Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Law, Development and Justice Review Journal of Accounting Law Communication and Technology
Silaen, August P
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Kurator Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Proses Pemberesan Harta Pailit Br Siahaan, Yanti Tiara; Silaen, August P
Law, Development and Justice Review Vol 7, No 2 (2024): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.7.2024.175-191

Abstract

AbstrakTujuan dari penulisan ini adalah untuk mempelajari peran kurator dalam pengolahan dan pemberesan harta pailit serta konsekuensi pidana terhadap kurator yang melakukan penggelapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif, hasilnya adalah elindungi hak hak kreditur atas tindakan kurator dan menghukum kurator yang melakukan tindak pidana selama proses pemberesan harta pailit. Salah satu perlindungan yang diberikan kepada debitor adalah hak atas klaim aset yang tidak dilaporkan secara terbuka, perlindungan aset selama proses pemberesan harta pailit, perlindungan aset dari penjualan aset yang tidak sesuai dengan harga pasar, dan perlindungan dari laporan yang dimanipulasi oleh kurator. Pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan menerapkan sanksi pidana, termasuk penjara paling lama 5 tahun, serta sanksi tambahan, seperti pencabutan izin atau status.Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Kepailitan, Sanksi PidanaAbstractThis writing aims to examine the curator's role in overseeing and resolving assets in bankruptcy, as well as the criminal consequences for curators who commit embezzlement, as outlined in Law Number 37 of 2004 About Suspension of Debt Payment Obligations and Bankruptcy and the Criminal Code. Using qualitative research methodology, the result is to protect the rights of creditors against the actions of the curator and to punish the curator who commits crimes during the bankruptcy asset settlement process. The right to claim assets that are not publicly reported, asset protection throughout the bankruptcy settlement process, asset protection from the sale of assets that do not reflect market values, and protection from curator-manipulated reports are some of the safeguards granted to the debtor. The government enforces the Criminal Code (KUHP) and Law Number 37 of 2004 About Suspension of Debt Payment Obligations and Bankruptcy (UU KPKPU) by enforcing criminal penalties, which include up to five years in prison, as well as other penalties like license or status revocation.Keywords : Criminal Liability, Bankruptcy, Criminal Sanctions
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online di Era Digital Pasaribu, Jose Louis Christianto; Silaen, August P
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4590

Abstract

Dengan pesatnya kemajuan teknologi, khususnya perkembangan internet di Indonesia, ternyata ada banyak efek negatif yang mengincar dan mengganggu para peselancar internet. Untuk melakukan bisnis dan transaksi melalui media internet, Anda perlu memahami, menjadi serius, dan keinginan unik. Salah satu pihak dalam suatu perjanjian seringkali harus menghadapi kondisi yang kesulitan dan pada akhirnya, kontak atau perjanjian yang telah disepakati tidak berjalan atau dijalankan dengan baik seperti yang diharapkan seharusnya. Kejadian sulit dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak disengaja maupun kesalahan Wanprestasi adalah suatu keadaan atau situasi yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak atau para pihak dalam suatu perjanjian. Secara umum, dapat dikatakan bahwa isi perjanjian tidak dijalankan dengan baik atau tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dari awal. terjun langsung ke jual beli bertransaksi secara online atau secara elektronik (e-commerce) adalah sesuatu yang jarang dilakukan, tetapi sudah menjadi gaya hidup dan trend di era modern, tetapi juga perlu diperhatikan. Di antaranya termasuk yang nantinya dapat disebut sebagai bentuk wanprestasi dalam kontrak jual beli online mempunyai banyak bentuk, dan kita kadang-kadang tidak menyadari hal itu. Misalnya, menunda pembayaran, tidak membayar, atau mengirim barang tetapi tidak sesuai.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online di Era Digital Pasaribu, Jose Louis Christianto; Silaen, August P
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4590

Abstract

Dengan pesatnya kemajuan teknologi, khususnya perkembangan internet di Indonesia, ternyata ada banyak efek negatif yang mengincar dan mengganggu para peselancar internet. Untuk melakukan bisnis dan transaksi melalui media internet, Anda perlu memahami, menjadi serius, dan keinginan unik. Salah satu pihak dalam suatu perjanjian seringkali harus menghadapi kondisi yang kesulitan dan pada akhirnya, kontak atau perjanjian yang telah disepakati tidak berjalan atau dijalankan dengan baik seperti yang diharapkan seharusnya. Kejadian sulit dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak disengaja maupun kesalahan Wanprestasi adalah suatu keadaan atau situasi yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak atau para pihak dalam suatu perjanjian. Secara umum, dapat dikatakan bahwa isi perjanjian tidak dijalankan dengan baik atau tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dari awal. terjun langsung ke jual beli bertransaksi secara online atau secara elektronik (e-commerce) adalah sesuatu yang jarang dilakukan, tetapi sudah menjadi gaya hidup dan trend di era modern, tetapi juga perlu diperhatikan. Di antaranya termasuk yang nantinya dapat disebut sebagai bentuk wanprestasi dalam kontrak jual beli online mempunyai banyak bentuk, dan kita kadang-kadang tidak menyadari hal itu. Misalnya, menunda pembayaran, tidak membayar, atau mengirim barang tetapi tidak sesuai.
Co-Authors Br Siahaan, Yanti Tiara Pasaribu, Jose Louis Christianto