Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Penerapan Hukum Dan Praktiknya Atas Tanggung Jawab Negara, Masyarakat Dan Keluarga Dalam Perlindungan Anak Siregar, Rospita A; Lengkong, Lonna Yohanes; Panjaitan, Petrus Irwan
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 10, No 2 (2024): Published 30 Desember 2024
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v10i2.4602

Abstract

AbstrakAnak bagian anggota keluarga, kerapkali menjadi sasaran kekerasan baik itu fisik, seksual atau dimanfaatkan untuk diperkerjakan. Menjadi peminta-minta, pemulung, pekerja bangunan bahkan pekerja seksual, atau diperdagangkan, dimedia cetak/elektronik memberitakan menimbulkan reaksi dan simpati, tetapi larangan agar anak itu terlindungi tidak tersampaikan.  Jawaban atas masalah hukum yang dikaji digunakan metode Tinjauan juridis normatif mengkaji bentuk tanggungjawab negara, masyarakat, dan keluarga dalam Perlindungan Anak di Indonesia. Hasil penelitian menegaskan Upaya perlindungan anak dilaksanakan oleh negara melalui terbitnya UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak  anak diakui, dalam UU No 27 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang, Undang-undang RI No. 1 Tahun 2000 tentang pengesahan ILO convention No. 182 concening the pro hibition and imidiate action for the elemation of the worse form of child labor (konfensi ILO No 182, masih perlu tanggungjawab negara, tanggung keluarga serta masyarakat. AbstractChildren, as part of the family, often become targets of violence, whether physical, sexual, or being exploited for labor. Becoming beggars, scavengers, construction workers, or even sex workers, or being trafficked, is reported in print/electronic media, evoking reactions and sympathy, but the prohibition to protect the child is not conveyed.  The answer to the legal issue under review uses the normative juridical review method to examine the forms of responsibility of the state, society, and family in Child Protection in Indonesia. The research results emphasize that child protection efforts are carried out by the state through the issuance of Law No. 23 of 2002 Jo. Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, the Child Criminal Justice System Law. Children's rights are recognized in Law No. 27 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking, and the Republic of Indonesia Law No. 1 of 2000 concerning the ratification of ILO Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor (ILO Convention No. 182). However, there is still a need for state, family, and community responsibility. 
KOMPARASI NORMA HUKUM TRANSPLANTASI ORGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN LAMA DAN BARU Ardianto, Fx Wisnu; Siregar, Rospita A
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 5, No 02 (2025): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v5i02.5142

Abstract

ABSTRAKTransplantasi organ di Indonesia telah mengalami perubahan regulasi yang signifikan seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menggantikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Artikel ini mengkaji perbandingan norma hukum terkait transplantasi organ antara kedua undang-undang tersebut dengan menitikberatkan pada aspek larangan komersialisasi, kewenangan fasilitas pelayanan kesehatan, dan penghargaan kepada pendonor. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis komparatif, artikel ini menemukan bahwa UU 17/2023 memberikan landasan hukum yang lebih rinci dan tegas, termasuk penguatan peran negara dan sanksi pidana terhadap praktik ilegal. Namun demikian, ketentuan mengenai mekanisme penghargaan terhadap pendonor masih bersifat umum dan belum operasional. Hal ini menimbulkan kekosongan norma teknis dan risiko multitafsir yang berpotensi melemahkan sistem donor organ sukarela. Artikel ini menyarankan pentingnya regulasi turunan yang lebih teknis untuk menjamin perlindungan hukum, efektivitas implementasi, dan peningkatan partisipasi publik dalam sistem transplantasi organ yang etis dan berkeadilan.ABSTRACTOrgan transplantation in Indonesia has undergone significant regulatory changes with the enactment of Law No. 17 of 2023 on Health, replacing Law No. 36 of 2009. This article examines the comparison of legal norms related to organ transplantation between the two laws, focusing on aspects such as the prohibition of commercialisation, the authority of healthcare facilities, and recognition for donors. Through a normative legal approach and comparative analysis, this article finds that Law No. 17 of 2023 provides a more detailed and stringent legal framework, including strengthened state roles and criminal penalties for illegal practices. However, provisions regarding mechanisms for rewarding donors remain general and non-operational. This creates a technical normative vacuum and the risk of multiple interpretations, which could weaken the voluntary organ donation system. This article suggests the importance of more technical derivative regulations to ensure legal protection, effective implementation, and increased public participation in an ethical and equitable organ transplantation system.
PENYULUHAN GENERASI MUDA KRISTEN MILENIAL YANG CERDAS MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL Sihotang, Hotmaulina; Tampubolon, Manahan; Nadeak, Bernadetha; Siregar, Rospita A; Ita, Cheri Surina
JE (Journal of Empowerment) Vol 3, No 2 (2022): DESEMBER
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/je.v3i2.2583

Abstract

ABSTRAK Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di HKBP Duren Jaya merupakan implementasi dan keberlanjutan MoU antara Universitas Kristen Indonesia dengan HKBP Duren Jaya tahun 2020. Penilaian pimpinan gereja bahwa pembekalan seminar bagi peserta sidi dan orangtua sangat dibutuhkan karena menyeimbangkan materi dari gereja dan pengetahuan yang diberikan oleh pakar pendidikan. Selain itu pernyataan orangtua yang menyatakan memotivasi anak-anak agar menimba ilmu sampai ke tingkat pendidikan yang yang paling tinggi. PkM yang kami lakukan bertujuan sharing knowledge kepada peserta sidi dan orangtua peserta sidi agar peserta sidi dibekali juga pengetahuan tentang menggunakan media sosial yang cerdas. Responden PkM adalah peserta sidi dan orangtua peserta sidi. Teknik pengambilan responden dengan purposive sampling karena sesuai dengan kebutuhan dan program gereja. Sharing knowledge dilaksanakan dalam bentuk seminar dan tanya jawab. Hasil PkM adalah peserta sidi dan orangtua peserta sidi memperoleh pemahaman (1) kompetensi masa depan dan kompetensi era digital; (2) cerdas menggunakan media sosial; dan (3) mengetahui sanksi hukum bagi penyebaran hoax.ABSTRACTCommunity Service (PkM) at HKBP Duren Jaya is the implementation and MoU between the Universitas Kristen Indonesia and HKBP Duren Jaya, in the year 2020. The church leadership's assessment is that the provision of seminars for “pelajar sidi” and parents is very necessary because it balances material from the church and the knowledge provided by education experts. In addition, parental statements state the motivation of “pelajar sidi” to gain knowledge up to the highest level of education. The PKM that we do aims to share knowledge with “pelajar sidi” and their parents so that they are also equipped with knowledge about the smart use of social media. Respondents of PkM our study participants and their parents. The technique of taking respondents was purposive sampling because it was in accordance with the needs and programs of the church. Knowledge sharing is carried out in the form of seminars and questions and answers. The results of the PkM are that the study participants and their parents gain an understanding of (1) future competencies and digital era competencies; (2) smart use of social media; and (3) knowing the legal sanctions for the spread of hoaxes.