Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ketahanan Nasional Justitia et Pax
Jayusman, Dandi
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
JUDICIAL PARDON: ANTARA ABUSE OF PARDON POWER DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA Jayusman, Dandi; Gusnawati, Dita; Fathi, Muhammad
Justitia et Pax Vol. 40 No. 2 (2024): Justitia et Pax Volume 40 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v40i2.8574

Abstract

After 78 years of being subject to the Dutch legal legacy of Wetboek van Strafrecht (WvS), on December 6, 2022, Indonesia officially separated itself from Law Number 1 of 1946. Article 51 of Law Number 1 of 2023 contains the new concept of judicial pardon, a new addition to Indonesian criminal law. This study aims to analyse the formulation of the concept of judicial pardon in Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP) and examine indications of abuse of power by judges in the formulation of judicial pardon. This study employs a juridical-normative research method, which involves a legal review of the Law Number 1 of 2023, a conceptual approach to analyse the objectives and direction of policy, and a comparative approach to examine the formulation of judicial pardon in various countries. The study utilizes secondary data or library research. Based on the conducted discussion, it is evident that the concept of judicial pardon has been in existence for a considerable amount of time and has been implemented in various countries. We should guide Indonesia's adoption of the judicial pardon concept by studying its formulation in various other countries. Law Number 1 of 2023 formulation of the concept of judicial pardon is still considered incomplete, ambiguous, multi-interpretable, and susceptible to legal abuse. As a result, the concept of judicial pardon can potentially be misused by judges who have personal interests, resulting in abuse of pardon power, particularly in corruption cases.
Studi Pengadaan Senjata Meriam Kapal 30MM pada Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Irnawati, Husseini; Jayusman, Dandi; Pramesti, Athifah Danika; Tirto Hanggoro, Bani Satrio
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 31, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.107754

Abstract

 BAKAMLA merupakan penjaga keamanan maritim yang melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Personilnya seringkali menghadapi situasi yang membahayakan nyawa sehingga membutuhkan sarana persenjataan yang memadai. Di sisi lain, BAKAMLA bukan merupakan bagian dari Kementerian Pertahanan maupun TNI yang dapat mengadakan senjata secara bebas. Berdasarkan Pasal 90 Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan diatur secara tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan di bidang industri pertahanan. Berdasarkan analisis secara yuridis normatif, Instansi Pemerintah di luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI seperti BAKAMLA diberi ruang untuk melakukan pengadaan senjata guna memenuhi kebutuhan operasionalnya. Namun aneka ragam peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa di sektor keamanan yang ada terbatas pada pengadaan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. Peraturan perundang-undangan luput mengatur ketentuan khusus mengenai pengadaan senjata untuk Instansi Pemerintah di luar lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. Hal ini mengakibatkan pengadaan senjata pada BAKAMLA harus mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada meskipun secara yuridis normatif tidak tepat. Oleh karena itu perlu dibentuk peraturan yang mengatur mengenai tata cara pengadaan senjata di luar Kementerian Pertahanan dan TNI guna mengisi kekosongan hukum tersebut.
Co-Authors Fathi, Muhammad Gusnawati, Dita Irnawati, Husseini Pramesti, Athifah Danika Tirto Hanggoro, Bani Satrio