan data sekunder berupa literatur, jurnal, dan regulasi hukum dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang mengkaji berbagai referensi yang berkaitan dengan perkembangan hukum di era digital, mencakup peraturan hukum yang sudah ada, artikel ilmiah, dan laporan terkait inovasi hukum di dunia internasional. Hasil penelitian menyatakan, era digital telah mengubah masyarakat, menyebabkan perubahan dalam komunikasi, bisnis, dan interaksi sosial. Namun, era ini juga menimbulkan pertanyaan hukum tentang data pribadi, keamanan informasi, hak kekayaan intelektual, dan akuntabilitas. Indonesia, negara yang berdasarkan hukum, menghadapi tantangan dalam hal privasi, perlindungan data, keamanan siber, dan hak cipta. Kerja sama internasional sangat penting untuk mengatasi kejahatan siber, meningkatkan akuntabilitas, dan menyeimbangkan kebebasan berbicara dengan konten yang berbahaya.
DAMPAK PERILAKU KONSUMTIF ROKOK KONVENSIONAL TERHADAP LINGKUNGAN DALAM MENCIPTAKAN RUANG INKLUSIF BELAJAR Atmaja, Shelviana Putri; Sabilillah, Farikha; Rizkita, Arrumaisha; Amara, Icha Rahma; Rahmah, Khansa Hainuna; Sanchia, Shirly Lintang; Dewi, Fadya Kumala; Rahma, Fatihah Arin; Az Zahra, Rahma Syifa; Kusuma, Dani Wika; Wicaksono, Pradepa Bima; Huda, Muhammad Al; Sandiva, Lucky; Putra, Arya Dewantara
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Udara bersih merupakan kebutuhan atau hak bagi setiap manusia yang dapat menunjang aktivitas belajar mahasiswa secara kondusif, menggangu kesehatan, dan menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Akan tetapi, dewasa ini fenomena mahasiswa merokok di ruangan-ruangan kampus menjadi ironi yang semakin menjamur. Perilaku tersebut tentu merugikan orang lain yang tidak toleran terhadap asap rokok yang seharusnya kampus menjadi Kawasan Tanpa Rokok (KTR). pelanggaran KTR di lingkungan kampus tidak hanya sekadar persoalan administratif, melainkan mencerminkan rendahnya kesadaran akan dampak negatif rokok terhadap kesehatan lingkungan dan hak asasi individu untuk mendapatkan udara bersih. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pendekatan konvensional melalui metode preventif dan represif telah kehilangan efektivitasnya dalam mengendalikan perilaku merokok. Diperlukan transformasi pendekatan yang lebih komprehensif, edukatif, dan berbasis kesadaran kolektif. Rekomendasi penelitian mencakup pengembangan strategi pembinaan berkelanjutan, penguatan sanksi administratif, dan pembangunan ekosistem kesadaran akan pentingnya lingkungan bebas asap rokok dalam menciptakan ruang inklusif belajar.
Legal Review of the Implementation of the Investigation System for Money Laundering Crimes Huda, Muhammad Al; Gunarto, Gunarto
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 20, No 4 (2025): December 2025
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jhku.v20i4.51028

Abstract

Abstract. From a legal political perspective, money laundering has become a crucial link in the crime chain. The Law on the Prevention and Eradication of Money Laundering does not have a comprehensive special procedural law, although money laundering is classified as a serious crime under Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP). Other serious crimes, such as terrorism, narcotics, or corruption, have special procedural laws that clarify the series of activities investigators must undertake to establish evidence. The aim of this research is to find out and analyze (1) the elaboration of the development of money laundering crimes globally and nationally, (2) the system for investigating money laundering crimes from a legal perspective, (3) legal problems in efforts to investigate money laundering crimes. The approach method used in this research is normative juridical. The specifications of this research are analytical descriptive. The data source used is secondary data. Secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The research results and discussion can be concluded: (1) In the history of business law, the emergence of money laundering began in the United States since 1930. The centers of large gangsters who were skilled at money laundering in the United States were known as the legendary group Al Capone (Chicago). In the national scope, Indonesia only viewed the practice of money laundering as a crime and set sanctions for the perpetrators when Law No. 15 of 2002 concerning money laundering was enacted. (2) The crime of money laundering is a crime that arises from a previous crime or a subsequent crime. The investigation system with a special method which is the interpretation of the scheme for starting the investigation of the crime of money laundering is Parallel Investigation, Independent Investigation, and Further Investigation. (3) The existence of disparities in interpretation of the provisions of the Law on the Crime of Money Laundering will have implications for many perpetrators of the crime of money laundering who have the potential to be free/escape from legal prosecution. This is because from the perspective of law enforcement, the actions carried out by the perpetrators are not Money Laundering Crimes because there is not perfect placement, layering and integration, or the fraudsters are considered not to fulfill the element of knowing or suspecting "assets resulting from crime".
Co-Authors Abyano, Rafi Aqila Amara, Icha Rahma Arif Wicaksono Atmaja, Shelviana Putri Az Zahra, Rahma Syifa Dewi, Fadya Kumala Gunarto Gunarto Kusuma, Dani Wika Putra, Arya Dewantara Rahma, Fatihah Arin Rahmah, Khansa Hainuna Rizkita, Arrumaisha Sabilillah, Farikha Sanchia, Shirly Lintang Sandiva, Lucky Setiawan, Mahfudz Rizal Wicaksono, Pradepa Bima Wijaya, Rivalino Aji