Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Iso
Pralampita, Tyas
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Negara Hukum dan Demokrasi terkait Implementasinya di Indonesia Pralampita, Tyas
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.1987

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana gagasan atau konsep negara hukum dan demokrasi di Indonesia serta bagaimana penerapannya? Pendekatan metodologis yang digunakan adalah yurisprudensi normatif, khususnya melalui metodologi tinjauan literatur, yang mencakup pemeriksaan sumber data sekunder, termasuk Undang-Undang, buku ilmiah, jurnal akademik, dan literatur terkait lainnya yang berkaitan dengan analisis karakteristik dan klasifikasi peraturan hukum dan kerangka hukum yang ada di Indonesia, seperti UUD 1945. Untuk metodologi penelitian, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan , karena memfasilitasi pemeriksaan ketentuan hukum yang mendukung gagasan Indonesia sebagai negara yang diatur oleh supremasi hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. Metodologi penelitian sekunder terdiri dari pendekatan kasus, di mana kami menganalisis tantangan yang dihadapi selama implementasi aturan hukum dan konsep demokrasi di Indonesia. Temuan penelitian ini akan menjelaskan kemunculan sejarah supremasi hukum dan cita-cita demokrasi di Indonesia dan tantangan spesifik yang dihadapi selama pelaksanaannya. Indonesia telah menyaksikan berbagai kasus pelanggaran terhadap prinsip-prinsip supremasi hukum dan demokrasi di berbagai rezim pemerintahan. Selanjutnya, studi ini mengusulkan langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi tantangan ini, salah satunya melibatkan penguatan badan pengatur otonom dan lembaga penegak hukum.
Co-Authors