Antasia, Pramudita
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN OBAT KERAS OLEH TOKO OBAT YANG TIDAK BERIZIN DI INDONESIA Antasia, Pramudita; Tarina, Dwi Desi Yayi
Unram Law Review Vol 8 No 2 (2024): Unram Law Review(ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v8i2.383

Abstract

One of the aspects of welfare that must be achieved in line with the national aspirations of Indonesia is public health, which is acknowledged as a fundamental right governed by the 1945 Constitution. However, there is a growing risk of hard drug misuse due to people's inclination to self-medicate without a prescription. Government Regulation Number 51 of 2009 and Law Number 17 of 2023 stipulate that only pharmacists with a prescription from a doctor are authorized to administer hard substances. Nonetheless, it is still common for illicit drug outlets to offer strong pharmaceuticals to customers without a prescription, which puts their health at risk. This study employs a normative juridical methodology that combines a case-based and statutory approach. Despite the legal protections for consumers regulated in Law Number 8 of 1999 (UUPK), many consumers do not understand their rights and obligations, so they are vulnerable to fraud and health risks. The findings of this research indicate the need for increased public awareness and stricter law enforcement to protect consumers from the misuse of hard drugs. As well as supervision by BPOM and the Public Health Office as an effort to control the circulation of hard drugs without a doctor's prescription, which are sold in drug stores that do not have a business license.
Perlindungan Konsumen atas Perbuatan Melawan Hukum oleh Pengemudi Taxi Online sebagai Mitra Aplikasi Fitriyani, Al; Antasia, Pramudita
Forschungsforum Law Journal Vol 2 No 01 (2025): JANUARI
Publisher : Fakultas Hukum |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/flj.v2i1.9826

Abstract

Hubungan hukum berupa kemitraan antara pengemudi taksi online dan perusahaan aplikasi menyebabkan polemik dalam hal pertanggungjawaban hukum. Tujuan dari penelitian ini, yaitu menganalisis perlindungan konsumen dan mekanisme tanggung jawab hukum atas PMH yang dilakukan oleh pengemudi taksi online terhadap konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan UU No. 22/2009 dan UU No. 8/1999, perusahaan penyedia aplikasi bertanggung jawab memastikan keamanan layanan melalui identitas pengemudi, kendaraan, layanan pengaduan, dan fitur darurat, sehingga konsumen dapat menempuh dua mekanisme pertanggungjawaban hukum, yaitu terhadap pengemudi taksi online sebagai individu dan terhadap perusahaan penyedia aplikasi sebagai pelaku usaha berdasarkan prinsip vicarious liability. Dimana prinsip ini akan memungkinkan adanya pertanggungjawaban dari perusahaan penyedia aplikasi tanpa menghapuskan tanggung jawab dari pengemudi taksi online. Meskipun demikian, belum adanya regulasi yang memadai terkait pertanggungjawaban hukum dari hubungan kemitraan dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat menjadi tantangan dalam penerapan prinsip vicarious liability. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan dibentuknya regulasi khusus terkait hubungan kemitraan antara pengemudi taksi online dan perusahaan penyedia aplikasi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen dan meningkatkan pengawasan terhadap pengemudi.