<![CDATA[Penelitian ini mengkaji kemelut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tegal tahun 2018 yang menimbulkan sengketa hasil pemilihan antara pasangan calon Habib Ali Zaenal Abidin-Tanty Prasetyoningrum dan pasangan terpilih, Dedy Yon Supriyono dan Muhammad Jumadi. Konflik ini dipicu oleh selisih suara yang sangat tipis, yaitu 0,23%, serta dugaan pelanggaran administratif, praktik politik uang, hingga rehabilitasi Ketua KPU Kota Tegal tahun 2018. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyelesaian sengketa pemilihan yang melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan konflik dipengaruhi oleh kelemahan pengawasan penyelenggaraan Pilkada karena masih bersifat ad hoc, inkonsistensi kinerja KPPS selaku administrator utama Pemilu, serta ketidakmampuan mengelola bukti dari Pihak Pemohon. Kelemahan ini yang mengakibatkan Pemohon menganggap penyelenggaraan Pilkada Kota Tegal tahun 2018 dilaksanakan secara „asal-asalan‟. Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum menolak gugatan karena ketidakjelasan isi permohonan (obscuur libel). Penerapan Sistem Keadilan Pemilu secara profesional dan transparan diperlukan untuk mencegah sengketa serupa di masa depan. Langkah strategis edukasi pemilih yang inklusif, pengawasan partisipatif, dan penguatan integritas kelembagaan menjadi kunci untuk menciptakan demokrasi secara substantif]]>
