Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penguatan Peran Perempuan dalam Kepemimpinan: Bimbingan Teknis di Desa Galala, Kota Tidore Kepulauan Abdul Kadir, Iriyani; Husen, Nursakina
BARAKTI: Journal of Community Service Vol. 3 No. 1 (2024): Agustus
Publisher : PT. Sangadji Media Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi perempuan dalam kepemimpinan desa masih menjadi tantangan di berbagai wilayah perdesaan Indonesia, termasuk di Desa Galala, Kota Tidore Kepulauan. Meskipun perempuan memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi desa, keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan formal masih terbatas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan perempuan melalui bimbingan teknis yang komprehensif. Program ini melibatkan pelatihan keterampilan komunikasi, manajemen organisasi, pengambilan keputusan, serta pemahaman tentang regulasi pemerintahan desa. Metode yang digunakan mencakup survei awal untuk analisis kebutuhan, pelatihan dengan pendekatan partisipatif, simulasi kasus, dan pendampingan intensif pasca-pelatihan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam rasa percaya diri, keterampilan komunikasi, dan kemampuan manajerial peserta. Sebanyak 80% peserta melaporkan peningkatan kesiapan untuk terlibat aktif dalam forum-forum desa dan pengambilan keputusan. Selain itu, terbentuk jaringan perempuan pemimpin desa yang berfungsi sebagai wadah kolaborasi dan advokasi bagi isu-isu yang dihadapi perempuan. Namun, resistensi budaya dan keterbatasan akses terhadap teknologi masih menjadi kendala dalam pengembangan peran perempuan sebagai pemimpin. Oleh karena itu, dibutuhkan sosialisasi dan program lanjutan untuk memastikan keberlanjutan dampak program ini. Program ini berhasil memberdayakan perempuan di Desa Galala dan memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa, dengan harapan program ini dapat diadopsi lebih luas di wilayah perdesaan lainnya.
Optimalisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SATPOL PP Maluku Utara: Menegakkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Melindungi Masyarakat Abdul Kadir, Iriyani
SCIENTIA: Journal of Multi Disciplinary Science Vol. 2 No. 2 (2023): July - December
Publisher : PT. Sangadji Media Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62394/scientia.v2i2.68

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Provinsi Maluku Utara, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan informan terkait, dan pemeriksaan dokumen pendukung. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui reduksi, display, dan verifikasi guna menyajikan hasil penelitian secara ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPM di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat oleh Satpol PP Provinsi Maluku Utara telah mencapai tingkat optimal. Namun, beberapa kendala mengemuka selama proses implementasi, antara lain terkait alokasi anggaran dan belum adanya penetapan target pencapaian SPM sesuai dengan Permendagri No. 69 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 13 Tahun 2013. Dalam konteks alokasi anggaran, penelitian menyoroti tantangan yang dihadapi oleh Satpol PP Provinsi Maluku Utara dalam mengoptimalkan sumber daya keuangan yang tersedia. Sementara itu, absennya penetapan target pencapaian SPM sesuai dengan regulasi yang berlaku menciptakan ketidakpastian dalam mengukur keberhasilan implementasi. Oleh karena itu, disarankan agar pihak terkait melakukan revisi terhadap kebijakan anggaran dan segera menetapkan target pencapaian SPM yang sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Satpol PP Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan tugasnya.