Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.TNK) Sabekti, Maulana; Ramasari, Risti Dwi
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 2, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.2163

Abstract

Meskipun perkawinan adalah hal yang sakral dan penting, namun pembatalan perkawinan dapat terjadi dikarnakan berbagai macam penyebab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis faktor apa yang menjadi penyebab pengajuan pembatalan perkawinan berdasarkan putusan nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.TNK dan mengetahui, memahami, dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak gugatan pembatalan perkawinan berdasarkan putusan nomor 1109/Pdt.G/2023PA.TNK. Berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab pengajuan pembatalan perkawinan berdasarkan putusan nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.TNK adalah bahwa putusan penolakan gugatan pembatalan perkawinan berdasarkan putusan nomor 1109/Pdt.G/PA.TNK bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin membatalkan Pernikahnnya dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya, karena Tergugat tidak datang. Dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan pembatalan perkawinan berdasarkan putusan nomor 1109/Pdt.G/PA.TNK adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Nikah adalah terpaksa dan tuntutan orangtua Penggugat yang mengancam Penggugat untuk tetap menikah dengan Tergugat karna takut akhirnya Penggugat menikah dengan Tergugat dirumah orang tua Penggugat; bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk membatalkan perkawinanya dengan Tergugat.
Analisis Legalitas Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Yang Belum Di Putus Oleh Pengadilan (Studi Putusan Perkara Nomor : 409/Pid.Sus/2021/Pn.Tjk) Putri, Kenny Ayu; Astuti, Priscilla Eka; Sabekti, Maulana
Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Vol. 1 No. 2 (2022): September - Oktober
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.06 KB) | DOI: 10.62379/jishs.v1i2.641

Abstract

Introductioan: As the number and variety of crimes in Indonesia increases, so does the number and variety of cases handled by law enforcement officials related to crimes in the field of Narcotics, with different operating models being carried out to ensure that there are different types of evidence. confiscated from the perpetrators of the crime. or perpetrators of criminal acts who are legally processed further, in the article destroyed, by law enforcement and prosecution. Purposes of the Research: The purpose of this study is to analyze the legality of destroying evidence of Narcotics in the law enforcement process that has not been decided by the court. Methods of the Research: This research method uses primary data and secondary data in addition to normative and empirical juridical approaches. Results / Findings / Novelty of the Research: Article 45 of the Criminal Procedure Code, Articles 91 and 92 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Article 26 of Government Regulation Number 40 of 2013, and Article 8 of Perkap Number 8 of 2014 concerning Amendments to Perkap Number 10 of 2010 concerning Events All of these factors contribute to the destruction Narcotics evidence. After being arrested and taken prisoner, sealed, confiscated, and destroyed, the evidence is then stored.