Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Keadilan Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Keadilan Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Syifa Maura Adinda
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Etika Profesi Hukum: Mengungkap Pelanggaran Kode Etik dalam Kasus Suap Pengacara Eizeluna Farnesty; Fenny Rahma Sari; Raihan Dzaky; Rani Bela Septia; Siti Balqis Alayya; Syifa Maura Adinda; Vina Khalisa
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 6 (2024): November: Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i6.555

Abstract

The legal profession in Indonesia carries significant responsibility in upholding justice, particularly through adherence to the Indonesian Advocates Code of Ethics (KEAI). However, violations of this code, such as bribery involving lawyers, often undermine the integrity of the judicial system. This study examines how ethical breaches, particularly in bribery cases, occur and their impact on the legal profession and public trust in the judiciary. Using a normative juridical method, the study focuses on analyzing legal norms that regulate lawyers' conduct, including relevant legislation. Cases such as those involving lawyers Lucas and Fredrich Yunadi highlight how these violations influence court decisions and undermine the principles of justice. The findings reveal that factors such as client pressure and weak oversight from professional organizations contribute to bribery violations. This practice not only damages public trust in the legal profession but also threatens the integrity of the judicial system, which is expected to operate fairly and transparently. Therefore, comprehensive efforts are required to prevent ethical violations, including strengthening oversight, enforcing strict sanctions, and enhancing ethics education for future lawyers.
Tanggung Jawab Hukum atas Kerugian yang Diderita Akibat Produk Cacat Siti Balqis Alayya; Syifa Maura Adinda; Rani Bela Septia; Sintong Arion Hutapea
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2025): Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v2i2.1536

Abstract

Consumer protection is a crucial aspect in the face of rapid economic development and increased industrial competition, including in the bottled water sector. The Aqua product packaging defect case in Semarang in July 2017 is a clear example of weak quality control and the importance of producer accountability. Defects such as bottle caps that can be pried off without breaking the seal create uncertainty over product safety and reduce consumer confidence. Law No. 8/1999 on Consumer Protection provides a strong legal basis for consumers to obtain safe products and claim compensation for losses due to defective products. Manufacturers have an absolute responsibility to ensure product safety through the implementation of strict quality control systems, early detection of physical defects, and digital tracking for product recalls if necessary. In addition, consumer education and optimization of public complaint media are important parts of the consumer protection system. With a comprehensive preventive and corrective approach, risks due to defective products can be minimized, and public trust in the industry can be maintained.
EVALUASI REGULASI DAN IMPLEMENTASI LAYANAN KESEHATAN DIGITAL LANSIA DI PANGKALPINANG Septia, Rani Bela; Eizeluna Farnesty; Syifa Maura Adinda; Siti Balqis Alayya
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v23i3.3000

Abstract

Pertumbuhan jumlah lansia di Kota Pangkalpinang yang mencapai 23.943 jiwa menimbulkan tantangan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan yang layak, khususnya di era digital, di mana sistem pendaftaran dan pelayanan berbasis aplikasi seperti Mobile JKN belum sepenuhnya ramah bagi lansia, penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan utama sejauh mana efektivitas penerapan regulasi dalam mendorong penyediaan fasilitas serta aksesibilitas layanan kesehatan digital yang layak bagi lansia dan langkah konkret yang diperlukan agar regulasi dapat diimplementasikan secara optimal, urgensi penelitian ini terletak pada jaminan hukum melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 dan Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2016 yang mengamanatkan layanan kesehatan yang mudah diakses dan bermartabat, metode penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan observasi dan wawancara terhadap 12 lansia dan pihak terkait, temuan menunjukkan rendahnya literasi digital, minimnya pendampingan, dan desain aplikasi yang belum inklusif menjadi hambatan utama, novelty penelitian ini adalah rekomendasi strategi inklusif meliputi penyediaan loket khusus, pendamping layanan digital, opsi pendaftaran manual, pengembangan aplikasi ramah lansia, serta pelatihan literasi digital berkelanjutan bagi lansia dan keluarganya, dampak yang diharapkan adalah perbaikan mutu layanan kesehatan digital yang inklusif dan berkeadilan sosial sehingga lansia dapat mengakses layanan secara setara tanpa terpinggirkan oleh transformasi teknologi. Kata Kunci: Lansia, Digital, Layanan
EVALUASI REGULASI DAN IMPLEMENTASI LAYANAN KESEHATAN DIGITAL LANSIA DI PANGKALPINANG Septia, Rani Bela; Eizeluna Farnesty; Syifa Maura Adinda; Siti Balqis Alayya
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v23i3.3000

Abstract

Pertumbuhan jumlah lansia di Kota Pangkalpinang yang mencapai 23.943 jiwa menimbulkan tantangan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan yang layak, khususnya di era digital, di mana sistem pendaftaran dan pelayanan berbasis aplikasi seperti Mobile JKN belum sepenuhnya ramah bagi lansia, penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan utama sejauh mana efektivitas penerapan regulasi dalam mendorong penyediaan fasilitas serta aksesibilitas layanan kesehatan digital yang layak bagi lansia dan langkah konkret yang diperlukan agar regulasi dapat diimplementasikan secara optimal, urgensi penelitian ini terletak pada jaminan hukum melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 dan Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2016 yang mengamanatkan layanan kesehatan yang mudah diakses dan bermartabat, metode penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan observasi dan wawancara terhadap 12 lansia dan pihak terkait, temuan menunjukkan rendahnya literasi digital, minimnya pendampingan, dan desain aplikasi yang belum inklusif menjadi hambatan utama, novelty penelitian ini adalah rekomendasi strategi inklusif meliputi penyediaan loket khusus, pendamping layanan digital, opsi pendaftaran manual, pengembangan aplikasi ramah lansia, serta pelatihan literasi digital berkelanjutan bagi lansia dan keluarganya, dampak yang diharapkan adalah perbaikan mutu layanan kesehatan digital yang inklusif dan berkeadilan sosial sehingga lansia dapat mengakses layanan secara setara tanpa terpinggirkan oleh transformasi teknologi. Kata Kunci: Lansia, Digital, Layanan
Co-Authors Eizeluna Farnesty Fenny Rahma Sari Raihan Dzaky Rani Bela Septia Septia, Rani Bela Siti Balqis Alayya Vina Khalisa