Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.607
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik FOCUS: Journal of Social Studies IBLAM Law Review Humaniorum Journal Journal of Law
Anggawira, Anggawira
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Politik Hukum dalam Reformasi Sistem Peradilan di Indonesia Agung, I Gusti Agung Ngurah; Kusuma, Tiyar Cahya Kusuma; Pranacitra, Resi; Anggawira, Anggawira
HUMANIORUM Vol 2 No 4 (2024): Jurnal Humaniorum
Publisher : PT Elaborium Elevasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/hmr.v2i4.81

Abstract

The reform of Indonesia's judicial system is part of the ever-evolving legal political dynamics driven by public demands for greater transparency, accountability, and justice. Legal politics plays a strategic role in shaping the direction of judicial reforms, both in policy formation and implementation. Various factors, including legislation, political pressure, social influences, and economic conditions, contribute to this reform process. This article examines the role of legal politics in Indonesia's judicial reform by highlighting the factors influencing policy development and the challenges in its implementation. Using a normative juridical approach, this study analyzes post-reform legal policies, including regulatory changes and judicial institution restructuring, as well as their impact on the effectiveness and credibility of the judiciary. This study aims to provide a deeper understanding and recommendations to enhance the quality of the judicial system in the future.
Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi Masyarakat Keagamaan dan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Anggawira, Anggawira; Putranto, Rahmat Dwi
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i2.608

Abstract

Penelitian ini menganalisis kerangka hukum dan implikasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi Masyarakat Keagamaan dan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Regulasi ini menimbulkan permasalahan konstitusional dan normatif mengenai tata kelola sumber daya alam, peran organisasi keagamaan, serta prinsip penguasaan negara. Analisis yuridis ini bertujuan untuk menilai kesesuaian regulasi tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mengevaluasi dampak sosial-hukumnya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya ambiguitas hukum dan potensi konflik dengan ketentuan konstitusi. Penulis merekomendasikan revisi terhadap peraturan ini agar selaras dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan kepastian hukum.
Peradilan Elektronik Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Sebagai Upaya Mewujudkan Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan Wara, Klen Putri; Ngurah Agung, I Gusti Agung; Anggawira, Anggawira
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i3.2087

Abstract

Aplikasi e-court adalah aplikasi yang memudahkan para pencari keadilan dalam melakukan pendaftaran perkara perdata baik itu gugatan maupun permohonan secara online, melakukan pembayaran panjar biaya perkara tanpa harus datang ke pengadilan, dan bahkan notifikasi pemanggilanya dilakukan secara elektronik yang dalam hal ini menggunakan e-mail. Penerapan aplikasi e-court merupakan sebagai bagian dari manajemen perubahan yang bertahap pada bidang manajemen perkara dari sistem manual ke elektronik. Sistem e-court merupakan bentuk perubahan administrasi perkara yang lebih transparan dan akuntabilitas yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Mahkamah Agung Indonesia sendiri melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah mulai menggunakan teknologi informasi guna membantu perbaikan kinerja peradilan. Hal ini selaras dengan visi Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Modern dengan berbasis Teknologi Informasi Terpadu. Penerapan e-Court ini sendiri merupakan lompatan besar dari keseluruhan upaya besar Mahkamah Agung dalam melakukan perubahan administrasi di pengadilan. Hal tersebut merupakan upaya mengatasi tiga hambatan yang sering dihadapi lembaga peradilan yakni penanganan perkara yang lambat, kesulitan mengakses informasi pengadilan, integritas aparatur pengadilan. Dalam rangka memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan Mahkamah Agung mengembangkan sistem peradilan elektronik dengan aplikasi e-Court melalui Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Aplikasi e-Court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi dunia peradilan di Indonesia, sebagaimana sistem peradilan di Indonesia berjalan dengan pesat karena adanya perkembangan teknologi informasi ini. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan merupakan prinsip yang penting karena merupakan hukum yang melandasi semua tahapan peradilan baik di tingkat pertama, tingkat banding, serta di tingkat Mahkamah Agung.
Paritas Creditorium Dalam Putusan Kepailitan Pada Korporasi (No.26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian /2022/Pn Niaga Jkt.Pst) Zahlan, M.; Sujanto, Adi; Anggawira, Anggawira
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i5.2415

Abstract

Sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang adalah UU. No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, disingkat undang-undang kepailitan dan PKPU . Dalam undang-undang kepailitan dan PKPU termuat prinsip utama penyelesaian utang, salah satunya adalah prinsip paritas Creditorium (kesetaraan kedudukan para kreditor). Penelitian ini menganalisis penerapan Paritas Creditorium dalam putusan kepailitan PT. Istaka Karya (Kasus Keputusan No.26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian /2022/PN Niaga Jkt.Pst.jo. No. 23/Pdt. Sus-PKPU/2012/PN. Niaga.Jkt. Pst). Syarat-syarat yuridis sudah terpenuhi sehingga PT. Istaka Karya dapat dinyatakan pailit, yaitu adanya Debitor (lebih dari satu), adanya utang yang telah jatuh waktu, melalui putusan Pengadilan Niaga dan diajukan oleh kreditor. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, analisis data dilakukan secara kualitatif dan metode pengumpulan data bersandar pada data sekunder. Dari sudut bentuk, penelitian ini bersifat deskriptif yang memberikan gambaran mengenai pertimbangan hukum dan putusan hakim terhadap Kasus Pailit PT. Istaka Karya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan kepailitan PT. Istaka Karya diterapkan prinsip Paritas Creditorium, yaitu kesetaraan antara kreditor konkuren dan kreditor Separatis. Separatis dibayar melalui aset settlement, konkuren dibayar melalui penagihan sisa piutang PT. Istaka Karya. Penyelesaian kasus pailit PT. Istaka Karya sudah sesuai dengan undang-undang kepailitan dan PKPU dan prinsip Paritas Creditorium dapat meminimalisir konflik antar kreditor
Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Rahman, Faizal; Simanungkalit, Parasian; Anggawira, Anggawira
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i5.2417

Abstract

Tesis ini merupakan analisis terhadap Tindak Pidana Korupsi pada Bank Tabungan Negara dengan dengan melihat kasus perkara nomor 90/Pid.sus-TPK/2018/PN. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh oknum perbankan pada BTN dan Putusan hakim tipikor dalam memutus tindak pidana korupsi pada perkara Nomor 90/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bdg. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum normatif, dengan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data menggunakan data sekunder. Untuk mengupas Tindak Pidana Korupsi ini digunakan Konsep Keuangan Negara dan Kerugian BUMN Persero serta teori Pertanggung jawaban Pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana Korupsi di BTN dapat terjadi karenanya adanya penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Cabang Pembantu Sukabumi BTN yang menyetujui pencairan Kredit perumahan tanpa adanya pengawasan dari kantor cabang utama ataupun kantor pusat. Hakim memutuskan terdakwa turut bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi karena terpenuhinya unsur “yang melakukan atau turut serta melakukan”, dimana posisi terdakwa sebagai developer, menerima pencairan kredit, bekerja sama dengan terdakwa lain yaitu Kepala Cabang Pembantu BTN. Untuk mencegah terjadinya Korupsi di BTN yang merupakan Bank BUMN, perlu ditingkatkan pengawasan dalam setiap pencairan kredit kepada berbagai pihak, baik melalui developer ataupun langsung kepada konsumen, harus dipastikan bahwa seluruh dokumen kredit yang dijadikan dasar untuk memberikan kredit adalah benar, termasuk hasil apraisal dari pihak ketiga. Perlu ditingkatkan Sistem pengawasan dan supervisi, memastikan semua karyawan paham dan mematuhi SOP sesuai asas prudent, Independent dan Profesional serta mengedukasi nasabah melalui sosialisasi. Central processing loan dapat memastikan independensi karyawan. Keputusan hakim terhadap terdakwa sudah sesuai dengan aturan hukum dan sesuai dengan teori pertanggungjawaban Pidana
Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pihak yang Wanprestasi dalam Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Effendy, Yulius; Anggawira, Anggawira
FOCUS Vol 6 No 1 (2025): FOKUS: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v6i1.1902

Abstract

The negligence, in the form of a breach of contract by one party in a marble mining investment collaboration agreement in South Sulawesi, result in legal liabilities imposed on the negligent party. These liabilities include compensating for losses, paying interest, and continuing the contract as stipulated in the Indonesian civil code. Regarding the legal consequences arising from the breach of contract, the negligent party risks being subjected to civil lawsuits through litigation (in court) or non-litigation (outside court) processes. The lawsuits may demand negligent party to compensate for the losses suffered by the other party, pay any interest incurred due to breach, and fulfill the remaining terms of the investment collaboration agreement.
Penerapan Inovasi Teknologi Modern dalam Deteksi dan Pencegahan Kejahatan Lalu Lintas di Era Digital: Studi Kasus mengenai Efektivitas Sistem CCTV yang Terintegrasi dalam Menjamin Keselamatan Jalan Raya Fajarudin, Muhamad Nur; Abunawas, Abunawas; Anggawira, Anggawira; Usmansyah, Iwan
Postulat Vol 2 No 1 (2024): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v2i1.1459

Abstract

Abstrak ini membahas makna 'kejahatan' dari perspektif yuridis dan sosiologis, serta pentingnya teknologi, khususnya CCTV terintegrasi, dalam mendeteksi dan mencegah kejahatan lalu lintas. Kejahatan, yang berkembang seiring waktu, memerlukan pendekatan hukum dan teknologi untuk mengatasinya efektif. CCTV, sebagai alat pengumpul bukti visual, telah berevolusi menjadi sistem terintegrasi yang lebih responsif dalam mendeteksi perilaku mencurigakan dengan notifikasi real-time, berkontribusi pada penurunan kejahatan lalu lintas dan peningkatan rasa aman pengguna jalan. Meskipun demikian, implementasi CCTV terintegrasi menghadapi tantangan, termasuk isu privasi, biaya, dan kebutuhan pelatihan. Studi ini, melalui analisis kualitatif dan studi kasus, bertujuan mengevaluasi efektivitas dan tantangan implementasi CCTV terintegrasi, memberikan rekomendasi untuk investasi dan kerjasama antarsektor guna memaksimalkan potensi teknologi ini dalam menjaga keselamatan jalan raya. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa penerapan CCTV terintegrasi telah berkontribusi pada penurunan kejahatan lalu lintas dan peningkatan rasa aman di jalan. Namun, sistem ini juga menghadapi tantangan, seperti isu privasi dan biaya implementasi. Oleh karena itu, rekomendasi meliputi peningkatan investasi dalam teknologi ini dan kerjasama antar-instansi dan pihak swasta untuk memaksimalkan manfaatnya.
Freedom of Contract in Commercial Agreements: A Civil Law Analysis of Modern Business Practices Wahyono, Wahyono; Dewanto, Wishnu; Kusuma, Tiyar Cahya; Anggawira, Anggawira
IBLAM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2026): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v6i1.674

Abstract

Freedom of contract constitutes a fundamental principle in civil law, serving as the primary foundation for the creation and enforcement of commercial agreements. In contemporary business practices, this principle provides flexibility for parties to determine the content, structure, and mechanisms of their contractual relationships in accordance with their economic interests. However, the rapid development of modern commerce, including the expansion of standardized contracts and electronic transactions, has raised critical questions regarding the extent to which freedom of contract truly reflects equality and fairness between contracting parties. This study aims to analyze the position of the principle of freedom of contract within the civil law system and to examine its application and limitations in modern commercial agreements. Employing a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this research analyzes primary and secondary legal materials qualitatively. The findings indicate that freedom of contract remains a central pillar of civil law, but its implementation is inherently limited by mandatory legal provisions, public order, morality, and the principle of good faith. In modern business contexts, these limitations function as essential safeguards to maintain contractual balance and legal certainty. Therefore, the relevance of freedom of contract depends on its harmonious integration with principles of fairness and proportionality in commercial practice.
Co-Authors Abunawas, Abunawas Agung, I Gusti Agung Ngurah Dewanto, Wishnu Effendy, Yulius Faizal Rahman Fajarudin, Muhamad Nur Kusuma, Tiyar Cahya Kusuma, Tiyar Cahya Kusuma Ngurah Agung, I Gusti Agung Parasian Simanungkalit Pranacitra, Resi Putranto, Rahmat Dwi Sujanto, Adi Usmansyah, Iwan Wahyono Wahyono Wara, Klen Putri Zahlan, M.