Arnita Soevian
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Analisis Dampak Kebijakan Pendidikan Inklusif Terhadap Sekolah Dan Masyarakat (Studi Kasus Sekolah Kharisma Makassar) Nasiratunnisaa Mallappiang; Arnita Soevian
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 11 (2024): November 2024
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr999

Abstract

Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus atau difabel untuk bersekolah di sekolah umum dan bergabung dengan peserta didik lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada dampak kebijakan pendidikan inklusi terhadap peserta didik, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapannya di Sekolah Kharisma Makassar. Informan dalam penelitian ini meliputi ketua yayasan, kepala sekolah TK, kepala SD, orang tua peserta didik, pengajar, dan pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa dampak positif kebijakan pendidikan inklusi, yaitu: (1) peningkatan kecerdasan peserta didik berkebutuhan khusus; (2) peningkatan kemampuan adaptasi dan interaksi dengan siswa reguler; (3) perkembangan minat dan bakat peserta didik; dan (4) peningkatan kemandirian siswa berkebutuhan khusus. Kelebihan penerapan kebijakan inklusi di Sekolah Kharisma meliputi: (1) meningkatnya sikap toleransi antara siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus; (2) peningkatan kepercayaan diri siswa berkebutuhan khusus; (3) peningkatan kemandirian mereka; (4) memfasilitasi hubungan sosial antara siswa berkebutuhan khusus dengan orang lain; dan (5) memperkaya wawasan pendidik tentang keberagaman. Terdapat beberapa kekurangan, seperti: (1) keterbatasan sumber daya manusia; (2) keterbatasan anggaran yang menghambat implementasi penuh pendidikan inklusi; (3) kurangnya fasilitas dan prasarana yang memadai; dan (4) rendahnya partisipasi warga sekolah dalam mendukung kebijakan ini.