Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal RIO LAW JURNAL International Journal of Social Service and Research Innovative: Journal Of Social Science Research
Meidiawaty, Fusia
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kepastian Hukum Bagi Rumah Sakit di Indonesia dan Belanda dalam Proses Audit Pasca Klaim Meidiawaty, Fusia; Hoesein, Zainal Arifin
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1568

Abstract

BPJS Kesehatan menjamin akses layanan kesehatan yang terjangkau, tantangan muncul terkait prosedur klaim dan audit pasca klaim yang dapat memengaruhi operasional rumah sakit. Proses audit ini seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait prosedur dan jadwal yang tidak jelas, yang berdampak pada keuangan dan reputasi rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem BPJS di Indonesia memberikan kepastian hukum kepada rumah sakit dalam proses audit pasca klaim, serta membandingkannya dengan sistem asuransi kesehatan wajib di Belanda, yang memiliki prosedur audit pasca klaim yang lebih transparan dan perlindungan hukum yang lebih jelas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis yang menggambarkan masalah hukum. Pembahasan dan analisis di Indonesia, sistem BPJS Kesehatan menghadapi tantangan terkait ketidakpastian hukum, prosedur klaim yang kompleks, dan beban finansial bagi rumah sakit, yang mempengaruhi kualitas layanan dan stabilitas keuangan. Sementara itu, Belanda menyediakan perlindungan hukum yang jelas melalui sistem asuransi kesehatan wajib, yang memastikan kepastian hukum bagi rumah sakit dan pasien, serta menjaga transparansi dalam biaya dan klaim asuransi. Saran dalam penelitian ini ialah BPJS Kesehatan perlu memperbaiki sistem audit pasca klaim dengan prosedur yang lebih transparan dan mengadopsi prinsip solidaritas sosial dari Belanda untuk memastikan perlindungan hukum yang jelas bagi rumah sakit.
THE STANDARD INPATIENT CLASS (KRIS) POLICY IN HOSPITALS AND ITS IMPACT ON THE DECLINE IN BED AVAILABILITY FOR BPJS Meidiawaty, Fusia
International Journal of Social Service and Research Vol. 4 No. 11 (2024): International Journal of Social Service and Research
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v4i11.1111

Abstract

The Standard Inpatient Class (KRIS) policy introduced by BPJS Kesehatan aims to enhance equitable healthcare quality by standardizing hospital inpatient facilities in Indonesia. However, its implementation has raised concerns due to its significant impact on hospital bed availability, particularly in facilities with limited capacity, leading to challenges in service accessibility and quality. This study aims to examine the implications of the KRIS policy on bed capacity and healthcare service standards, as well as the obstacles faced by hospitals in maintaining service quality for BPJS participants. Employing a normative juridical method, the research systematically analyzes legal materials, including Presidential Regulation Number 59 of 2024, alongside relevant secondary literature. The findings reveal that the policy, while intended to improve service equity, has resulted in a notable decline in bed capacity, increased waiting times, and heightened workloads for medical personnel, particularly in resource-constrained hospitals. Hospitals in remote areas face additional challenges in meeting infrastructure requirements due to budget limitations. The study concludes that balancing the policy's quality standards with resource availability remains a critical issue, necessitating sustainable financial strategies, capacity-building programs, and innovative resource management solutions to ensure equitable healthcare access for all BPJS participants. Future research should focus on comparative assessments, patient satisfaction, and alternative strategies to optimize policy outcomes.
Metafisika Hukum Pemilu: Refleksi Filosofis Terhadap Konsep Pelanggaran Dalam Konteks Pemilihan Umum Meidiawaty, Fusia; Israhadi, Evita Isretno
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10442

Abstract

Sistem demokrasi didasarkan pada pemilihan umum. Namun, proses ini sering kali rentan terhadap pelanggaran yang membahayakan integritas dan legitimasi demokrasi. Penelitian ini mengkaji pelanggaran metafisika UU Pemilu dan kualitas demokrasi. Pelanggaran dan dampaknya terhadap demokrasi diformulasikan dalam metafisika UU Pemilu. Penelitian ini mengkaji literatur UU Pemilu, filsafat hukum, dan teori demokrasi dengan menggunakan metodologi kualitatif-filosofis. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitik untuk menyelidiki makna, pelaksanaan, dan konsekuensi filosofis dari pelanggaran pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran merupakan penyimpangan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang rumit dari norma-norma hukum. Topik ini juga mencakup klasifikasi pelanggaran pemilu, interpretasi dan pembuktian hukum, serta peran dan kewajiban penyelenggara, peserta, dan pengawas pemilu. Pelanggaran pemilu merusak legitimasi pemilu dan kepercayaan terhadap demokrasi. Oleh karena itu, tindakan yang terkoordinasi dan terfokus sangat penting untuk mengurangi pelanggaran dan memajukan demokrasi. Kesimpulan ini menekankan perlunya memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, kesadaran masyarakat, partisipasi masyarakat sipil dan media independen, serta mekanisme pengawasan internal untuk meningkatkan integritas dan legitimasi pemilu dan membangun kepercayaan publik terhadap demokrasi.
Co-Authors Israhadi, Evita Isretno Zainal Arifin Hoesein