Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

State-owned Enterprise Performance Measurement Based on the 2016 Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCfPE) Restianingati, Vindha Tyas
JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik) Vol 11 No 1 (2023): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jkmp.v11i1.1720

Abstract

PT. XYZ is a state-owned enterprise that contributes to national sugar production. In running its business, the company requires performance measurement to see how far the company has achieved. This study provides an overview of performance measurement with the Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCfPE) approach. This study uses a literature review and descriptive analysis. The results of the assessment show that the score achieved by PT. XYZ in 2016 was 415.75 points and was included in the early improvement performance class. Although the results have not been maximized, several assessment categories have important aspects that support the company's performance. The category that dominates and gets the highest rating is the overall Product and Process Results category with 44 points. Meanwhile, the category that has a low rating is Operations Focus for the Operational Effectiveness indicator with a score of 16 points. In the future, PT. XYZ needs to restructure its work system, supply chain management, and improve monitoring and evaluation.
Analisis Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis untuk SMA/SMK di Provinsi Jawa Timur Restianingati, Vindha Tyas
CAKRAWALA Vol 18, No 2: Desember 2024
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v18i2.537

Abstract

Penelitian ini bermaksud menganalisis stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan berdasarkan document analysis dengan penyajian secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan stakeholder sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan program. Setelah dianalisis menggunakan “power/interest grid”, ditemukan stakeholder yang termasuk dalam kategori “subject” yaitu Akademisi, Komite Sekolah Donatur/Swasta, Kepala Sekolah, Guru, dan Bendahara sekolah. Untuk “player” yaitu Gubernur Jatim, Wakil Gubernur Jatim, DPRD Jatim, Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim. Sedangkan “crowd” yaitu siswa dan orang tua siswa. Dan “context setter” yaitu media massa. Agar selanjutnya pelaksanaan program BPOPP dapat berjalan sesuai regulasinya, maka perlu dilaksanakan evaluasi dan monitoring. Selain itu, pembinaan terhadap bendahara sekolah dalam pengelolaan anggaran juga diperlukan agar anggaran tepat sasaran. Demi keberlanjutan program BPOPP diperlukan payung hukum yang lebih tinggi yaitu Peraturan Daerah sehingga kepala daerah lebih memiliki komitmen yang sifatnya lebih mengikat untuk melanjutkan program.
Analisis Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis untuk SMA/SMK di Provinsi Jawa Timur Restianingati, Vindha Tyas
Cakrawala Vol. 18 No. 2: Desember 2024
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v18i2.537

Abstract

Penelitian ini bermaksud menganalisis stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan berdasarkan document analysis dengan penyajian secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan stakeholder sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan program. Setelah dianalisis menggunakan “power/interest grid”, ditemukan stakeholder yang termasuk dalam kategori “subject” yaitu Akademisi, Komite Sekolah Donatur/Swasta, Kepala Sekolah, Guru, dan Bendahara sekolah. Untuk “player” yaitu Gubernur Jatim, Wakil Gubernur Jatim, DPRD Jatim, Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim. Sedangkan “crowd” yaitu siswa dan orang tua siswa. Dan “context setter” yaitu media massa. Agar selanjutnya pelaksanaan program BPOPP dapat berjalan sesuai regulasinya, maka perlu dilaksanakan evaluasi dan monitoring. Selain itu, pembinaan terhadap bendahara sekolah dalam pengelolaan anggaran juga diperlukan agar anggaran tepat sasaran. Demi keberlanjutan program BPOPP diperlukan payung hukum yang lebih tinggi yaitu Peraturan Daerah sehingga kepala daerah lebih memiliki komitmen yang sifatnya lebih mengikat untuk melanjutkan program.