Rohmah, Audy Zaelanty
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

EVALUASI PROSEDUR VERIFIKASI DAN VALIDASI OBJEK PAJAK PBB-P2 UNTUK MENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK Rohmah, Audy Zaelanty; Qosim; Sulistyowati, Rina
Media Komunikasi Ilmu Ekonomi Vol 41 No 1 (2024): MELATI: Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi Juni 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58906/melati.v41i2.203

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur verifikasi dan validasi objek pajak PBBP2 dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pajak di Kabupaten Lamongan. Penelitian dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lamongan sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan PBB-P2. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan proses verifikasi dan validasi objek pajak secara mendalam. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan triangulasi sumber, waktu, dan teknik untuk memastikan keabsahan data (Sugiyono, 2017). Analisis data dilakukan dengan pendekatan Miles dan Huberman (1994), yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses verifikasi dilakukan melalui kunjungan lapangan langsung untuk memastikan kesesuaian data objek pajak dengan kondisi di lapangan. Prosedur validasi melibatkan pengecekan ulang data yang telah diverifikasi melalui survei lapangan dan pengecekan dokumen pendukung. Langkah ini memastikan bahwa data yang dimutakhirkan memenuhi standar akurasi administrasi. Peningkatan kualitas pelayanan pajak memerlukan optimalisasi sistem informasi berbasis teknologi untuk mendukung proses verifikasi dan validasi, serta penguatan koordinasi internal dan eksternal guna merespons keluhan wajib pajak secara lebih efektif.
Evaluasi Prosedur Verifikasi dan Validasi Objek PBB-P2 dalam Meningkatkan Pelayanan Pajak Rohmah, Audy Zaelanty; Qosim; Sulistyowati, Rina
Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi Vol 41 No 1 (2024): MELATI: Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi Juni 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58906/melati.v41i2.203

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur verifikasi dan validasi objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2 dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pajak di Kabupaten Lamongan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif model Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur verifikasi dan validasi telah berjalan efektif dengan dukungan sistem manual dan digital (hybrid system), serta kolaborasi aktif antara Bapenda dan pemerintah desa. Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen PBB-P2, pelibatan Mall Pelayanan Publik (MPP), dan pelatihan aparatur desa memperkuat transparansi serta akurasi data objek pajak. Meskipun ditemukan ketidaksesuaian antara data fisik dan kondisi aktual di lapangan, faktor seperti kelengkapan dokumen dan sikap kooperatif wajib pajak mempercepat proses validasi. Kualitas pelayanan pajak juga menunjukkan responsivitas tinggi melalui berbagai saluran layanan digital dan peningkatan kompetensi petugas. Temuan ini memperkaya teori voluntary compliance, collaborative governance, dan fiscal exchange theory dalam konteks perpajakan daerah. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis terhadap pengembangan model administrasi PBB-P2 berbasis kolaborasi dan teknologi, serta memberikan rekomendasi untuk penguatan sistem pelayanan pajak yang berkelanjutan.