<![CDATA[This paper investigates the potential implications of establishing PT Karya Logistik Nusantara regarding Indonesia's antimonopoly law, particularly concerning the production and distribution of concrete for construction in Ibu Kota Nusantara (IKN). PT Karya Logistik Nusantara is a joint venture adhering to the procedures for forming a Limited Liability Company (LLC). As an LLC, it does not qualify as a State-Owned Enterprise (SOE). Utilizing a normative legal research method, this study highlights critical findings regarding the establishment of a Special Purpose Vehicle (SPV) for concrete production and logistics services in the new capital. There are concerns that this arrangement may violate trust provisions, mainly due to the merger of six construction State-Owned Enterprises (SOEs), which raises the possibility of monopolistic practices. Such practices could hinder competition by creating barriers to entry for other businesses, as the merged entities control approximately 60% of the market share for concrete in Ibu Kota Nusantara (IKN). In conclusion, the study emphasizes the need to scrutinize these developments to ensure compliance with competition law and promote a fair market environment. Recommendations for further research and regulatory oversight are also suggested to mitigate potential monopolistic behaviors.Artikel ini menyelidiki implikasi potensial dari pendirian PT Karya Logistik Nusantara dalam kaitannya dengan UU Antimonopoli Indonesia, khususnya mengenai produksi dan distribusi beton untuk konstruksi di Ibu Kota Nusantara. PT Karya Logistik Nusantara adalah perusahaan patungan yang telah mematuhi prosedur yang diperlukan untuk membentuk Perseroan Terbatas (LLC). Sebagai LLC, itu tidak memenuhi syarat sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Memanfaatkan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menyoroti temuan penting mengenai pembentukan Special Purpose Vehicle (SPV) untuk layanan produksi dan logistik beton di ibu kota baru. Ada kekhawatiran bahwa pengaturan ini dapat melanggar ketentuan kepercayaan, terutama karena penggabungan enam BUMN konstruksi, yang meningkatkan kemungkinan praktik monopoli. Praktik semacam itu dapat menghambat persaingan dengan menciptakan hambatan masuk bagi bisnis lain, karena entitas yang digabungkan menguasai sekitar 60% pangsa pasar beton di Ibu Kota Nusantara. Kesimpulannya, studi ini menekankan perlunya pengawasan yang cermat terhadap perkembangan ini untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum persaingan dan untuk mempromosikan lingkungan pasar yang adil. Rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut dan pengawasan peraturan juga disarankan untuk mengurangi potensi perilaku monopoli.]]>
