Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENERAPAN E-GOVERNMENT SEBAGAI LAYANAN BAGI MASYARAKAT KOTA CILEGON Rusdiana, Dadang; Khoirunisa, Resa Farhah; Yunia Rahma, Syafina; Bayu Saputra, Andreansyah; Fausta, Neysa; Aisha Denindra, Kayla; Amelia Nuraeni, Siti; Reki; Zen Maharani, Suciawati
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 7 No. 1 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v7i1.10583

Abstract

E-government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendorong administrasi pemerintahan yang lebih efisien dan dapat menghemat biaya, serta untuk memberikan layanan publik kepada masyarakat. Wawan Setiawan. Di Indonesia E-Government tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang membahas tentang layanan publik yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dengan penyelenggara layanan publik. Sementara layanan public adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang, institusi, atau sekelompok orang untuk memberikan bantuan atau kemudahan kepada masyarakat.Thoha. E- Goverment merupakan strategi tata kelola perkotaan modern yang memanfaatkan teknologi dan jaringan untuk menciptakan kota yang inovatif, efektif dan efisien dalam menyediakan layanan publik serta meningkatkan interaksi layanan publik. Adapun Aplikasi INTER-C Cilegon memiliki berbagai kelebihan dan keunikan yang memberikan manfaat bagi penggunanya, seperti akses cepat dan mudah untuk mendapatkan informasi terkait layanan publik, ekonomi, dan sosial di Cilegon. Aplikasi ini memungkinkan interaksi langsung dengan pemerintah daerah untuk pengajuan laporan, keluhan, atau permohonan terkait layanan publik. Didesain dengan antarmuka yang ramah pengguna, aplikasi ini memudahkan masyarakat mengakses layanan tanpa prosedur yang rumit, serta dilengkapi fitur beragam seperti pengumuman penting, jadwal acara, informasi proyek pembangunan, dan program pemerintah daerah. Keunikannya juga terletak pada fasilitas laporan dan pengaduan yang memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan yang dapat segera ditindaklanjuti.
Implementasi Good Governance Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Balaraja Rusdiana, Dadang; Dwi Untari, Aryanti
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 11 No. 03 (2025): Volume 11 No. 03 September 2025 In Order
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v11i03.6710

Abstract

This study aims to examine the implementation of good governance principles in public services at the Balaraja District Office, Tangerang Regency. The core principles of good governance focused on in this study are accountability, transparency, participation, and the rule of law. This research employed a descriptive qualitative method using interviews, observations, and documentation as data collection techniques. The findings indicate that the Balaraja District Office has implemented accountability through increased public trust in its services. Transparency is reflected in the availability of information via the official website and direct services. Public participation is facilitated through complaint channels and joint evaluation forums. Meanwhile, the rule of law is enforced through adherence to standard operating procedures (SOPs) and the application of sanctions for violations. Although there are shortcomings, such as limited information on the website, public service delivery has generally been carried out effectively. The implementation of these four principles supports the development of higher quality, accountable, and citizen-oriented public services. This research is expected to serve as an academic reference in the study of local governance systems and public service delivery.