Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pengembangan Sistem Informasi Desa Untuk Meningkatkan Transparansi Administrasi Desa melalui E-Government Indriati Amirullah; Lili Purnama Sari; Syafaruddin Syafaruddin; Muh Fadli Faisal Rasyid; HM. Adnan Lira; Nasiratunnisaa Mallappiang; Muhammad Masdar; Firman H; Nurasia Natsir
ASPIRASI : Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat Vol. 1 No. 6 (2023): November : Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat
Publisher : Asosiasi Periset Bahasa Sastra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/aspirasi.v1i6.57

Abstract

This community service focuses on the application of information technology in the form of e-government in Biring Ere Village, Bunggoro District, Pangkep Regency. The main objective of this activity is to increase community knowledge and motivation regarding the development of the Village Information System (SID) to increase the transparency of village administration through e-government. Through a series of lectures, tutorials and discussions, the public is taught about the importance of SID and how to use it. This activity also involved coordination with the Head of Biring Ere Village and community members. The results of this service show an increase in community knowledge and motivation about the benefits of e-government for the development of their village. Apart from that, this activity also opens up opportunities for the development and implementation of e-government in other villages in Pangkep Regency.
Analisis Dampak Kebijakan Pendidikan Inklusif Terhadap Sekolah Dan Masyarakat (Studi Kasus Sekolah Kharisma Makassar) Nasiratunnisaa Mallappiang; Arnita Soevian
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 11 (2024): November 2024
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr999

Abstract

Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus atau difabel untuk bersekolah di sekolah umum dan bergabung dengan peserta didik lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada dampak kebijakan pendidikan inklusi terhadap peserta didik, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapannya di Sekolah Kharisma Makassar. Informan dalam penelitian ini meliputi ketua yayasan, kepala sekolah TK, kepala SD, orang tua peserta didik, pengajar, dan pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa dampak positif kebijakan pendidikan inklusi, yaitu: (1) peningkatan kecerdasan peserta didik berkebutuhan khusus; (2) peningkatan kemampuan adaptasi dan interaksi dengan siswa reguler; (3) perkembangan minat dan bakat peserta didik; dan (4) peningkatan kemandirian siswa berkebutuhan khusus. Kelebihan penerapan kebijakan inklusi di Sekolah Kharisma meliputi: (1) meningkatnya sikap toleransi antara siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus; (2) peningkatan kepercayaan diri siswa berkebutuhan khusus; (3) peningkatan kemandirian mereka; (4) memfasilitasi hubungan sosial antara siswa berkebutuhan khusus dengan orang lain; dan (5) memperkaya wawasan pendidik tentang keberagaman. Terdapat beberapa kekurangan, seperti: (1) keterbatasan sumber daya manusia; (2) keterbatasan anggaran yang menghambat implementasi penuh pendidikan inklusi; (3) kurangnya fasilitas dan prasarana yang memadai; dan (4) rendahnya partisipasi warga sekolah dalam mendukung kebijakan ini.
Analisis Kualitas Pelayanan Publik Menuju Good Governance Kecamatan Tallo Kota Makassar Nasiratunnisaa Mallappiang; Muharram
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 3 No. 5 (2025): GJMI -MEI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v3i5.1540

Abstract

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan Peraturan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis tingkat kualitas pelayanan. publik berdasarkan Penerapan indikator-indikator dan Prinsip-Prinsip Good Governance yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan Tallo kota Makassar. (2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kualitas pelayanan. publik di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, lnforman penelitian terdiri dari informan kunci yaitu sekertaris Kecamatan Tallo, sedangkan informan pendukung adalah kasubag pelayanan umum, petugas pelayanan kecamatan tiga orang dan masyarakat dengan jumlah total informan tujuh orang. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui Penyajian data, dan reduksi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kelima indikator kualitas pelayanan, yaitu: tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empaty menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar telah berjalan dengan baik. Demikian juga penerapan prinsip-prinsip Good Govemace berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, efektifitas dan efesiensi telah berhasil terimpelementasikan dengan baik. Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang masih perlu perbaikan, diantaranya: dimensi bukti fisik (tangible), dimensi kehandalan (reliability), dan dimensi empati (empathy). Pada ketiga indikator tersebut masih perlu ditingkatkan lagi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, agar proses pelayanan dapat berjalan sesuai dengan standar pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sehingga pengguna layanan akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan khususnya di Kecamatan Tallo Kata Makassar. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti Sumber Daya Manusia (SDM), koordinasi dengan pemerintah kelurahan, sarana dan prasarana, maka implementasi reformasi birokrasi pelayanan publik sepenuhnya belumlah maksimal untuk menciptakan suasana nyaman bagi pemohon pelayanan. Oleh karena itu, kepuasan yang diharapkan dari pelanggan belum terlaksana dengan baik.