Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Fatwa Hukum
NIM. A11112157, PARAMITA ROSANDI
Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN PASAL 69 AYAT (1) HURUF “H” UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 32 TAHUN 2009 TENTANG LARANGAN MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA DI BAKAR (STUDI KASUS DI KABUPATEN KUBU RAYA) NIM. A11112157, PARAMITA ROSANDI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Penyidik Polda Kalbar guna mengatasi permasalahan kendala dalam penegakan hukum kasus tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.Penelitian ini menggunakan metode diskriptif analisis (empiris), yang meneliti dan menganalisa dengan menggambarkan keadaan atau fakta-fakta yang didapat secara nyata pada saat penelitian dilakukan. Bentuk penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field research), yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa teknik komunikasi langsung dan teknik komunkikasi tidak langsung.Dalam melakukan penyidikan maka pihak penyidik selama ini dalam melakukan penyidikan dalam hubungannya dengan proses penegakan hukum lingkungan atau penyelesaian sengketa lingkungan selalu dihadapi sulitnya untuk mendapat bukti konkrit yang betul-betul dapat dijadikan alat bukti. Selain itu juga dihadapkan dengan kepentingan-kepentingan Negara dalam hal yang berhubungan dengan investor karena apabila dilakukan tindakan tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh pihak perusahaan maka dikemudian akan apakah para investor akan menginvestasikan lagi modalnya ke Negara Indonesia. Kata Kunci: Kerusakan lingkungan, Pembangunan berkelanjutan.
AKIBAT HUKUM JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG BELUM DIDAFTARKAN Baiq Henni Paramita Rosandi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 4, No 3 (2016): HUKUM YANG BERKEADILAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (155.232 KB) | DOI: 10.29303/ius.v4i3.356

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana seharusnya peralihan hak atas tanah karena jual beli terhadap tanah yang belum didaftarkan, akibat hukum yang ditimbulkan  jual beli hak atas tanah terhadap tanah yang belum didaftarkan dan perlindungan hukum terhadap pembeli hak atas tanah yang belum didaftarkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1977 seharunya peralihan hak atas tanah karena jual beli dilakukan pendaftaran sesuai dengan prosudur yang telah ditentukan. Akibat hukum peralihan hak atas tanah karena jual beli terhadap tanah yang belum didaftarkan adalah sah apabila telah memenuhi syarat riil, terang dan tunai dalam praktek Pasal 19 UU No.  5 Tahun 1960 tidak diterapkan secara kaku dengan berdasarkan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.MGG dianggap sah dan berharga serta dilindungi apabila telah memenuhi syarat rill, terang dan tunai. Perlindungan hukum terhadap pembeli hak atas tanah karena jual beli terhadap tanah yang belum didaftarkan apabila yang memperolehnya dengan itikad baik tetap mendapatkan perlindungan berupa perlindungan hukum refresif.
Co-Authors