Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TINJAUAN YURIDIS KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH PEKERJA MIGRAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL ( Studi Kasus Kejahatan Kemanusiaan Tenaga Kerja Indonesia Di Myanmar) Alvianto, Danang; Sutrisno, Andri
Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v2i2.377

Abstract

Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran menjadi instrumen penting dalam memastikan hak-hak dan perlindungan pekerja migran di tingkat internasional. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk melindungi hak-hak pekerja migran, termasuk hak-hak yang relevan dengan kejahatan kemanusiaan. Namun, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan, seperti ketidakpatuhan negara-negara tujuan migrasi dan kurangnya mekanisme penegakan yang efektif. Studi kasus kejahatan kemanusiaan tenaga kerja Indonesia di Myanmar menggambarkan pelanggaran hak-hak pekerja migran dan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap mereka. Hal ini menunjukkan perlunya tindakan yang lebih kuat dan langkah-langkah perlindungan yang lebih efektif oleh pemerintah Indonesia, pemerintah Myanmar, dan komunitas internasional.
Peran Hukum Alam dalam Menjawab Tantangan dan Peluang Regulasi Deforestasi Uni Eropa terhadap Perdagangan Berkelanjutan Indonesia. Alvianto, Danang; Sutrisno, Andri; Wendra, Muhammad
Harmonization : Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi Vol. 2 No. 4 (2024): Desember
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/harmonization.v2i4.1302

Abstract

The European Union Deforestation Regulation (EUDR), implemented in 2023, requires transparent supply chains to prevent imported products from contributing to illegal deforestation, presenting both challenges and opportunities for Indonesia as a leading exporter of palm oil and timber. This study explores how natural law principles, emphasizing ecological justice and the moral balance between humans and nature, can serve as an ethical foundation to meet EUDR requirements. By integrating these principles into policy reforms such as enhancing the Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) certification, investing in green technologies, and fostering international collaboration, Indonesia can overcome economic barriers and lead in sustainable trade.