Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Konsumen atas Perbuatan Melawan Hukum oleh Pengemudi Taxi Online sebagai Mitra Aplikasi Fitriyani, Al; Antasia, Pramudita
Forschungsforum Law Journal Vol 2 No 01 (2025): JANUARI
Publisher : Fakultas Hukum |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/flj.v2i1.9826

Abstract

Hubungan hukum berupa kemitraan antara pengemudi taksi online dan perusahaan aplikasi menyebabkan polemik dalam hal pertanggungjawaban hukum. Tujuan dari penelitian ini, yaitu menganalisis perlindungan konsumen dan mekanisme tanggung jawab hukum atas PMH yang dilakukan oleh pengemudi taksi online terhadap konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan UU No. 22/2009 dan UU No. 8/1999, perusahaan penyedia aplikasi bertanggung jawab memastikan keamanan layanan melalui identitas pengemudi, kendaraan, layanan pengaduan, dan fitur darurat, sehingga konsumen dapat menempuh dua mekanisme pertanggungjawaban hukum, yaitu terhadap pengemudi taksi online sebagai individu dan terhadap perusahaan penyedia aplikasi sebagai pelaku usaha berdasarkan prinsip vicarious liability. Dimana prinsip ini akan memungkinkan adanya pertanggungjawaban dari perusahaan penyedia aplikasi tanpa menghapuskan tanggung jawab dari pengemudi taksi online. Meskipun demikian, belum adanya regulasi yang memadai terkait pertanggungjawaban hukum dari hubungan kemitraan dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat menjadi tantangan dalam penerapan prinsip vicarious liability. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan dibentuknya regulasi khusus terkait hubungan kemitraan antara pengemudi taksi online dan perusahaan penyedia aplikasi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen dan meningkatkan pengawasan terhadap pengemudi.
PROBLEMATIKA KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH BERDASARKAN TEORI GUSTAV RADBRUCH Fitriyani, Al; Nasco, Muhammad Zayyan; Sirait, Priscila Hosiana Deandra
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 2 (2024): MARET
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i2.41

Abstract

Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki kebutuhan tinggi terhadap produk halal. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia, termasuk produk UMKM, untuk bersertifikat halal. Kewajiban sertifikasi halal bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Tujuan dari artikel ilmiah ini menganalisis kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM berdasarkan teori tujuan hukum oleh Gustav Radbruch ditinjau dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan: kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM bertujuan untuk memberikan rasa nyaman, keamanan, dan kepastian tentang ketersediaan produk halal kepada masyarakat, biaya sertifikasi halal yang cukup besar menjadi kendala bagi UMKM, penerapan sertifikasi halal masih banyak mengalami kendala, seperti biaya dan sosialisasi yang kurang maksimal, dan pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut, seperti memberikan subsidi biaya sertifikasi halal dan meningkatkan sosialisasi kepada UMKM.