Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law Journal of Medical Science; Jurnal Ilmu Medis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, Banda Aceh Al-Nadhair : Jurnal Kajian Fikih dan Ushul Fikih
Khalilullah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Dentistry Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Landasan Penetapan Istishab Sebagai Sumber Hukum Mazhab Syafi’i Zahrul Mubarrak; Yanis , Muhammad; Khalilullah
Jurnal Al-Nadhair Vol 3 No 01 (2024): Al-Nadhair
Publisher : Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61433/alnadhair.v3i01.54

Abstract

Pada dasarnya pijakan hukum dalam Islam adalah Al-Qur’an, hadis, ijma dan qiyas. Namun ada satu metode istidlal yaitu istishab yang juga dijadikan sebagai sumber hukum dalam mazhab Syafi’i ketika tidak ada dalil dalam al-Quran, hadis, ijma’ dan qiyas. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhayli dalam kitab Ushul al-Fiqh al-Islamy, Namun ada ulama yang menerima istishab sebagai sumber hukum dan ada juga yang menolaknya. Penelitian ini merupakan penelitian Usul Fiqh dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan penulisan dalam bentuk deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data berupa sagala dokumen dan literatur yang menjelaskan tentang Istishab sebagai sumber hukum dalam mazhab Syafii. Teknik analisis data peneliti menggunakan pendekatan content analisis. Hasil penelitiannya, bahwa; 1) Kedudukan istishab dalam Mazhab Syafi’i bahwa Imam Syafi’i tidak menegaskan secara jelas mengenai istishhab sebagai sumber hukum. Tetapi menurut Al-Muzani istishhab adalah hujjah. 3) Latar belakang penetapan istishab sebagai sumber hukum dalam mazhab Syafi’i adalah: a) Firman Allah SWT dalam Surat Al-An’am ayat 145. b) Sabda Nabi Riwayat Imam Ahmad. c) Ijma’, d) Dalil ‘Aqli.
Hukum Relokasi Makam Perspektif Fiqh Syafi’iyyah : (Analisis Al-Dharurah Pada Pembangunan Jalan Tol) Suryadi; Khalilullah
Jurnal Al-Nadhair Vol 3 No 02 (2024): Al-Nadhair
Publisher : Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61433/alnadhair.v3i02.98

Abstract

Banyak warga yang tidak setuju dengan kebijakan pemeritah untuk merelokasikan kuburan untuk pembangunan jalan tol karena dinilai berlebihan dalam mengambil keputusan. Tapi disatu segi pemerintah atau penguasa juga tidak bisa disalahkan karena konsekuensi dari hidup bernegara dan bermasyarakat, jika hak milik individu berhadapan dengan kepentingan umum maka kepentingan umumlah yang harus didahulukan. Melihat dari maslahah yang timbul dari relokasi makam yang diakibatkan oleh pembangunan jalan tol kebijakan pemerintah harus diindahkan, tapi di sisi lain ada juga masyarakat yang merasa terdhalimi atas kebijakan pemerintah tersebut. Berdasarkan uraian di atas, ada yang menarik menurut peneliti terkait “Hukum Relokasi Kuburan Perspektif Fiqh Syafi’iyah (Analisis al-Dharurah Pada Pembangunan Jalan Tol) karena banyaknya kesimpang siuran dalam masyarakat mengenai hukum tersebut. Jenis penelitian ini yaitu kepustakaan (library rechearch). Penelitiaan kepustakaan membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi dari berbagai literatur yang berkaitan dengan relokasi kuburan berdasarkan aturan pemerintah dan nash dalam pandangan fiqh Syafi’iyah, yang berkesimpulan:”. 1. Ulama fiqh tidak membolehkan pembongkaran dan relokasi kuburan karena relokasi kuburan tersebut dibolehkan jika adanya dua kriteria dibawah ini: (a) Adanya kemudharatan yang dipertimbangkan oleh syara’ (b)Mayat tersebut telah hancur menjadi tanah menurut dokter forensik sebagaimana disebutkan oleh Muhamad bin Umar al-Bantani al-Jawi dan beberapa ulama lain. 2. Pada pembangunan jalan tol tidak tergolong ke dalam dharurah, tetapi hanya termasuk dalam kategori hajjiah karena definisi dari hajjiah adalah sesuatu yang diperlukan dari segi ekspansi dan menghilangkan kesusahan yang biasanya menyebabkan rasa malu dan kesulitan setelah kehilangan apa yang dibutuhkan.
Rekonstruksi Nilai Kearifan Lokal dalam Sistem Kewarisan Adat Perspektif Hukum Islam pada Masyarakat Sumenep Madura Busairi; Khalilullah
Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-manhaj.v6i1.15744

Abstract

This study examines the system of distribution of inheritance property in the Sumenep-Madura community through two focus research problems: first, how the system of distribution of inheritance property in the Sumenep Madura community? Second, how does Islamic law view the division of inheritance property in the Sumenep-Madura community? As an analytical material, this research uses the theory of Hazairin's concept of inheritance. There are two findings in this study: first, the division of inheritance in Madura through individual inheritance system and the division of inheritance through majorate inheritance system; second, in Hazairin's view, the inheritance system applied to the Sumenep community is in accordance with the spirit of Islamic law, namely the Quran. The division of inheritance property in the community in Madura, distributed in various systems of inheritance, not only with the system of Islamic law (fiqh) but also based on the system of customary inheritance law or custom. This customary inheritance law system is the most widely applied because it is considered more in accordance with the values of custom and tradition of the community.
Women's Rights in Rejecting Polygamy: Islamic Law Perspective and Compilation of Islamic Law in Indonesia Ledianto, Fajar; Khalilullah; Muis, Muhsin
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 11 No 2 (2024): December
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v11i2.53218

Abstract

Abstract Polygamy is an inevitability that must be accepted by every individual who holds firmly to the tenets of Allah's religion, Islam. Islam regulates the issue of polygamy in great detail to maintain balance, justice, order, and to avoid tyranny. The Sharia on polygamy came down with the spirit of reducing quantity, not the opposite, through a very strict mechanism of justice. Unlike the pre-Islamic culture that legalized men to marry an unlimited number of wives, Islam limits a man to marry only up to four women. Additionally, Islam also grants women or their guardians the right to accept or reject polygamy. For instance, the Prophet Muhammad (peace be upon him) prohibited Ali ibn Abi Talib from marrying another woman while still married to his beloved daughter Fatimah. This research methodology uses a qualitative approach with an exploratory type. This study will examine two things: first, the analysis of the limits of polygamy from the perspective of fiqh law and the Compilation of Islamic Law (KHI). Second, women's right to refuse polygamy. The results of this study are, firstly, that polygamy is prescribed based on the principle of maslahat (benefit), hence religion grants wives the right to accept or refuse polygamy.
Hubungan Faktor Risiko Tuli Kongenital Pada Anak Dengan Hasil Pemeriksaan Fungsi Pendengaran di RSUDZA Haroen, Elvia; Alia, Dina; Osman, Gilbran Ayyubi; Khalilullah
Journal of Medical Science Vol 4 No 2 (2023): Journal of Medical Science
Publisher : LITBANG RSUDZA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55572/jms.v4i2.89

Abstract

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi penyakit jantung koroner sebagai etiologi utama sindrom koroner akut (SKA) di Indonesia sebesar 1,5%. Sekitar 5,4% pasien dengan penyakit arteri koroner (PAD) dan 0,9% pasien dengan SKA didiagnosis dengan trombositopenia. Menurut American Heart Association (AHA)/American College of Cardiology Foundation (ACCF) dan European Society of Cardiology (ESC), pemberian dual antiplatelet therapy (DAPT) yang terdiri dari aspirin dan antagonis reseptor P2Y12 adalah komponen mendasar dari manajemen SKA. Selain itu, terapi definitif berupa intervensi koroner perkutan (IKP), harus disertai dengan kombinasi obat antiplatelet dan antikoagulan untuk mencegah pembentukan trombus di lokasi intervensi koroner. Studi melaporkan bahwa trombositopenia yang diinduksi agen antiplatelet berkorelasi dengan mortalitas dan komorbiditas jangka pendek dan jangka panjang yang lebih tinggi pada pasien dengan SKA. Pada pasien dengan SKA dan trombositopenia, manajemen terapi pemberian antiplatelet masih sulit untuk dipertimbangkan dan saat ini tidak ada pedoman rekomendasi atau laporan konsensus untuk memandu dokter tentang manajemen pada kelompok ini. Oleh karena itu, kami berusaha untuk menjelaskan dari berbagai macam studi literatur tentang penggunaan DAPT pada pasien SKA dengan trombositopenia.
Co-Authors Alia, Dina Busairi Haroen, Elvia Ledianto, Fajar Muis, Muhsin Osman, Gilbran Ayyubi Suryadi Yanis , Muhammad Zahrul Mubarrak