Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Efektivitas Kehadiran Bank Tanah terhadap Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Atas Tanah Adat Studi Kasus di Kecamatan Medan Belawan Putra Sinaga, Andre Dwi; Sitorus, Hizkia Roland Prawyra; Situmorang, Lennai; Wahyuni, Devi Sri; Tarigan, Putri Lopiga Br; Panggabean, Naulita; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Hadiningrum, Sri
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 4 (2024): Tema Hukum Perdata
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research examines the effectiveness of the Land Bank in the legal protection of indigenous peoples over customary land in the Medan Belawan Sub-district. Using a qualitative approach and case study method, the research involved interviews and document analysis. Results show that the Land Bank is not involved in horizontal conflicts between indigenous peoples and companies, but focuses on vertical disputes between indigenous peoples and the government. Legal protection is provided by the National Land Agency (BPN) through land registration and recognition of customary land. The Land Bank manages no-man's land and acts as a conflict mediator to prevent misuse of Adat land.
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP INFRASTRUKTUR JALAN DI DUSUN VIII DESA MULIO REJO Sitorus, Hizkia Roland Prawyra; Simanjorang, Bartolomeus Marulitua; Simbolon, Boy Dippu Tua; Sihite, Daniel R.; Tarigan, Putri Lopiga Br.
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i2.44846

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan infrastruktur jalan di Dusun VIII Desa Mulio Rejo yang rusak parah sepanjang 500 meter akibat aktivitas truk pengangkut kelapa sawit dari sebuah pabrik berstatus Usaha Dagang (UD).  Kerusakan jalan menghambat aksesibilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi, terutama distribusi hasil pertanian.  Metode penelitian kualitatif dengan wawancara purposive sampling terhadap Ketua RT dan warga setempat digunakan untuk menggali informasi.  Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakjelasan tanggung jawab perbaikan jalan antara pemerintah desa, pabrik, dan pemerintah kabupaten.  Meskipun masyarakat telah berulang kali mengusulkan perbaikan dan melakukan demonstrasi, hingga kini belum ada realisasi.  Pihak pabrik berdalih telah membayar pajak dan perbaikan menjadi tanggung jawab pemerintah desa, sementara pemerintah desa beralasan keterbatasan dana dan ketidaksesuaian klasifikasi jalan.  Muncul dugaan adanya kesepakatan terselubung antara tokoh masyarakat dan pabrik yang melibatkan pemberian sembako setelah demonstrasi, tanpa sepengetahuan masyarakat luas.  Penelitian menyimpulkan lemahnya koordinasi dan pengawasan antar pihak terkait, serta kurangnya transparansi izin pendirian pabrik.  Rekomendasi yang diberikan meliputi prioritas perbaikan jalan oleh pemerintah desa, tanggung jawab pabrik atas kerusakan lingkungan, evaluasi status hukum pabrik, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam mengawal proses perbaikan jalan yang direncanakan.  Penelitian ini menjadi penting untuk mendorong efektivitas kebijakan pemerintah dalam pengelolaan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.