Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cahaya Keadilan
Sekedang, Effendi
LPPM Universitas Putera Batam
Humanities

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
MODUS PENGANGKATAN ANAK YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Sekedang, Effendi
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 1 (2018): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan pengangkatan anak jelas begitu kompleks dan rumit yang dapatmembuat anak menjadi korbannya. Terlebih lagi di era modernisasi negara-negarabaik yang maju maupun Negara yang sedang berkembang telah membawa perubahanjalan pikiran tentang perkawinan dan keluarga dimana mereka rela mengeluarkanbiaya yang sangat besar untuk dapat mengadopsi anak demi kebutuhan mereka.Dengan adanya hal ini yang menyebabkan terdapat pihak-pihak yang memanfaatkanuntuk menarik banyak keuntungan yang tidak pada tempatnya. Pada sisi lain diIndonesia masih banyak warga miskin dengan segala permasalahannya, yangkemudian menjadi sasaran pencarian anak-anak yang akan diadopsi melalui prosesperdagangan.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGHINAAN AGAMA YANG MENGGUNAKAN SARANA INTERNET Sekedang, Effendi
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 1 (2016): april 2016
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 156 dan Pasal 156a telah mengatur mengenai masalah penghinaan agama, namun pengaturan KUHP ini tidak dapat diterapkan apabila pelaku penghinaan agama tersebut menggunakan media internet dalam melakukan aksinya. Penghinaan agama dengan menggunakan sarana internet telah diatur pada Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tetang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut undang-undang tersebut pelaku penghina agama dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila telah memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam Pasal 28 Ayat (2). Pada putusan perkara pidana nomor: 45/PID.B/2012/PN. MR kenyataannya Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 156a huruf a dan huruf b KUHP serta Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam surat dakwaan yang berbentuk alternatif, hal ini tentunya akan mempengaruhi pertimbangan Hakim dalam mejatuhkan Putusan yang salah terhadap terdakwa. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan tunggal dengan memilih Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dengan lebih cermat memahami tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
Co-Authors