Grace Y. Bawole
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KAJIAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA CYBERBULLYING OLEH GENERASI Z MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Valencia Veronica Magdalena Hattu; Deizen D. Rompas; Grace Y. Bawole
LEX CRIMEN Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengaturan hukum mengenai Cyberbullying dan untuk mengetahui penyelesaian terhadap kasus Cyberbullying menurut pasal 45 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. KUHP memang mengatur mengenai bentuk-bentuk dari perbuatan cyberbullying yaitu seperti pencemaran nama baik seseorang untuk mempermalukan orang tersebut dan penghinaan terhadap orang lain, tetapi terdapat hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh KUHP untuk menjerat cyberbullying karena KUHP merupakan pengaturan untuk menjerat perbuatan yang dilakukan di dunia nyata sedangkan cyberbullying merupakan perbuatan yang dilakukan di dunia maya. Maka dalam rangka mengakomodasi pengaturan mengenai dunia maya dan segala hal yang berkaitan dengannya, dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Dalam penyelesaian kasus cyberbullying dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara. Mengenai peraturan tentang tindak pidana cyberbullying yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan diikuti dengan kemajuan teknologi maka diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, mengalami lagi perubahan sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Cyberbullying merupakan permasalahan yang memerlukan perhatian yang lebih mendalam baik dari penegak hukum maupun dari masyarakat. Kata Kunci : pidana cyberbullying, generasi z
The Position of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in the Indonesian Criminal Justice System Herlyanty Yuliana Angraeny Bawole; Grace Y. Bawole
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5246

Abstract

The objective of this research is to understand the position of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in the Indonesian Criminal Justice System. The research uses the library research method, which involves studying books, legislation, and other written materials related to the subject matter used by the author for this paper. The purpose of the Witness and Victim Protection Agency is to protect and provide a sense of security from any form of threat or intimidation from perpetrators of criminal acts that may influence the truth in the enforcement of criminal law. The position of LPSK in the criminal justice system plays an important role in establishing comprehensive protection for witnesses and victims.Keywords : Witness and Victim Protection Agency, Criminal Justice System