Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)
Kariem, M. Qur'anul
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Strategi Pemerintah Kota Palembang Dalam Mengatasi Kemiskinan Dikehidupan Masyarakat Pesisir Sungai Musi (Studi di Jalan Pantai Musi Kelurahan 11 Ulu Kota Palembang) Al Yamani, Abdurrasyid; Kariem, M. Qur'anul; Isabella, Isabella
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i1.2024.421-431

Abstract

Kajian ini berupaya membahas tentang Strategi pemerintah Kota Palembang dalam mengatasi kemiskinan pada masyarakat pesisir Sungai Musi. Permasalahan penelitian yaitu bagaimana cara pemerintah Kota Palembang dalam mengatasi kemiskinan pada masyarakat pesisir Sungai Musi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, dengan sumber data primer dan data sekunder, sumber dari data sekunder berasal dari beberapa instansi yang berwenang dan berkaitan seperti Badan Pusat Statistik dan Dinas Sosial Kota Palembang. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan Strategi Pemerintah yang diterapkan meliputi beberapa aspek yaitu tujuan, lingkungan , pengarahan , tindakan, dan pembelajaran. Sehingga Strategi Pemerintah yang dibuat dapat berjalan dengan baik dan efektif. Dalam penelitian menemukan bahwa Strategi pemerintah Kota Palembang dalam mengatasi kemiskinan ini sudah berjalan dengan cukup baik namun sebagian program pengentasan kemiskinan ini masih bergantung pada program pemerintah pusat, pemerintah Kota Palembang sendiri belum memiliki banyak program dalam mengatasi kemiskinan ini. Dan yang menjadi evaluasi dari program pengentasan kemiskinan ini pada faktor komunikasi dan koordinasi antar organisasi pemerintah daerah dan masyarakat, dan data administrasi masyarakat yang belum lengkap.Kata kunci: Strategi Pemerintahan, Pengentasan Kemiskinan, Masyarakat Pesisir Sungai
Strategi Pemerintah Kota Palembang Dalam Mengatasi Kemiskinan Dikehidupan Masyarakat Pesisir Sungai Musi (Studi di Jalan Pantai Musi Kelurahan 11 Ulu Kota Palembang) Al Yamani, Abdurrasyid; Kariem, M. Qur'anul; Isabella, Isabella
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i1.2024.421-431

Abstract

Kajian ini berupaya membahas tentang Strategi pemerintah Kota Palembang dalam mengatasi kemiskinan pada masyarakat pesisir Sungai Musi. Permasalahan penelitian yaitu bagaimana cara pemerintah Kota Palembang dalam mengatasi kemiskinan pada masyarakat pesisir Sungai Musi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, dengan sumber data primer dan data sekunder, sumber dari data sekunder berasal dari beberapa instansi yang berwenang dan berkaitan seperti Badan Pusat Statistik dan Dinas Sosial Kota Palembang. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan Strategi Pemerintah yang diterapkan meliputi beberapa aspek yaitu tujuan, lingkungan , pengarahan , tindakan, dan pembelajaran. Sehingga Strategi Pemerintah yang dibuat dapat berjalan dengan baik dan efektif. Dalam penelitian menemukan bahwa Strategi pemerintah Kota Palembang dalam mengatasi kemiskinan ini sudah berjalan dengan cukup baik namun sebagian program pengentasan kemiskinan ini masih bergantung pada program pemerintah pusat, pemerintah Kota Palembang sendiri belum memiliki banyak program dalam mengatasi kemiskinan ini. Dan yang menjadi evaluasi dari program pengentasan kemiskinan ini pada faktor komunikasi dan koordinasi antar organisasi pemerintah daerah dan masyarakat, dan data administrasi masyarakat yang belum lengkap.Kata kunci: Strategi Pemerintahan, Pengentasan Kemiskinan, Masyarakat Pesisir Sungai
PENGEMBANGAN E-PLANNING BERBASIS WEBSITE PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALEMBANG Miranda, Adelia; Kencana, Novia; Kariem, M. Qur'anul
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 6, No 2 (2022) : November
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (548.066 KB) | DOI: 10.22437/jisipunja.v6i2.20504

Abstract

Perkembangan teknologi di era globalisasi menjadi semakin cepat  dan berkembang setiap sektor dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi pada zaman sekarang. Salah satu kota di Indonesia yang telah menerapkan sistem perencanaan (e-Planning) guna menerapkan Good Governance dalam menjalankan urusan pemerintahannya adalah Kota Palembang. Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengembangan e-planning berbasis website pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang. Penelitian dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan e-planning di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Palembang telah mencapai tahapan transaksi, yang disebakan karena masyarakat masih belum memiliki akses untuk penggunaan website e-planning itu sendiri. Sehingga masyarakat tidak dapat melihat proses hingga hasil dari perencanaan pembangunan Kota Palembang melalui website e-planning tersebut. Lebih jauh transparansi dalam proses perencanaan pembangunan daerah masih dinilai semu karena partisipasi masyarakat yang belum optimal dalam penggunaan website e-planning itu sendiri. Pemerintah harus memberi masyarakat kewenangan untuk dapat mengakses website E-Planning agar dapat melihat proses hasil dari Perencanaan pembangunan Kota Palembang melalui website e-planning tersebut. Seharusnya badan perencanaan pembangunan daerah kota palembang lebih transparan dan akuntabel dalam mewujudkan E-government.
PERAN ANGGOTA DPRD PEREMPUAN DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN LEGISLASI DI PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2019-2024 Rizky, Muhammad; Kariem, M. Qur'anul; Febriyanti, Doris
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 7, No 1 (2023) : April
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.75 KB) | DOI: 10.22437/jisipunja.v7i1.23954

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hak dan kesempatan kaum perempuan untuk menjadi anggota legislatif sudah berjalan dengan baik serta untuk mengetahui bagaimana peran anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam pembuatan kebijakan legislasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta teori legislasi dari Prajudi Atmosudirjo dan Teori Gender dari Dauley untuk mendukung proses keberhasilan Peran anggota DPRD perempuan dalam pembuatan kebijakan legislasi di provinsi sumatera selatan periode 2019-2024. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Efektivitas DPRD Sumatera Selatan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran (2) Legitimitas Dalam Proses Pembuatan Peraturan Daerah tidak ditemukan adanya kesenjangan antara anggota DPRD laki-laki dengan anggota DPRD perempuan dalam proses pembuatan peraturan daerah ditambah lagi dengan periode sekarang yang menjadi pimpinan DPRD Provinsi Sumsel perempuan. (3) tidak ditemukan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2019-2024 contoh kasus seperti KKN. (4) legalitas dalam pembuatan perda tidak ditenemukan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. (5) legalitas dalam pembuatan Peraturan daerah tidak menemukan bentuk pelanggaran dalam pembuatan kebijakan seperti bertentangan dengan undang-undang di atasnya peraturan daerah. (6) Efisiensi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah menghasilkan 28 peraturan daerah. (7) teknik dan teknologi untuk peraturan daerah yang telah di hasil bisa di akses website resmi JDIH.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL TUNAI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DINAS SOSIAL KOTA PALEMBANG Anhar, Rahardi; Kariem, M. Qur'anul; Febriyanti, Doris
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 7, No 1 (2023) : April
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.211 KB) | DOI: 10.22437/jisipunja.v7i1.24246

Abstract

Bantuan sosial tunai atau (BST) ialah sebuah pertolongan dari pemerintah berwujud harta yang disalurkan pada keluarga miskin ataupun keluarga yang tak berkecukupan serta memiliki dampak sangat signifikan pada pandemi covid-19 ini. Bantuan sosial ini ialah program jaringan pengaman sosial kementrian sosial yang ditujukan kepada keluarga miskin yang sangat terdampak wabah covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan melihat fenomena secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan apa yang terjadi dan berkembang pada situasi sosial dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan menggunakan teori dari George C. Edward III terdapat empat indikator yaitu (1) Komunikasi dan Koordinasi yang terjalin baik, sering diadakannya rapat guna untuk berdiskusi dan evaluasi dalam menangani masalah yang terjadi pada saat pengimplementasian program bantuan sosial tersebut. (2) Sumberdaya Manusia berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan pernyataan pihak Dinas Sosial maupun pihak sasaran. (3) Disposisi, data penerima yang seharusnya sasaran menerima bantuan terlihat tidak berjalan dengan baik. Kesalahan data yang tidak ter-update menyebabkan sasaran tidak mendapatkan bantuan. (4) Struktur Birokrasi, hal ini sudah berjalan baik, juga terdapat pembagian tugas dan wewenang yang jelas.
Co-Authors Al Yamani, Abdurrasyid Anhar, Rahardi Isabella Isabella Kencana, Novia Miranda, Adelia muhammad rizky, muhammad