HANIFAH, ZARMA
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PEMIKIRAN FILSAFAT POSTMODERN DALAM MEMBANGUN PEMERINTAHAN YANG INKLUSIF HANIFAH, ZARMA; FATIMAH, SITI; FITRISIA, AZMI
CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol. 4 No. 4 (2024)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/cendekia.v4i4.4007

Abstract

The development of inclusive governance is both a challenge and a necessity in Indonesia, a country marked by immense cultural, religious, and ethnic diversity. This article analyzes the application of postmodern philosophical principles, such as pluralism and deconstruction, in fostering more inclusive governance. Using a qualitative approach and literature review, the study explores how decentralization and bureaucratic reform in Indonesia can adopt postmodern values to enhance representation and public participation. The findings indicate that while these principles are relevant, their implementation faces obstacles, including social inequality, limited infrastructure, and centralized policy dominance. Thus, strengthening local government capacities, systematic monitoring, and equitable resource distribution are essential for the successful adoption of postmodernism-based inclusive governance in Indonesia. This article aims to contribute theoretically and practically to the development of public policies adaptive to societal diversity. ABSTRAKPembangunan pemerintahan inklusif menjadi tantangan sekaligus kebutuhan di Indonesia yang memiliki keberagaman budaya, agama, dan etnis yang sangat tinggi. Artikel ini menganalisis penerapan prinsip-prinsip filsafat postmodern, seperti pluralisme dan dekonstruksi, dalam membangun pemerintahan yang lebih inklusif. Melalui pendekatan kualitatif dan studi pustaka, artikel ini mengeksplorasi bagaimana desentralisasi dan reformasi birokrasi di Indonesia dapat mengadopsi nilai-nilai postmodern untuk meningkatkan keterwakilan dan partisipasi masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ini, meskipun relevan, masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan sosial, keterbatasan infrastruktur, dan dominasi kebijakan terpusat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pemerintah daerah, pengawasan yang sistematis, serta dukungan sumber daya yang lebih merata untuk memastikan keberhasilan implementasi pemerintahan inklusif berbasis postmodernisme di Indonesia. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan kebijakan publik yang adaptif terhadap keberagaman masyarakat.
INOVASI BUDAYA ORGANISASI DI SEKTOR PUBLIK: STRATEGI ADAPTASI TERHADAP DISRUPSI DIGITAL Hanifah, Zarma; Frinaldi, Aldri
SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/social.v5i2.5377

Abstract

The rapid development of digital technology has had a significant impact on the public sector, including the bureaucratic service system in Indonesia. Digital disruption demands that public organizations adapt by transforming their organizational culture into one that is more flexible, innovative, and collaborative. However, the organizational culture of Indonesian bureaucracy remains dominated by hierarchical and procedural values, which serve as obstacles in the digitalization of public services. This article aims to analyze the current conditions of organizational culture in Indonesia’s public sector amid digital disruption, identify the challenges faced in transforming organizational culture, and formulate adaptive innovation strategies for digital environments. This study employs a descriptive-qualitative approach through a literature review of relevant scholarly journals, books, government policy reports, and prior research findings. The results indicate that the main challenges in transforming organizational culture within the public sector include employee resistance to technological change, limited digital competencies among civil servants, unadaptive bureaucratic leadership, rigid work culture, and a lack of incentives for innovation. Recommended strategies include strengthening digital leadership, developing a digital mindset, redefining organizational values, digitalizing work practices, and applying the Competing Values Framework (CVF) to guide structured and measurable cultural transformation. Digital-based organizational culture transformation is a strategic necessity to realize a modern, adaptive, and service-oriented public bureaucracy in Indonesia. ABSTRAKPerkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap sektor publik, termasuk dalam sistem pelayanan birokrasi di Indonesia. Disrupsi digital menuntut organisasi publik untuk beradaptasi melalui transformasi budaya kerja yang lebih fleksibel, inovatif, dan kolaboratif. Namun demikian, budaya organisasi birokrasi Indonesia masih didominasi nilai-nilai hierarkis dan prosedural yang menjadi hambatan dalam proses digitalisasi pelayanan publik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kondisi budaya organisasi sektor publik Indonesia dalam menghadapi era disrupsi digital, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam transformasi budaya organisasi, serta merumuskan strategi inovasi budaya organisasi yang adaptif terhadap lingkungan digital. Metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif melalui studi literatur dari berbagai jurnal ilmiah, buku, laporan kebijakan pemerintah, dan hasil penelitian terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan utama transformasi budaya organisasi di sektor publik meliputi resistensi pegawai terhadap teknologi, rendahnya kompetensi digital ASN, kepemimpinan birokrasi yang belum adaptif, budaya kerja yang kaku, dan minimnya insentif bagi inovasi. Strategi yang direkomendasikan meliputi penguatan kepemimpinan digital, pengembangan digital mindset, redefinisi nilai-nilai organisasi, digitalisasi praktik kerja, serta penerapan model Competing Values Framework (CVF) untuk perubahan budaya yang terukur. Transformasi budaya organisasi berbasis digital menjadi keharusan strategis untuk mewujudkan birokrasi Indonesia yang modern, adaptif, dan berorientasi pelayanan publik berkualitas.