<![CDATA[Abstrak: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal(BPJPH) merupakan lembaga yang berperan penting dalam proses sertifikasi halal menjadi tolak ukur konsumen dalam membeli maupun menggunakan produk. Saat ini pariwisata halal telah banyak berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di indonesia yang mengalami peningkatan. Semakin berkembanganya wisata halal regulasi yang mengatur pariwisata halal masih mengacu secara umum dalam regulasi barang dan jasa secara umum yang tercantum dalam Undang-Undang Jamian Produk Halal(JPH). Tujuan dari penelitian ini adalah mengeksplorasi peran potensi BPJPH dalam penanganan sertifikasi pariwisata halal di Indonesia. Metode pengumpulan artikel ini menggunakan metode yuridis normatif,, yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja Fatwa DSN-MUI Nomor.108/DSN-MUI/X/201 Tentang Pariwisata Syariah serta dikumpulkan melalui studi pustaka, mencakup analisis terhadap kebijakan BPJPH, jurnal ilmiah, situs web, dan penelitian terdahulu. Dalam temuan Artikel ini yaitu belum ditemukannya regulasi dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang mengatur secara komprehensif terkait pariwisata halal. BPJPH sebagai lembaga krusial saat ini belum memiliki regulasi khusus terkait pariwisata halal. BPJPH sebagai administrator sudah semestinya meregulasi peraturan terkait pariwisata halal, disamping perkembangan pariwisata halal sangat berkontribusi terhadap sektor PDB Indonesia, maka perlu adanya perluasan kebijakan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang harus direvisi oleh pemerintah. Kata Kunci: BPJPH; pariwisata halal; JPH Abstract: : The Halal Product Guarantee Organizing Agency (BPJPH) is an institution that plays an important role in the halal certification process as a benchmark for consumers in purchasing or using products. Currently, halal tourism has contributed greatly to economic growth in Indonesia which has increased. The increasing development of halal tourism, regulations governing halal tourism still refer generally to the general regulations on goods and services contained in the Halal Product Guarantee Law (JPH). The purpose of this study is to explore the potential role of BPJPH in handling halal tourism certification in Indonesia. The method of collecting this article uses the normative juridical method, which is sourced from Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee, Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, DSN-MUI Fatwa Number.108/DSN-MUI/X/201 concerning Sharia Tourism and collected through literature studies, including analysis of BPJPH policies, scientific journals, websites, and previous research. In the findings of this article, there has been no regulation in the Halal Product Guarantee Law that comprehensively regulates halal tourism. BPJPH as a crucial institution currently does not have specific regulations related to halal tourism. BPJPH as an administrator should regulate regulations related to halal tourism, besides the development of halal tourism greatly contributing to Indonesia's GDP sector, there needs to be an expansion of the Halal Product Guarantee Law policy which must be revised by the government. Keywords: BPJPH; halal tourism; JPH]]>
