Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Case Law Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni
Astuti, Priscilla Eka
Unknown Affiliation
Arts Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENETAPAN PERUBAHAN NAMA IDENTITAS ANAK PADA AKTA KELAHIRAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA: (Studi Putusan Nomor 261/Pdt. P/2023/PN. Tjk) Astuti, Priscilla Eka; Baharudin; Alfiyan, Angga
Case Law : Journal of Law Vol. 5 No. 2 (2024): Case Law : Journal of Law | Juli 2024
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v5i2.4088

Abstract

Hak atas identitas adalah hak setiap Warga Negara Indonesia tak terkecuali anak. Identitas anak wajib diberikan sejak ia dilahirkan ke dunia. Upaya mewujudkan identitas anak diusahakan oleh Pemerintah dengan menerbitkan akta kelahiran. Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Dinas Catata Sipil dewasa ini dirasa belum mampu memberikan perlindungan yang seutuhnya bagi anak sehingga muncul kebijakan baru dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk memberikan Kartu Identitas Anak (selanjutnya disebut KIA) yang kehadirannya diharapkan semakin memperkuat adanya Akta Kelahiran Anak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan kemudian ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dan pendekatan empiris. Data Sekunder yang digunakan ialah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Library research) dan wawancara seperti literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam praktiknya, faktor penyebab perubahan nama tersebut tidak lepas dari budaya dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Dalam budaya Jawa, sebagian masyarakat masih mempercayai hal tersebut. Memberi anak nama yang tidak pantas membuat anak sakit dan rapuh. Solusinya adalah dengan mengganti nama. Setelah proses pergantian nama di Penggadilan Negeri selesai harus menyelesaikan proses administrasi di dinas Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Dusdikcapil). Proses penetapan pergantian nama dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan negeri ,prosesnya juga memerlukan dokumen-dokumen sera saksi–saksi (minimal 2 orang ) pada persidangan di pengadilan. nantinya dalam sidang pengadilan ,pemohon diberi kesempatan untuk menjelaskan alasan–alas mengenai perubahan nama tersebut dilanjutkan dengan agenda saksi setelah itu pendapat hakim yang dilanjutkan dengan pembacaan penetapan permohonan pemohon tersebut. selanjutnya akan diberikan kuasa kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk mencatat dibuku administrasi.
Analisis Legalitas Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Yang Belum Di Putus Oleh Pengadilan (Studi Putusan Perkara Nomor : 409/Pid.Sus/2021/Pn.Tjk) Putri, Kenny Ayu; Astuti, Priscilla Eka; Sabekti, Maulana
Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Vol. 1 No. 2 (2022): September - Oktober
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.06 KB) | DOI: 10.62379/jishs.v1i2.641

Abstract

Introductioan: As the number and variety of crimes in Indonesia increases, so does the number and variety of cases handled by law enforcement officials related to crimes in the field of Narcotics, with different operating models being carried out to ensure that there are different types of evidence. confiscated from the perpetrators of the crime. or perpetrators of criminal acts who are legally processed further, in the article destroyed, by law enforcement and prosecution. Purposes of the Research: The purpose of this study is to analyze the legality of destroying evidence of Narcotics in the law enforcement process that has not been decided by the court. Methods of the Research: This research method uses primary data and secondary data in addition to normative and empirical juridical approaches. Results / Findings / Novelty of the Research: Article 45 of the Criminal Procedure Code, Articles 91 and 92 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Article 26 of Government Regulation Number 40 of 2013, and Article 8 of Perkap Number 8 of 2014 concerning Amendments to Perkap Number 10 of 2010 concerning Events All of these factors contribute to the destruction Narcotics evidence. After being arrested and taken prisoner, sealed, confiscated, and destroyed, the evidence is then stored.
Co-Authors Alfiyan, Angga Baharudin Putri, Kenny Ayu Sabekti, Maulana