Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PNF OLEH PENGELOLA UNTUK MEMBERI MASUKAN PADA PERENCANAAN PROGRAM Meylinda; Zulkarnain, Rufran
Jurnal Pendidikan Sepanjang Hayat Vol 7 No 2 (2024)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/joll.7.2.162-170

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Evaluasi Pelaksanaan Program Kesetaraan Paket C Oleh Pengelola Pkbm Akbar Dan Pkbm Putri Ayu Kota Bengkulu. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, teknik validasi data menggunakan teknik triangulasi waktu, triangulasi subjek dan triangulasi teknik. Hasil penelitian adalah, PKBM Akbar dan Putri Ayu melaksanakan evaluasi untuk perencanaan program, evaluasi dilakukan pada bulan Januari, hasil rapat ini menghasilkan program kerja untuk satu tahun berjalan. Hasil evaluasi program PKBM Akbar dan Putri Ayu hanya untuk program lanjutan, kedua PKBM ini tidak/belum memperluas program maupun program yang diberlakukan. PKBM Akbar berupaya meningkatkan keaktifan warga belajar mengikuti pembelajaran, sedangkan PKBM Putri Ayu berupaya meningkatkan jumlah warga belajar. Hasil evaluasi program juga memberi masukan untuk memodifikasi program. Materi pembelajaran dan metode pembelajaran dibuat lebih menarik, waktu dan jadwal pembelajaran disesuaikan dengan kondisi warga belajar. Faktor pendukung dan penghambat program yaitu pengelola menggali informasi dari seluruh pihak yang terlibat, baik Kepala Sekolah, Tutor, Tenaga Administrasi maupun Operator. Faktor pendukungnya adalah keaktifan dan kehadiran Tutor dalam melaksanakan pembelajaran. faktor penghambat yang ditemukan adalah keaktifan warga belajar dalam pembelajaran.
THE BUSINESS JUDGMENT RULE AS LEGAL PROTECTION FOR DIRECTORS IN BUSINESS DECISION-MAKING Meylinda; Siti Nurhayati
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 2 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18725471

Abstract

The Business Judgment Rule (BJR) doctrine is an essential pillar of corporate governance. However, its implementation in Indonesia creates legal uncertainty, particularly for Directors of State-Owned Enterprises (SOEs) who are vulnerable to the criminalization of business decisions as corruption offenses. This study aims to comparatively analyze the implementation of the BJR in Indonesia through an international perspective (Delaware) to identify key challenges. Employing a normative-juridical method with comparative, statutory, and case study approaches, this research maps fundamental differences. The analysis reveals three distinct gaps: (1) A procedural gap, where Indonesia's BJR (Article 97(5) of the Company Law) functions as an affirmative defense rather than a presumption of protection as seen in common law jurisdictions; (2) A functional gap, namely the shift of the BJR’s function from the civil realm to a criminal defense (mens rea); and (3) A contextual gap, where SOE business losses are interpreted as “state losses.” The contrasting dynamics of court decisions (the case of the former President Director of PT. Pertamina vs. Jiwasraya) highlight the failure of the BJR to distinguish error of judgment from bad faith. Consequently, directors tend to become risk averse. This study recommends legislative clarification, harmonization among law enforcement agencies, and the strengthening of internal governance to restore legal certainty.