Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Journal Evidence Of Law
Ngurah Agung, I Gusti Agung
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PEMANFAATAN ASET BARANG MILIK DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN DALAM PRESFEKTIF NEGARA HUKUM Ferdinanto, Tonny; Miharja , Marjan; Ngurah Agung, I Gusti Agung
Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v2i2.414

Abstract

Pengadaan tanah bagi keperluan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) berasal dari masyarakat sebagai pemilik hak atas tanah, namun kebutuhan tanah saat ini semakin meningkat sementara luas tanah tidak bertambah, sehingga solusi untuk memenuhi kepentingan PIK tersebut PLN bisa menggunakan tanah/lahan Barang Milik Daerah yang idle disetiap Provinsi Daerah. Namun disaat PLN penggunaan lahan Barang Milik Daerah (BMD) dalam rangka penyediaan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, pihak Pemerintah Daerah menerapkan Peraturan Daerah Provinsi menggunakan mekanisme sewa sedangkan PLN untuk kepentingan pembanguan infrastruktur Ketenagalistrikan, merujuk dan tunduk kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dengan menggunakan mekanisme memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah. Kondisi seperti ini yang menurut hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, posisi Peraturan Daerah Provinsi ini dibawah Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, sehingga terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah (Lex superior derogat legi inferiori). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.
Peradilan Elektronik Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Sebagai Upaya Mewujudkan Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan Wara, Klen Putri; Ngurah Agung, I Gusti Agung; Anggawira, Anggawira
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i3.2087

Abstract

Aplikasi e-court adalah aplikasi yang memudahkan para pencari keadilan dalam melakukan pendaftaran perkara perdata baik itu gugatan maupun permohonan secara online, melakukan pembayaran panjar biaya perkara tanpa harus datang ke pengadilan, dan bahkan notifikasi pemanggilanya dilakukan secara elektronik yang dalam hal ini menggunakan e-mail. Penerapan aplikasi e-court merupakan sebagai bagian dari manajemen perubahan yang bertahap pada bidang manajemen perkara dari sistem manual ke elektronik. Sistem e-court merupakan bentuk perubahan administrasi perkara yang lebih transparan dan akuntabilitas yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Mahkamah Agung Indonesia sendiri melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah mulai menggunakan teknologi informasi guna membantu perbaikan kinerja peradilan. Hal ini selaras dengan visi Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Modern dengan berbasis Teknologi Informasi Terpadu. Penerapan e-Court ini sendiri merupakan lompatan besar dari keseluruhan upaya besar Mahkamah Agung dalam melakukan perubahan administrasi di pengadilan. Hal tersebut merupakan upaya mengatasi tiga hambatan yang sering dihadapi lembaga peradilan yakni penanganan perkara yang lambat, kesulitan mengakses informasi pengadilan, integritas aparatur pengadilan. Dalam rangka memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan Mahkamah Agung mengembangkan sistem peradilan elektronik dengan aplikasi e-Court melalui Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Aplikasi e-Court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi dunia peradilan di Indonesia, sebagaimana sistem peradilan di Indonesia berjalan dengan pesat karena adanya perkembangan teknologi informasi ini. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan merupakan prinsip yang penting karena merupakan hukum yang melandasi semua tahapan peradilan baik di tingkat pertama, tingkat banding, serta di tingkat Mahkamah Agung.
Co-Authors Anggawira, Anggawira Ferdinanto, Tonny Miharja, Marjan Wara, Klen Putri