Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Ach. Fadlail
Unknown Affiliation
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Ach. Fadlail; Maria Ulfa
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 2 No. 1 (2025): Januari : Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v2i1.751

Abstract

and the results of managed land, whether land in the form of agricultural land, plantations or homestead land as a place to live. However, to date, problems related to land continue to occur and in fact the number continues to increase, starting from ownership rights, cultivation rights, control rights and land issues that arise due to dual ownership where both have certificates for the land. The National Land Agency (BPN) is an institution that was specifically formed to resolve land issues in Indonesia with the hope that people will have legal certainty and legal force over the land they own so that it does not cause new problems in people's lives. By using normative juridical research, the results of this research found that BPN has a central role in realizing certainty, justice and benefits for land managed by the community. So BPN plays an important role in solving land problems and at the same time providing solutions to the problems above. The conclusion of this research is that making BPN a mediator in land disputes before they go to the legal realm is the best solution to obtain legal certainty and resolution of land disputes experienced by the community.
Pembatasan Hak Politik Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif Ach. Fadlail
Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 3 (2022): September : Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora
Publisher : Universitas 45 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30640/dewantara.v1i3.667

Abstract

Ketentuan UUD 1945 Pasal 28J ayat (2) menyatakan bahwa pembatasan hak setiap orang ditetapkan oleh undang-undang. KPU menguatkan ketentuan tersebut dengan menetapkan larangan bagi mantan terpidana narkotika menjadi calon anggota legislatif yang tertuang dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagimana telah diubah dengan PKPU No. 31 Tahun 2018. Pelarangan tersebut berbeda dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang tidak tegas mengatur terkait dilarangnya mantan terpidana menjadi calon anggota legislatif. Pertentangan dua aturan tersebut selain melanggar hak politik warga negara juga menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat. Di satu sisi mendukung dan mengapresiasi sebagai wujud serta dalam memerangi dan memberantas narkotika, korupsi dan kejahatan seksual pada anak, di sisi yang lain terdapat penolakan dari para pihak yang berkepentingan dengan dalih hal ini melanggar hak politiknya dalam ikut serta dalam pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif. Dua persoalan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah dimensi hak politik dan yang kedua adalah konsep dan pengaturan pembatasan hak dalam politik terhadap mantan terpidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HAM khususnya hak politik tidak bisa dibatasi dengan peraturan dibawah UU, kemudian konsep konstitusional dalam menutup ruang gerak terhadap mantan terpidana korupsi menjadi anggota legislatif adalah masyarakat sebagai pemegang hak pilih tidak memberikan suaranya kepada calon mantan terpidana korupsi tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini jenis penelitian doktrinal dengan mengkaji regulasi atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul yang sedang diteliti.
Demokrasi Pancasila: Landasan Nilai Dan Prinsipnya Dalam Membangun Sistem Dan Etika Politik Indonesia Ach. Fadlail
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 1 (2024): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i1.3995

Abstract

This article discusses the basic values ​​and principles of Pancasila democracy, which is a nation-state view of life at the level of life, including in politics. Pancasila democracy consists of ethical and moral values ​​related to the values ​​of divinity, humanity, unity, democracy and justice, all of which reflect Indonesia's character and identity. These values ​​are expected not only to function as normative guidelines, but must also be implemented in state life, including ethical norms and legal norms in democracy. Pancasila also acts as the philosophical basis of the state, goes beyond the constitution, and becomes a reference in decision making by the government and state institutions. This research emphasizes the importance of Pancasila in forming noble character, love of the country, and creating an ethical political life for the common welfare of all Indonesian citizens. In a legal context, Pancasila establishes Indonesia as a rule of law state where all citizens are equal before the law, with the Constitutional Court as the institution tasked with overseeing the constitution and constitutional practices.
Co-Authors Maria Ulfa