Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Heryanty Hasan
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Legal Protection in Foreign Exchange Trading Activities with Profitable Strategies Heryanty Hasan
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 6 No. 4: October 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v6i4.6041

Abstract

Foreign exchange trading is used free floating system and does not use fixed rate system or fixed exchange rate as stipulated at the International Conference "The Bretton Woods". In foreign exchange trading can be classified as several active actors who conduct foreign exchange transactions, namely central banks, individuals or public companies, brokers or brokers, governments, speculators and arbitrators. The purpose of this study is to provide the public with an understanding of the legal basis of implementing foreign exchange trading and the legal protection provided to traders for their profitable strategies in trading foreign exchange based on Indonesian positive law. This normative legal research examines the problem of norms in the form of blurred norms based on the use of a statutory approach. Based on the results of the study conducted, it was found that the legal basis for the implementation of foreign exchange is the Commodity Futures Trading Law and further regulations stipulated by the Head of BAPPEBTI, including the Head of BAPPEBTI Regulation No. 109 / BAPPEBTI / PER / 01/2014 j.o Head of BAPPEBTI Regulation No. 95 / BAPPEBTI / PER / 06/2012. Then concerning guaranteeing legal protection for a profitable trading strategy in forex trading, it can be protected as a trade secret through the Trade Secret Law so that forex traders can file a lawsuit to the District Court for violations of the forex trading strategywhich is owned by a trader to be asked for termination of actions and /or compensation (vide Article 11 of the Trade Secret Law).
Implikasi Hukum Putusan Nomor Perkara 149/Pdt.G/2021/PN Dps Tentang Card Trapping: Legal Implications of Decision Number 149/Pdt.G/2021/PN Dps Concerning Card Trapping Heryanty Hasan
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 8: Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i8.8688

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum bagi para pihak yang berperkara pada Putusan Nomor Perkara 149/Pdt.G/2021/PN Dps. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian hukum normatif berdasar pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, maksudnya ialah penelitian yang berkaitan dengan norma dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menghukum pihak bank BNI yang ditetapkan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mewajibkan untuk membayar kerugian yang timbul akibat perbuatan pihak bank BNI sebagai tergugat kepada nasabah selaku penggugat yaitu sebesar Rp. 75.582.526,- (tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) dan pihak bank harus melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tertera pada putusan tersebut. Selain itu, implikasi hukum bagi nasabah selaku penggugat yaitu mendapatkan perlindungan hukum secara nyata terhadap nasabah yang mengalami kerugian atas diputusnya perkara tersebut, dengan demikian hak yang dimiliki oleh penggugat selaku nasabah dapat terlindungi.
Penerapan Skema Extended Producer Responsibility sebagai Instrumen Tanggung Jawab Perusahaan dalam Pengelolaan Limbah Makanan Heryanty Hasan; Aulia Rasyad Aqila Hernanda
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4790

Abstract

Skema Extended Producer Responsibility merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menempatkan perusahaan sebagai subjek yang bertanggung jawab atas dampak lingkungan produk sepanjang siklus hidupnya. Namun, dalam hukum positif Indonesia, penerapan skema ini belum secara tegas diarahkan pada pengelolaan limbah makanan yang dihasilkan dari kegiatan usaha perusahaan makanan dan minuman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Extended Producer Responsibility sebagai instrumen tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan limbah makanan berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan dan konseptual. Analisis dilakukan melalui penafsiran sistematis dan evaluasi normatif terhadap peraturan perundang undangan di bidang pengelolaan sampah dan tanggung jawab produsen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Extended Producer Responsibility telah diadopsi dalam regulasi pengelolaan sampah, pengaturannya masih berfokus pada limbah kemasan dan belum secara eksplisit memasukkan limbah makanan sebagai objek tanggung jawab produsen. Akibatnya, perusahaan makanan dan minuman belum diposisikan sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas limbah makanan yang dihasilkan dari kegiatan produksinya, sementara pengelolaannya tetap dibebankan kepada pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa Extended Producer Responsibility belum berfungsi efektif sebagai instrumen tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan limbah makanan. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan norma hukum untuk mengintegrasikan limbah makanan ke dalam skema Extended Producer Responsibility agar tanggung jawab perusahaan dapat ditegakkan secara proporsional dan berkelanjutan.
Co-Authors Aulia Rasyad Aqila Hernanda