Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal De Lege Ferenda Trisakti
Kemalasari, Rani Purwanti
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PERBANDINGAN SISTEM HUKUM INDONESIA DENGAN JEPANG, FILIPINA DAN  BRUNEI DARUSSALAM TERKAIT PENEGAKKAN HUKUM PIDANA DI WILAYAH LAUT Kemalasari, Rani Purwanti; Retnowulandari, Wahyuni
Jurnal De Lege Ferenda Trisakti Volume 2, Nomor 2, September 2024
Publisher : Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/ferenda.v2i2.21519

Abstract

Upaya penegakan Hukum Pidana di wilayah Laut Indonesia diatur melalui 17 (tujuh belas)  Peraturan Perundang-Undangan dan mendelegasikan kewenanganya kepada 13 ( tiga belas) lembaga. Sistem ini dikenal dengan nama “Multy Agency Single Task”. Banyaknya kementerian/lembaga negara  yang terlibat dalam penegakan hukum di wilayah Laut membuat pelaksanaan penegakan hukum di wilayah  laut menjadi terkendala dikarenakan tumpang tindih kewenangan, ego institusional, kurangnya alokasi  anggaran penegakan hukum, kurangnya jumlah serta kualitas aparat penyidik dan kurangnya dukungan  sarana dan prasarana. Hal tersebut membuat penegakkan hukum menjadi tidak efektif, efisien dan jauh  dari kepastian hukum. Salah satu sistem hukum yang diyakini dapat menyelesaikan persoalan dalam  pelaksanaan penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di Laut Indonesia adalah dengan menerapkan  Sistem “Single Agency Multy Task “yakni satu aturan hukum berbentuk Undang-Undang yang  memberikan kewenangan kepada satu lembaga dan satu apparat penegak hukum di wilayah Laut.  Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pembaharuan hukum nasional terkait penegakkan hukum Pidana  di wilayah Laut melalui metode perbandingan hukum agar mendapatkan rekomendasi terbaik terkait  sistem hukum yang akan digunakan oleh Indonesia kedepannya. Negara yang dijadikan penulis sebagai  objek perbandingan sistem hukum adalah Philipina, Jepang dan Brunei Darussalam
Co-Authors Wahyuni Retnowulandari, Wahyuni