<![CDATA[Perkembangan zaman yang cepat, terutama dalam konteks globalisasi dan teknologi informasi, menempatkan tantangan yang signifikan pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Artikel ini membahas peran negara dalam mengendalikan administrasi yang strategis di era "Citizen Friendly" atau ramah terhadap warga. Reformasi administrasi, prinsip-prinsip Citizen Friendly, pemberdayaan masyarakat, TI, dan pengembangan SDM merupakan prioritas utama. Negara harus menjamin administrasi publik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin rumit. Transformasi administrasi menggunakan teknologi informasi untuk membangun kembali efisiensi dan efektivitas. Prinsip-prinsip Citizen Friendly sangat penting bagi pemerintahan yang responsif dan berfokus pada warga negara. Ini termasuk memperbaiki prosedur, membuat layanan publik dapat diakses, dan meningkatkan hubungan negara-warga negara. Pemberdayaan masyarakat adalah kunci bagi pemerintahan yang inklusif. Penelitian ini menganalisis dan mensintesis literatur terkait penelitian. Pemecahan masalah menggunakan studi literatur atau tinjauan literatur berdasarkan bahan primer dan sekunder, seperti Konstitusi Republik Indonesia, buku, surat kabar, jurnal, dokumen, dan internet/situs web yang membahas topik yang relevan/terkait dan menekankan peningkatan efisiensi layanan publik di era digital. Dengan menggabungkan semua aspek, negara diharapkan dapat memainkan peran yang proaktif dan efektif dalam menciptakan administrasi yang strategis di era Citizen Friendly. Hasilnya diharapkan mampu membangun kepercayaan warga, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mendukung kemajuan masyarakat secara keseluruhan.]]>
