Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Telaah Praktik Pewarisan Beda Agama Menurut Wahbah Al-Zuhaily (Studi Kasus Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri) Khaiyyil Faizunan Nurun Nafi; Fakhria, Sheila; Moh. Hendy Musthofa
AJMIE: Alhikam Journal of Multidisciplinary Islamic Education Vol. 5 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32478/myqrhz60

Abstract

Pewarisan adalah peralihan antara harta pewaris kepada ahli waris yang masih hidup. Berdasarkan observasi yang dilakukan, di Desa Tanon terdapat beragam agama dan budaya. Mayoritas masyarakat di Desa Tanon beragama Islam, sedangkan agama yang minoritas di Desa Tanon adalah agama Hindu, Katolik, dan Budha. Dalam fenomena ini, ada pendapat yang tidak memperbolehkan pewarisan beda agama, yakni menurut pendapat Wahbah Al-Zuhaily. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik berupa perilaku verbal yang didapat dari wawancara, observasi dan dokunmensi. Dan data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dan disimpulkan. Hal ini bertujuan untuk menganalisis pewarisan beda agama pada keluarga Islam di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, dan untuk menganalisis praktik pewarisan beda agama pada keluarga Islam di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri menurut pendapat Wahbah Al-Zuhaily.
Kebijakan Perlindungan Saksi Dan Korban Di Era Digital Terhadap Tantangan Administratif Dan Hukum Khaiyyil Faizunan Nurun Nafi; Siti Nurhayati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.3813

Abstract

Transformasi digital telah memunculkan kejahatan siber baru seperti doxing (penyebaran data pribadi tanpa izin) yang marak terjadi, namun belum diatur secara eksplisit sebagai delik tersendiri dalam UU ITE maupun UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), sehingga perlindungan bagi korban belum memadai. Penelitian ini, yang menggunakan metode normatif yuridis dan pendekatan perundang-undangan, yang bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum (berdasarkan UU ITE, KUHP, dan UU PSK), mekanisme LPSK dalam menangani ancaman digital, serta tantangan administratif dan hukum yang dihadapi lembaga independen ini. Ditemukan bahwa LPSK menjalankan perlindungan melalui empat tahap (Permohonan, Administratif, Rapat Paripurna, dan Pelaksanaan Bantuan), namun mekanisme tersebut terhambat oleh tantangan hukum berupa kekosongan regulasi spesifik untuk doxing dan kelemahan implementasi restitusi karena LPSK tidak memiliki kewenangan eksekutorial, ditambah tantangan administratif seperti keterbatasan SDM forensik dan hambatan yurisdiksi lintas batas. Sebagai solusi, disimpulkan bahwa perlindungan harus ditingkatkan melalui reformasi regulasi yang berorientasi pada korban (victim-oriented criminal law), harmonisasi UU ITE dan UU PDP, penetapan sanksi doxing yang spesifik, serta peningkatan kapasitas SDM dan kerja sama internasional untuk mengatasi kompleksitas kejahatan siber.