Intan Yulindra Putri Darmawan
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

APPLICATION OF INTEGRATED ASSESSMENT IN HANDLING NARCOTICS ABUSE CASES INVOLVING CHILD OFFENDERS Syuhada, Qory Amalia; Ariel Aprianto; Dhuhita Noorlita Sari; Intan Yulindra Putri Darmawan; Aryuni Yuliantiningsih
DE'RECHTSSTAAT Vol. 10 No. 1 (2024): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v10i1.8914

Abstract

Cases of abuse and illicit trafficking of narcotics involving child offenders continue to increase in Indonesia. Child perpetrators in narcotics abuse are often in a dilemmatic position between perpetrators and victims. This study aims to examine the application of an integrated assessment as a double track system in the formulation of sanctions in an effort to determine the status of the child offender by using two modes of approach, which is the medical approach and the legal approach. Thus, through the assessment of the Integrated Assessment Team, the ideal sanctions can be determined. This study uses a normative-juridical research method that uses secondary data sources in the form of primary and secondary legal materials. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach.
Pemenuhan Hak Untuk Dilupakan Bagi Korban Cyberpornography Intan Yulindra Putri Darmawan
Jurnal Kajian Hukum dan Sosial (JKHS) Vol 2 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jkhs.2025.2.1.15488

Abstract

Perkembangan tekonologi informasi dapat memberikan dampak negatif, salah satunya adalah maraknya kasus cyberpornography. Salah satu bentuk perlindungan cyberpornography adalah hak untuk dilupakan (right to be forgotten) yang memungkinkan individu untuk meminta penghapusan data pribadi yang beredar di internet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada korban cyberpornography menurut hukum positif Indonesia saat ini dan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak untuk dilupakan bagi korban cyberpornography. Penelitian ini merpupakan penelitian dengan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan dalam penelitian ini, pengaturan perlindungan korban cyberpornography diatur dalam tiga regulasi yang berbeda yaitu Undang-Undang Pornografi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa perlindungan terhadap korban cyberpornography semakin berkembang melalui perluasan aturan yang ada. Hak untuk dilupakan telah diatur dalam perundang-undangan namun dalam prakteknya belum pernah diaplikasikan dalam penegakan hukum. Untuk melindungi korban cyberpornography, edukasi tentang bahaya dan hak korban perlu ditingkatkan. Pemerintah juga harus menyediakan layanan terpadu untuk mendukung pemulihan korban. Hak untuk dilupakan ini perlu diterapkan dengan optimal sehingga dapat membantu mengurangi beban emosional dan psikologis yang dialami korban.