Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Efficiency of Curing Oven in Increasing Powder Maturity in Powder Coating Process in Aluminum Extrusion Plant: Efisiensi Oven Curing dalam Meningkatkan Kematangan Powder dalam Proses Powder Coating pada Pabrik Aluminium Ekstrusi Pratama, Rendi Adi; Saputro, Wiliandi; Nurmawati, Ardika; Sunarti, A. R. Yelvia; Adi Saputro, Erwan
R.E.M. (Rekayasa Energi Manufaktur) Jurnal Vol 9 No 2 (2024): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/r.e.m.v9i2.1702

Abstract

Powder coating adalah proses pelapisan logam dengan menaburkan serbuk pelapisan di atas benda yang dipanaskan, untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan permukaan. Oven curing digunakan untuk pematangan powder dengan udara panas dari burner. Bahan yang diperlukan adalah serbuk powder coating, profil alumunium, dan LNG. Analisa efisiensi menggunakan perhitungan neraca panas, melibatkan data seperti temperatur udara masuk/keluar, temperatur dinding, laju udara masuk, dan luas oven curing. Nilai efisiensi oven curing pada proses powder coating dihitung dari panas yang bersumber dari burner (2771,746 W), panas yang diserap oven curing (3464,683 W), dan panas yang keluar/hilang (692,936559 W), menghasilkan efisiensi sebesar 75%.
Rangkap Jabatan Anggota DPRD: Implikasi Hukum, Etika, dan Kinerja Santi; Pratama, Rendi Adi; Hamdani, Risna Ali
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 4 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/bt2ybb63

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implikasi hukum, etika, dan kinerja dari rangkap jabatan dalam DPRD. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, analisis ini mengeksplorasi peraturan perundang-undangan yang relevan dan dilengkapi dengan studi kasus dari beberapa daerah yang dilaporkan oleh media dan pemantauan masyarakat sipil. Temuan menunjukkan bahwa rangkap jabatan melemahkan integritas lembaga legislatif daerah, mengurangi efektivitas pengawasan terhadap cabang eksekutif, dan meningkatkan risiko penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dari perspektif etika, praktik ini mengurangi kepercayaan publik terhadap DPRD dan semakin merusak reputasi partai politik yang mendukung anggota tersebut. Dari perspektif kinerja, anggota DPRD yang merangkap jabatan seringkali tidak mampu menjalankan tugas representatif dan legislatifnya secara optimal karena perhatian yang terbagi dan prioritas yang saling bertentangan. Selain itu, penelitian ini menyoroti kelemahan mekanisme penegakan oleh Badan Kehormatan DPRD dan kurangnya pengawasan eksternal yang efektif sebagai faktor utama yang memungkinkan berlanjutnya praktik rangkap jabatan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kerangka regulasi, peningkatan kapasitas dan independensi Badan Kehormatan, serta mendorong keterlibatan masyarakat sipil yang lebih besar dalam memantau dan melaporkan praktik tersebut. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat mekanisme checks and balances, menegakkan tata kelola yang beretika, dan menjaga peran DPRD sebagai pilar demokrasi daerah.