Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Khairun Law Journal KHAIRUN LAW JOURNAL Journal of Legal Contemplation
Chalil, Nurhayati
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DI KOTA TERNATE Chalil, Nurhayati
Khairun Law Journal Volume 8 Issue 1, September 2024
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v8i1.9137

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk menganalisis penegakan hukum terhadap kasus tambang pasir di Kota Ternate serta untuk menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Penyelesaian Kasus Tambang pasir di Kota Ternate. Penelitian ini menggunakan Penelitian Empiris. Data primer dan data sekunder sebagai data penunjang penelitian diperoleh dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan metode analisis Kualitatif deskriptif. Hasil Instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Lingkungan Kota Ternate sejak proses perizinan sudah tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang ada. Selain proses perizinan ternyata pada pengawasan pun tidak berjalan optimal karena secara normatif Dinas Lingkungan Hidup memang pernah melakukan pengawasan. Serta Masih mininya sumber daya manusia sehingga penegakan hukum oleh dinas lingkungan hidup tidak berjalan efektif dan minimnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum dan kebiasaan dalam masyarakat penambangan secara ilegal sehingga terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan.
ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DI KOTA TERNATE Chalil, Nurhayati
Khairun Law Journal Volume 8 Issue 1, September 2024
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v8i1.9137

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk menganalisis penegakan hukum terhadap kasus tambang pasir di Kota Ternate serta untuk menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Penyelesaian Kasus Tambang pasir di Kota Ternate. Penelitian ini menggunakan Penelitian Empiris. Data primer dan data sekunder sebagai data penunjang penelitian diperoleh dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan metode analisis Kualitatif deskriptif. Hasil Instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Lingkungan Kota Ternate sejak proses perizinan sudah tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang ada. Selain proses perizinan ternyata pada pengawasan pun tidak berjalan optimal karena secara normatif Dinas Lingkungan Hidup memang pernah melakukan pengawasan. Serta Masih mininya sumber daya manusia sehingga penegakan hukum oleh dinas lingkungan hidup tidak berjalan efektif dan minimnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum dan kebiasaan dalam masyarakat penambangan secara ilegal sehingga terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan.
ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DI KOTA TERNATE Chalil, Nurhayati
Khairun Law Journal Volume 8 Issue 1, September 2024
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v8i1.9137

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk menganalisis penegakan hukum terhadap kasus tambang pasir di Kota Ternate serta untuk menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Penyelesaian Kasus Tambang pasir di Kota Ternate. Penelitian ini menggunakan Penelitian Empiris. Data primer dan data sekunder sebagai data penunjang penelitian diperoleh dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan metode analisis Kualitatif deskriptif. Hasil Instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Lingkungan Kota Ternate sejak proses perizinan sudah tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang ada. Selain proses perizinan ternyata pada pengawasan pun tidak berjalan optimal karena secara normatif Dinas Lingkungan Hidup memang pernah melakukan pengawasan. Serta Masih mininya sumber daya manusia sehingga penegakan hukum oleh dinas lingkungan hidup tidak berjalan efektif dan minimnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum dan kebiasaan dalam masyarakat penambangan secara ilegal sehingga terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan.
ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DI KOTA TERNATE Chalil, Nurhayati
Khairun Law Journal Volume 8 Issue 1, September 2024
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v8i1.9137

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk menganalisis penegakan hukum terhadap kasus tambang pasir di Kota Ternate serta untuk menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Penyelesaian Kasus Tambang pasir di Kota Ternate. Penelitian ini menggunakan Penelitian Empiris. Data primer dan data sekunder sebagai data penunjang penelitian diperoleh dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan metode analisis Kualitatif deskriptif. Hasil Instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Lingkungan Kota Ternate sejak proses perizinan sudah tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang ada. Selain proses perizinan ternyata pada pengawasan pun tidak berjalan optimal karena secara normatif Dinas Lingkungan Hidup memang pernah melakukan pengawasan. Serta Masih mininya sumber daya manusia sehingga penegakan hukum oleh dinas lingkungan hidup tidak berjalan efektif dan minimnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum dan kebiasaan dalam masyarakat penambangan secara ilegal sehingga terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan.
Integration of the Concept of Archipelagic State and Jou Se Ngofangare Customary Values in the Formation of Marine Policy in North Maluku Fathurrahim; Chalil, Nurhayati
Journal of Legal Contemplation Vol. 1 No. 3 (2025): Journal of Legal Contemplation
Publisher : Candela Edutech Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63288/jlc.v1i3.15

Abstract

This research aims to analyze how the customary value of Jou Se Ngofangare functions as a source of social and moral legitimacy in implementing marine policy based on the Archipelagic State concept in North Maluku. The study arises from the existing gap between marine policies founded on national and international legal frameworks-such as UNCLOS 1982 and Law Number 6 of 1996 on Indonesian Waters-and the deeply rooted local wisdom of North Maluku’s indigenous communities. The Jou Se Ngofangare value, which emphasizes respect, justice, balance, and moral responsibility toward nature, is seen as a moral compass that can strengthen the legitimacy and contextual relevance of marine policies. The research highlights the urgency of integrating customary values into public policy to minimize social resistance and promote equitable, sustainable marine resource management. Using a normative legal method combined with a socio-legal approach, the study examines both formal legal norms and the living law embodied in customary practices. The findings reveal that Jou Se Ngofangare values play a crucial role in enhancing the effectiveness, community acceptance, and ethical grounding of marine policy implementation. However, challenges remain in the limited formal recognition of customary norms within regulatory frameworks and the weak coordination between government institutions and customary authorities. Ultimately, this research proposes an integrative model that bridges positive law with local wisdom, offering a contextualized and culturally rooted foundation for marine policy legitimacy in North Maluku.
Co-Authors Fathurrahim, Fathurrahim