Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Determinan Sosial Kesehatan Pemberian Imunisasi pada Anak Usia 12 – 23 Bulan : Literature Review Alfiani, Ika Fitri; Anshari, Dien
Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia Vol 19, No 4 (2024): Oktober - Desember 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26714/jkmi.19.4.2024.1-10

Abstract

Latar belakang: Imunisasi merupakan salah satu intervensi kesehatan masyarakat yang efektif untuk melindungi anak-anak dari penyakit infeksi. Anak usia 12–23 bulan memerlukan imunisasi wajib seperti campak, gondong, rubela, polio, dan hepatitis B untuk memberikan perlindungan dini. Cakupan imunisasi yang tinggi dapat secara signifikan menekan risiko penularan penyakit, menciptakan kekebalan kelompok, melindungi kelompok rentan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memahami determinan sosial kesehatan (DSK) sangat penting untuk meningkatkan cakupan imunisasi. Tinjauan literatur ini bertujuan mengeksplorasi pengaruh DSK terhadap cakupan imunisasi pada anak usia 12–23 bulan serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi kesenjangan yang ada. Metode: Tinjauan literatur sistematis dilakukan berdasarkan pedoman PRISMA. Studi kuantitatif dari Asia dan Afrika yang diterbitkan antara 2019–2024 dipilih berdasarkan kriteria inklusi. Basis data utama yang digunakan meliputi Scopus, ScienceDirect, ProQuest, dan Sage Journals, dengan kata kunci seperti "determinant," "social," "demography," "gender," "education," "vaccination," "immunization," dan "child." Artikel yang ditemukan dianalisis dengan mengekstraksi variabel utama, seperti pendidikan ibu, status sosial ekonomi, akses layanan kesehatan, dan cakupan imunisasi, kemudian disintesis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan kesenjangan penelitian. Hasil: Dari 113 artikel yang teridentifikasi, empat studi memenuhi kriteria inklusi. Temuan menunjukkan bahwa DSK seperti pendidikan ibu, lokasi geografis, status sosial ekonomi, akses layanan kesehatan, dan kepercayaan agama berperan penting dalam memengaruhi cakupan imunisasi. Anak-anak dari ibu yang berpendidikan dan tinggal di perkotaan lebih cenderung mendapatkan imunisasi lengkap. Sebaliknya, hambatan ditemukan di komunitas terpencil dan berpenghasilan rendah akibat keterbatasan fasilitas kesehatan.. Kesimpulan: DSK seperti pendidikan ibu, status ekonomi, dan lokasi geografis berperan penting dalam memengaruhi cakupan imunisasi anak. Penelitian lanjutan dengan desain longitudinal dan fokus pada aspek DSK di konteks lokal diperlukan untuk mengembangkan intervensi yang spesifik dan efektif. Rekomendasi kebijakan meliputi peningkatan pendidikan ibu, akses layanan kesehatan, dan pendekatan lintas sektor untuk mendukung cakupan imunisasi di Indonesia.
Harmonization and Ambiguity in Regulations for Physicians with Family Medicine Competence Post-Law No. 17 of 2023 Katon, Danar Wahyu Giwang; Ayuningtyas, Dumilah; Junadi, Purnawan; Sulistiadi, Wahyu; Pattiselanno, Roberth J.; Fitria, Fitria; Alfiani, Ika Fitri
Journal of Indonesian Health Policy and Administration Vol. 11, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Strengthening primary care services in Indonesia requires that community health centers, namely Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), involve medical personnel with family medicine competence. However, the fulfillment of physicians with this competence, especially Primary Care Family Medicine Specialists or Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer (Sp.KKLP), still face significant obstacles. This qualitative research uses the integrated Easton's System Model and Buse's Policy Framework to analyze the dynamics of this policy. The findings reveal a gap between the strong legal foundation and weak implementation mechanisms on the ground. First, there is ambiguity in terminology and lack of harmonization among regulations, especially concerning the Sp.KKLP nomenclature, which creates confusion in terms of legal status and professional recognition. Second, an implementation gap (policy–practice gap) exists because the central government has not yet issued technical derivative regulations (technical guidelines, compensation mechanisms). Furthermore, the decentralization of authority and limited regional budgets impede the equitable placement of the Sp.KKLP. The success of the policy relies heavily on the synergy among the Ministry of Health, Health Council, Family Medicine Collegium, educational institutions such as Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) and Recognition of Prior Learning (RPL), and professional organizations such as Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI). Recommendations include the development of technical implementation regulations, clarification of the Sp.KKLP definition, and establishment of inclusive pathways for competence enhancement such as PPDS and RPL.