Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Rahmawati, Sania
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENGALIHAN STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA DITINJAU MELALUI UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA Rahmawati, Sania; Rizky , Muhammad Catur; Sudja’i, Sudja’i
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalihan status pegawai komisi pemberantasan korupsi menjadi aparatur sipil negara ditinjau melalui undang-undang no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang- Undang. Sumber data penelitian ini adalah: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. (3) Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. (5) dan sumber hukum lainnya yang relevan. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan secara studi kepustakaan dengan mengkaji dan menelusuri sumber kepustakaan terkait. Metode analisis bahan hukum dilakukan dengan memadukan bahan hasil penelitian berdasarkan konsep hukum, norma hukum, serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Kasus dialihkannya status dari Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang didasari dari Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 (Perkom 1 Tahun 2021) kemudian lahir Surat Keputusan(SK) Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen TWK Pegawai KPK yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi perhatian pada saat pelaksanaannya dan adanya indikasi terjadi Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga hal tersebut menyebabkan Komisi Nasional (Komnas) HAM ikut andil dalam permasalahan tersebut dengan memberikan rekomendasi
OPTIMALISASI PROGRAM BRLH (BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BADUNG Rahmawati, Sania; Indah Dianti Putri, Putu
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 11 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v7i11.4692-4699

Abstract

Program Bantuan Rumah Layak Huni (BRLH) di Kabupaten Badung bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Meskipun Kabupaten Badung memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi, masih ada masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni. Optimalisasi program ini dilakukan melalui pemetaan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sosialisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Pelaksanaan program melibatkan berbagai tahapan, termasuk observasi, wawancara, pelayanan permohonan, pemeriksaan kelengkapan berkas, survei lapangan, sosialisasi, tindak lanjut, dan pelaporan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang program BRLH dan akurasi data penerima manfaat, serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung kelancaran administrasi dan pelaporan. Melalui optimalisasi ini, program BRLH dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.
HUKUM PIDANA SEBAGAI SUATU SISTEM F., Dhanny Dwi; Rahmawati, Sania
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2702

Abstract

Konteks sistem hukum, ilmu hukum dibicarakan sebagai penjabaran, pengujian, dan pengembangan teori-teori hukum yang berasal dari komponen filsafat hukum. Tujuan dari penjabaran dan pengembangan itu berkaitan erat dengan dimensi-dimensi utama ilmu hukum, yaitu dimesi ontologi, epistemologi, dan dimensi aksiologisnya. Dalam kaitannya dengan dimensi terakhirnya, ilmu hukum dipandang sebagai satu kesatuan dengan pendidikan hukum, maka tujuan penulisan ini adalah menganalisis dari sudut hukum pidana sebagai suatu sistem
OPTIMALISASI PROGRAM BRLH (BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BADUNG Rahmawati, Sania; Indah Dianti Putri, Putu
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 11 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v7i11.4692-4699

Abstract

Program Bantuan Rumah Layak Huni (BRLH) di Kabupaten Badung bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Meskipun Kabupaten Badung memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi, masih ada masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni. Optimalisasi program ini dilakukan melalui pemetaan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sosialisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Pelaksanaan program melibatkan berbagai tahapan, termasuk observasi, wawancara, pelayanan permohonan, pemeriksaan kelengkapan berkas, survei lapangan, sosialisasi, tindak lanjut, dan pelaporan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang program BRLH dan akurasi data penerima manfaat, serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung kelancaran administrasi dan pelaporan. Melalui optimalisasi ini, program BRLH dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.
Co-Authors F., Dhanny Dwi Indah Dianti Putri, Putu Rizky , Muhammad Catur Sudja’i, Sudja’i